Silet Sumba

Ketegangan terjadi di lokasi proyek pembangunan trotoar dan drainase di kawasan Tambolaka, Sumba Barat Daya. Seorang warga setempat, Ongko Peter, meluapkan kekecewaannya dan memprotes keras pihak pelaksana proyek, CV. AASTRAR, yang dinilai tidak bertanggung jawab atas kerusakan properti pribadinya.​Dalam video yang beredar, Ongko Peter tampak berang saat meninjau kondisi jembatan masuk ke halaman rumah/kintalnya yang telah dibongkar oleh pekerja proyek. Ia mengungkapkan bahwa pihak kontraktor sebelumnya berjanji akan memperbaiki kembali akses jalan tersebut setelah drainase selesai dibangun. Namun, hingga kini janji tersebut tidak ditepati dengan alasan klasik: anggaran tidak mencukupi.​"Kalau namanya kintal orang, Pak, kalau dirusak terus tidak diperbaiki dengan janji-janji busuk, itu kan pasti kita juga tidak terima," ujar Ongko Peter dengan nada tinggi di lokasi kejadian.​Peter menegaskan bahwa sejak awal ia hanya memberikan izin pembongkaran karena adanya jaminan perbaikan (pengecoran ulang).​"Kalau dulu seumpamanya diberitahu kalau dibongkar tapi tidak dicor kembali, saya keberatan. Saya bilang biar langgar dulu (tunda dulu). Kalau anggarannya memang tidak cukup, jangan merugikan orang lain," tegasnya.​Kualitas Material Dipertanyakan​Protes Ongko Peter mendapat dukungan dari salah satu pekerja di lapangan bernama Rato. Dalam percakapan di lokasi, Rato membenarkan bahwa memang ada janji dari pihak pelaksana untuk mengecor kembali area yang dibongkar.​"Dia bilang, 'Bapak punya (halaman) nanti saya cor'. Iya, dia bilang iya. Tapi kemarin saya dengar, tidak ada lagi (anggaran), sudah habis," ungkap Rato dengan polos.​Tuntutan Warga​Warga menuntut CV. AASTRAR untuk segera bertanggung jawab mengembalikan kondisi akses jalan warga seperti semula sesuai kesepakatan awal. Alasan kekurangan anggaran dinilai tidak masuk akal dan tidak boleh menjadi pembenaran untuk merusak fasilitas pribadi milik masyarakat yang terdampak pembangunan.​Hingga berita ini diturunkan, kondisi drainase di depan properti Ongko Peter masih terbengkalai dengan akses jembatan darurat seadanya, yang menyulitkan mobilitas pemilik lahan.

Jembatan Keretana yang terletak di Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, ambruk akibat banjir pada bulan Februari 2025. Jembatan yang menghubungkan ke kampung Belakang ini dibangun pada akhir Agustus 2018 oleh kontraktor pelaksana Ongko Niko Romantis Waikabubak.Investigasi lapangan oleh Silet Sumba menemukan dugaan bahwa jembatan tersebut tidak memiliki tiang cor cakar ayam dari dasar. Pondasi hanya dipasang di kedua sisi, dan besi beton hanya ditempel di atas pondasi tanpa pengikat ujung besi dari kedua sisi. Warga sekitar mengeluhkan konstruksi jembatan yang dinilai tidak memadai dan menyebut tidak adanya tiang cor cakar ayam.Ketika dikonfirmasi melalui telepon, kontraktor pelaksana Ongko Niko Romantis membantah bahwa jembatan tersebut dibangun pada tahun 2018, mengklaim dibangun tahun 2013. Percakapan melalui WhatsApp pada 24 November 2025 tersebut diwarnai dengan kalimat kasar. Pihak terkait diharapkan dapat melakukan investigasi lebih lanjut terkait dugaan penyelewengan anggaran pada proyek ini.```

Kupang, NTT — Gelombang besar perubahan sedang bergerak di Nusa Tenggara Timur. Dua sosok Kajari Shirley Manutede, S.H., M.Hum., (Kajari Kota Kupang) dan Yupiter Selan, SH. M.Hum (Kajari Kabupaten Kupang) kini menjadi figur yang diperbincangkan publik sebagai ancaman nyata bagi para koruptor yang selama ini merasa kebal hukum. Keberanian keduanya membuat banyak pihak menilai bahwa tahun 2025 adalah tahun pemurnian institusi dan titik balik sejarah pemberantasan korupsi di NTT.Tidak berlebihan jika masyarakat menyebut mereka sebagai “duo petarung hukum” penegak hukum yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diintervensi, dan tidak tunduk pada kekuatan politik mana pun.Forum Guru NTT: “Mereka Jawaban Doa Puluhan Tahun Rakyat yang Terluka oleh Kemiskinan dan Korupsi”Ketua Umum Forum Guru NTT, Jusup Koehoea, menyampaikan apresiasi yang sangat kuat, bahkan emosional. Ia menilai bahwa kehadiran dua Kajari ini adalah bagian dari jawaban atas jeritan panjang masyarakat NTT yang selama puluhan tahun merasa dikhianati oleh pejabat dan elit yang menggerogoti anggaran publik.“Sudah puluhan tahun masyarakat NTT berdoa dan bersujud dengan harapan agar provinsi ini keluar dari kutukan kemiskinan. Puluhan tahun juga rakyat berharap Tuhan mengutus penegak hukum yang tidak dapat dibeli. Hari ini, harapan itu tertuju pada Sherly Manutede dan Yupiter Selan. Saya yakin, mereka diutus TUHAN, Bapa di Surga,” tegas Koehoea.Pernyataan ini menggambarkan betapa dalam luka rakyat akibat korupsi, sekaligus menunjukkan besarnya ekspektasi publik terhadap integritas dua pemimpin kejaksaan tersebut.Respon langsung Kajari Kota Kupang kami terbuka berkaloborasiMelalui pesan singkat kepada Forum Guru NTT, Kajari Kota Kupang Sherly Manutede turut menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus membuka diri terhadap kemitraan sosial dalam pemberantasan korupsi.Pernyataan ini mempertegas bahwa pintu pengawasan publik terbuka lebar dan kejaksaan siap bekerja bersama masyarakat yang merindukan perubahan.Deretan Kasus yang Menggetarkan Publik: Koruptor Mulai Tak Tidur NyenyakDi bawah kepemimpinan dua Kajari ini, kasus-kasus yang selama ini dianggap “sulit disentuh” mulai dibuka. Ruang gelap korupsi mulai disinari satu per satu.Kasus-Kasus di Bawah Komando Shirley Manutede, S.H., M.Hum., (Kajari Kota Kupang)1. Kredit Bermasalah Bank NTT (2016)2. Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Kota Kupang (2019–2023)3. Dugaan Korupsi Proyek Pabrik Garam & Revitalisasi Sentra IKM Garam (2019 & 2021 — Disperindag Kota Kupang)4. kasus dugaan Korupsi Poltekes Kota KupangKasus-Kasus di Bawah Komando Yupiter Selan, S. H. M. Hum (Kajari Kabupaten Kupang)1. Dugaan Gratifikasi/Korupsi Dana BOK Puskesmas se-Kabupaten Kupang (2021–2022)2. Dugaan Korupsi Dana Desa di Desa Oesusu, Kecamatan Takari (2024–2025)3. Dugaan Korupsi Hasil Penjualan 47 Ekor Sapi Desa. Desa Sahraen, Amarasi Selatan4. Dugaan Korupsi Proyek Sumur Bor, Desa Oenuntono Amabi Oefeto Timur (2019)Di berbagai daerah, isu-isu yang sebelumnya dianggap tidak tersentuh kini dibongkar tanpa kompromi. Nama-nama yang dahulu merasa kebal hukum kini mulai dipanggil, diperiksa, dan dipaksa mempertanggungjawabkan perbuatannya.Ruang gelap yang selama ini menutupi korupsi mulai retak dan para pelaku mulai kehilangan tidur.Banyak pengamat menyebut NTT memasuki “Era Kebangkitan Moral dan Hukum.”Forum Guru NTT: “Persatuan Rakyat adalah Energi Perang Melawan Korupsi”Forum Guru NTT menegaskan bahwa keberanian ini harus didampingi gerakan rakyat yang solid. “Dua Kajari tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Rakyat harus berdiri di belakang mereka. Laporkan penyimpangan, jangan takut. Jika kita bersatu, tembok gelap korupsi yang menghancurkan generasi muda NTT akan runtuh,” tegas Koehoea.Seruan Moral Penutup “Jika langkah seperti ini terus berjalan, NTT akan keluar dari lingkaran gelap korupsi yang telah membelenggu. Mari kita menjadi jalan terang dan berjalan pada jalan terhormat menuju Bapa di Surga. Daerah ini harus diselamatkan dari tangan para perusak bangsa,” tutupnya.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dalam jual beli tanah dilaporkan ke Polres Sumba Barat Daya (SBD). Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/268/11/2025 SPKT POLRES Sumba Barat Daya Polda Nusa Tenggara Timur.Menurut Yubilate Piter Pandango, kuasa hukum korban, kejadian bermula ketika Johanis Umbu Deta memberikan kuasa kepada korban untuk menjual tanah di Desa Tanjung Karoso pada tahun 2024. Korban dijanjikan menerima hasil penjualan tanah sebesar Rp 10 miliar dari pembeli bernama King Kevin.Setelah korban menandatangani penyerahan uang di notaris, uang sebesar Rp 9,5 miliar diduga diambil kembali oleh Johanis Umbu Deta bersama istri seorang oknum anggota Brimob. Korban hanya menerima Rp 500 juta dari hasil penjualan tanah tersebut, sebagaimana disampaikan kuasa hukum korban.

Salam hormat dan salam sejahtera untuk kita semua.Pertama-tama, atas nama pribadi, suami, dan anak-anak, saya menyampaikan limpah terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumba Barat Daya yang telah memberikan kepercayaan besar kepada saya untuk duduk sebagai Anggota DPRD. Kepercayaan itu adalah kehormatan sekaligus amanah yang saya jaga dengan sepenuh hati.Namun perjalanan saya sebagai wakil rakyat harus terhenti melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 100.3.3.1/1030/PEMKES, yang menetapkan pemberhentian saya dan pengangkatan Saudara Lende Bulu.Saudara- saudari sekalian, bukan hal mudah bagi saya dan keluarga menerima kenyataan ini. Bukan karena saya kehilangan kedudukan, tetapi karena saya merasa masyarakat yang telah menitipkan suaranya kepada saya layak mendapatkan penjelasan, layak mendapatkan penghormatan, dan layak mendapatkan permohonan maaf dari hati yang paling dalam.Maka melalui konferensi pers ini, saya beserta keluarga menyampaikan permohonan maaf sebesar–besarnya kepada seluruh masyarakat Sumba Barat Daya—lebih khusus kepada masyarakat dapil II Wewewa Timur, Wewewa Utara dan Wewewa Tengah yang sudah mempercayakan suara, waktu, tenaga, dan harapan kepada saya pada pemilihan legislatif yang lalu.Izinkan saya menyampaikan satu hal yang tetap saya pegang teguh:Kesetiaan yang pernah kita bangun tidak pernah saya lepaskan.Kesetiaan itu seperti benih yang pernah kita tanam bersama:hari ini mungkin tidak tampak, mungkin tertutup oleh tanah kesedihan atau kekecewaan…tetapi saya percaya benih itu tetap hidup, akan bertunas, akan tumbuh, dan pada waktunya akan mekar menjadi bunga dengan aroma yang tetap wangi—aroma perjuangan, kejujuran, dan keteguhan hati.Hadirin yang saya hormati,Saya dan keluarga tidak memiliki kekuasaan apapun.Kami tidak punya jabatan, tidak punya kekuatan politik, tidak punya ruang untuk membela diri secara besar-besaran.Tetapi satu hal yang kami miliki—dan tidak bisa direbut oleh siapapun—adalah iman.Karena itu, kami membawa seluruh persoalan ini kepada Yang Maha Kuasa, kepada Bapa di Surga, tempat di mana keadilan tidak bisa dimanipulasi, dan kebenaran tidak bisa disembunyikan.Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja.Biarlah Tuhan sendiri yang membuka jalan.Dan biarlah apa yang hari ini tampak sebagai akhir, menjadi awal dari rencana yang lebih besar.Terima kasih kepada semua pihak yang tetap mendoakan, mendukung, dan berdiri bersama kami.Kesetiaan kalian adalah kekuatan kami.Salam hormat,Carolina Louro sekeluarga.🙏

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dua Puskesmas di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah. IPAL yang dibangun di Puskesmas Waimangura dan Puskesmas Radamata sejak tahun 2019 tersebut terbengkalai dan mangkrak.Menurut Elisabeth, petugas Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Waimangura, tujuan pembangunan IPAL adalah untuk mengelola air limbah. Air limbah yang diolah seharusnya diuji di laboratorium sebelum dimanfaatkan. Namun, kenyataannya IPAL tersebut belum pernah digunakan secara optimal, hanya dilakukan uji coba sekali setelah pembangunan.Permasalahan yang ditemukan antara lain pipa bocor dan daya listrik yang tidak memadai untuk operasional. Selain itu, IPAL yang dibangun tidak memiliki meteran listrik khusus. Kasus ini menjadi sorotan karena potensi kerugian negara dan manfaat IPAL yang tidak dirasakan masyarakat. Pihak terkait diharapkan segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini.```

Proyek pembangunan gedung berlantai dua di Puskesmas Radamata, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dilaporkan mangkrak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait kelanjutan pembangunan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tersebut.Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa bangunan yang berada di bagian belakang Puskesmas Radamata tersebut belum dilengkapi plafon. Meskipun demikian, dua ruangan di lantai bawah bangunan sudah ditempati oleh pegawai puskesmas. Keadaan ini memicu kekhawatiran akan dampak buruk terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan.Upaya konfirmasi kepada Kepala Puskesmas Radamata melalui sambungan telepon dan aplikasi WhatsApp pada hari Sabtu, 22 November 2025, belum membuahkan hasil. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap penyebab terhentinya proyek ini dan memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.

Kasus dugaan rekayasa hasil visum et repertum mencuat di Puskesmas Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah. Seorang oknum dokter berinisial RAP diduga melakukan rekayasa terhadap hasil visum lima orang korban kekerasan yang terjadi pada tanggal 27 September 2025. Dugaan rekayasa ini terungkap saat proses penyidikan di Polres Sumba Barat.Menurut Indah Prasetya, pengacara dari suku Moritana yang mendampingi para korban, dugaan rekayasa meliputi perbedaan signifikan antara luka yang dialami korban dengan hasil visum. "Saya sangat kaget dan kecewa ketika melihat hasil visum tersebut di ruang Penyidik RESKRIM POLRES Sumba Barat pada hari Kamis tanggal 20 November 2025," ungkap Indah. Ia menambahkan, rata-rata luka yang tertera dalam visum hanya disebutkan di bagian kaki dan lutut, serta usia parah korban diduga direkayasa.Indah Prasetya menyatakan akan melaporkan oknum dokter tersebut ke Kepala Dinas Kesehatan Sumba Tengah dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia menuding dokter RAP telah melanggar sumpah dan profesinya karena hasil visum et repertum yang dikeluarkan dianggap cacat formil. Kelima korban tersebut diketahui mengalami luka akibat sabetan parang, pukulan tangan kosong, lemparan batu, dan pukulan kayu balok.```

Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu 22 November 2025, berubah jadi drama panas penuh emosi. Bukan lagi antrean sabar—tapi ledakan amarah rakyat!Seorang calon penerima Bansos tak lagi bisa menahan diri. Dengan wajah penuh emosi, ia mencekik leher Isto Kodi, petugas Penyaluran Bansos PKH, karena diduga menggelapkan hak bantuan miliknya.Menurut teriakan histeris warga tersebut: “KENAPA KAU GELAPKAN HAK SAYA?!”Sambil memelintir kerah baju sang petugas, amarahnya meluap seperti tabung gas bocor kena api.Aksi spontan itu bikin situasi kacau. Riuh, gaduh, dan penuh ketakutan. Bahkan calon penerima Bansos PKH lain yang belum sempat terima bantuan langsung kabur terbirit-birit, takut ikut terseret dalam amukan massa.Sampai berita ini diturunkan, Media belum berhasil mengidentifikasi wanita calon penerima bansos tersebut, namun peristiwa ini jadi alarm keras: ada apa dengan distribusi bantuan di Kodi Bangedo?BLT seharusnya jadi solusi ekonomi rakyat kecil—bukan pemicu cekikan dan emosi tingkat dewa.Publik kini menunggu jawaban:Kesalahan sistem?Oknum bermain?Atau rakyat terlalu lama menunggu hak mereka sampai kesabaran habis?Yang jelas: ketidakadilan sosial hari ini bukan sekadar keluhan — tapi sudah berubah jadi cekikan di ruang publik.

Penanganan kasus penyerangan terhadap warga Suku Muritana di Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Barat, memasuki babak baru yang mengejutkan. Pengacara korban, Ibu Indah Prasetya, S.H.,MH, mengungkap adanya dugaan fatal terkait hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mananga Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah.​Ditemui di Markas Polres Sumba Barat usai mendampingi pemeriksaan saksi dan korban, Ibu Indah Prasetya meluapkan kekecewaannya. Ia menilai alat bukti surat berupa visum tersebut "cacat formil" dan terindikasi hasil salin tempel (copy paste), karena tidak sesuai dengan kondisi fisik maupun identitas para korban.​Data Korban Kacau Balau Ibu Indah membeberkan temuan tim hukumnya di mana terdapat ketidaksesuaian data yang mencolok. Salah satunya adalah kesalahan penulisan usia korban yang sangat jauh dari fakta.​"Saya kecewa ternyata visumnya cacat formil. Identitas tidak sesuai, sepertinya hanya copy paste. Ada korban umur 23 tahun ditulis 47 tahun. Ada yang 46 tahun ditulis 53 tahun. Bagaimana mungkin dokumen medis resmi bisa seceroboh ini?" tegas Ibu Indah Prasetya dengan nada tinggi.​Tak hanya identitas, diagnosa luka pun dinilai tidak akurat. Ibu Indah Prasetya mencontohkan salah satu korban yang mengalami hantaman balok di punggung hingga telinga berdengung (gangguan pendengaran), namun dalam visum justru tertulis luka di kaki.​"Korban dipukul di punggung dan kepala, tapi visum menyebut di kaki. Ini fatal bagi pembuktian hukum. Saat kejadian yang memeriksa perawat, tidak ada dokter, tapi hasil keluar atas nama dokter. Saya mohon pertanggungjawaban Dokter Puskesmas Mananga, Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah" lanjutnya.​Polisi Jadwalkan Panggil Dokter, ​merespons protes keras dari kuasa hukum, penyidik Satreskrim Polres Sumba Barat bertindak cepat. Ibu Indah Prasetya mengapresiasi langkah penyidik yang langsung menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap dokter dan tenaga medis Puskesmas Mananga Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah pada Sabtu besok untuk klarifikasi.​Diketahui, kasus yang terjadi pada 27 September 2025 ini telah resmi ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan pada 17 November lalu.​Buru 4 Terduga Dalang, ​Selain masalah visum, ibu Indah Prasetya menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan data mengenai para pelaku. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, aksi penyerangan yang melibatkan 60 hingga 70 orang tersebut diduga digerakkan oleh empat aktor intelektual. dan ​"Sudah mengerucut pada empat inisial: ND, UG, DD, dan AD. Mereka ini warga lokal yang dikenal korban, sementara massa penyerang lainnyadidatangkan dari luar. Kami minta Polisi segera menangkap para provokator ini," pungkas Ibu Indah.​Pihak korban berharap, dengan diluruskannya hasil visum dan pemeriksaan intensif ini, keadilan bagi warga Suku Muritana yang menjadi korban kekerasan saat memagar lahan mereka dapat segera terwujud.