Silet Sumba

KODI UTARA, SBD – Di tengah pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumba Barat Daya, harapan besar datang dari warga Kampung Ghela Ngandi, Kampung Lete Rada, dan Kampung Homba Lugha RT 009 RW 005 Dusun III Desa Waitaru. Sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami ketiga kampung tersebut berharap kondisi mereka dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.Sebagian warga masih menempati rumah-rumah sederhana yang kondisinya semakin menua dan membutuhkan perbaikan. Di antara mereka terdapat kelompok lanjut usia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki rumah secara mandiri. Bagi keluarga-keluarga ini, bantuan perumahan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan harapan untuk memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan layak.Kepala Desa Waitaru mengakui bahwa kebutuhan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di wilayahnya masih cukup besar. Namun, keterbatasan anggaran desa serta kebijakan efisiensi membuat pemerintah desa belum mampu menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Karena itu, pemerintah desa berharap adanya dukungan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya agar masyarakat yang tinggal di rumah-rumah reyot, para lansia yang tidak lagi berdaya, serta keluarga dengan akses air bersih yang masih terbatas dapat memperoleh prioritas dalam berbagai program bantuan perumahan, termasuk BSPS.Selain persoalan hunian, warga juga masih menghadapi berbagai keterbatasan kebutuhan dasar. Sebagian masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena belum tersedianya jaringan air leding yang memadai. Pada musim kemarau, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri yang harus mereka hadapi.Khusus di Kampung Lete Rada, keterbatasan akses listrik juga masih menjadi kenyataan yang dirasakan sebagian warga. Hingga saat ini masih terdapat keluarga yang belum menikmati layanan listrik meteran. Ketika malam tiba, aktivitas masyarakat berlangsung dengan penerangan yang sangat terbatas, termasuk bagi anak-anak yang masih menempuh pendidikan.Di bidang infrastruktur, akses jalan menuju ketiga kampung tersebut juga masih membutuhkan perhatian. Jalur yang digunakan masyarakat setiap hari belum memperoleh peningkatan yang memadai, baik berupa sertu, batu galian maupun hotmix. Padahal akses tersebut merupakan jalur penting yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai fasilitas umum, termasuk menuju SMA Negeri 1 Kodi Utara melalui wilayah Kampung Kerepengga.Melihat kondisi tersebut, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan warga di ketiga kampung tersebut, baik melalui program BSPS maupun program pembangunan lainnya. Warga berharap proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan dapat mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan sehingga bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan.Bagi warga Ghela Ngandi, Lete Rada, dan Homba Lugha, perhatian pemerintah bukan hanya soal bantuan pembangunan rumah, tetapi juga tentang menghadirkan harapan bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Mereka berharap pembangunan yang terus berjalan di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dirasakan secara merata hingga ke kampung-kampung yang masih membutuhkan sentuhan pembangunan dasar.

SUMBA BARAT DAYA – Antrian panjang kendaraan roda dua dan roda empat di SPBU Torara, Desa Weerenna, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, kembali menjadi sorotan publik, Rabu (24/6/2026).Dalam pantauan jurnalis siletsumba.com, puluhan kendaraan terlihat mengantre untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kondisi tersebut memicu keluhan dari sejumlah masyarakat yang merasa kesulitan memperoleh BBM untuk kebutuhan sehari-hari.Menurut informasi yang berkembang di tengah masyarakat, terdapat dugaan sejumlah oknum menggunakan beberapa kendaraan untuk melakukan pengisian BBM secara berulang melalui sistem tap, yang kemudian diduga dijual kembali secara eceran dengan harga lebih tinggi.Masyarakat menyebutkan bahwa BBM eceran dijual dengan kisaran harga Rp20.000 untuk setengah botol Aqua dan Rp30.000 untuk satu botol Aqua ukuran besar. Dugaan praktik tersebut dinilai turut mempengaruhi panjangnya antrean kendaraan di SPBU.Bahkan, warga mengaku kerap menemukan satu orang memiliki empat hingga lima unit sepeda motor yang diparkir secara bergantian untuk mengantre pengisian Pertalite.Apabila dugaan tersebut benar terjadi, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bersama jajaran POLRES Sumba Barat Daya dan instansi terkait segera melakukan pengawasan serta penertiban guna memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.Warga juga meminta agar dilakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga digunakan berulang kali untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar dengan tujuan diperjualbelikan kembali.Perlu ditegaskan bahwa informasi mengenai dugaan penimbunan maupun pengeceran BBM tersebut masih berdasarkan keluhan dan laporan masyarakat yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Tambolaka, SiletSumba.com – Polemik pemotongan gaji ke-13 di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, terus menjadi perbincangan di kalangan tenaga kesehatan. Sejumlah pegawai mengaku gaji ke-13 mereka dipotong sebesar Rp850.000 hingga Rp1.000.000 per orang, namun belum memperoleh penjelasan rinci mengenai dasar dan mekanisme pemotongan tersebut.Informasi yang dihimpun SiletSumba.com menyebutkan bahwa keluhan datang dari beberapa tenaga kesehatan yang bertugas di sejumlah Puskesmas, di antaranya Puskesmas Kori, Puskesmas Wallandimu, dan Puskesmas Panenggo Ede. Mereka mempertanyakan transparansi terkait temuan yang disebut menjadi alasan pemotongan hak pegawai tersebut.Selain persoalan pemotongan gaji, muncul pula keluhan mengenai dugaan intimidasi terhadap pegawai yang berani mempertanyakan kebijakan tersebut. Sejumlah sumber mengaku khawatir menyampaikan pendapat secara terbuka karena adanya kekhawatiran akan dimutasi ke lokasi tugas lain.Menurut informasi yang beredar di kalangan tenaga kesehatan, pegawai yang dianggap terlalu vokal atau membuka persoalan internal dikhawatirkan dapat dipindahkan dari Puskesmas Kori, Wallandimu, maupun Panenggo Ede ke Puskesmas Tenateke, Palla, Elopada, atau Tenggaba. Sebaliknya, terdapat pula kekhawatiran bahwa pegawai dari Puskesmas Palla, Elopada, Tenggaba, dan Tenateke dapat dipindahkan ke Puskesmas Panenggo Ede maupun Wallandimu sebagai bagian dari kebijakan mutasi yang dikaitkan dengan persoalan yang sedang menjadi sorotan.Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan ancaman mutasi tersebut masih berdasarkan keterangan dan keluhan dari sejumlah pegawai. SiletSumba.com belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya terkait kebenaran informasi tersebut.Para tenaga kesehatan berharap Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Dinas Kesehatan, serta Inspektorat dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pemotongan gaji ke-13, rincian temuan yang menjadi dasar kebijakan tersebut, serta memastikan bahwa hak pegawai untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi tetap terlindungi.Sementara itu, publik menantikan klarifikasi resmi dari pihak terkait guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah tenaga kesehatan dan masyarakat.

Sejumlah pegawai mengeluhkan adanya pemotongan gaji ke-13 sebesar Rp850.000 per orang tanpa penjelasan yang jelas terkait dasar perhitungan maupun rincian temuan yang dimaksud.Menurut informasi yang disampaikan, pemotongan tersebut disebut berkaitan dengan adanya temuan hasil pemeriksaan. Namun, para pegawai mengaku tidak pernah menerima rincian resmi mengenai temuan tersebut maupun penggunaan dana yang menjadi dasar pemotongan.Mereka menilai pegawai yang tidak mengetahui persoalan tersebut justru harus menanggung beban penggantian kerugian, sementara hak pegawai berupa gaji ke-13 dipotong secara langsung. Keluhan juga datang dari staf di sejumlah Puskesmas yang merasa dirugikan karena tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran yang menjadi objek temuan.Selain itu, disebutkan bahwa sejumlah dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) milik Puskesmas diambil untuk dijadikan lampiran pemeriksaan. Para pegawai berharap adanya penjelasan terbuka dari pihak terkait mengenai dasar pemotongan gaji tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.Caption versi Silet Sumba

Tambolaka – Sejumlah proyek pembangunan di Puskesmas Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, menjadi sorotan publik. Berdasarkan hasil investigasi Jurnalis Siletsumba.com, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), gedung rumah perawat dua tingkat, dan sumur bor diduga mangkrak dan hingga saat ini belum memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kesehatan maupun masyarakat. Di lokasi, bangunan yang menelan anggaran negara tersebut terlihat tidak dimanfaatkan secara optimal. Fasilitas yang seharusnya menunjang pelayanan kesehatan dan meningkatkan kenyamanan tenaga medis justru terbengkalai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut.Berdasarkan data pengadaan yang berhasil dihimpun, pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan perawat dan bidan di Puskesmas Waimangura pernah dianggarkan melalui program DAK Afirmasi dengan pagu mencapai sekitar Rp1,5 miliar. Masyarakat berharap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya, Kejaksaan, maupun aparat penegak hukum lainnya segera melakukan audit dan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut.Jika benar pembangunan IPAL, rumah perawat dua tingkat, dan sumur bor tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, maka asas manfaat dari penggunaan anggaran negara patut dipertanyakan. Masyarakat meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya maupun pihak pelaksana pekerjaan masih diupayakan untuk dikonfirmasi guna memperoleh penjelasan dan tanggapan resmi terkait kondisi proyek tersebut.**Siletsumba.com akan terus menelusuri dan mengawal perkembangan kasus ini demi kepentingan publik serta transparansi penggunaan anggaran negara.**

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Sumba Barat Daya menggelar kegiatan Bakti Religi pada Jumat, 19 Juni 2026.Kegiatan bakti religi dilaksanakan di sejumlah tempat ibadah, di antaranya Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Tambolaka, Masjid, dan Pura yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Personel Polres Sumba Barat Daya bersama pengurus tempat ibadah dan masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan serta fasilitas ibadah sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat.Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat toleransi, kebersamaan, dan kerukunan antarumat beragama yang terus dijaga oleh Polri bersama seluruh elemen masyarakat.Melalui Bakti Religi ini, Polres Sumba Barat Daya berharap hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan di Kabupaten Sumba Barat Daya."Polri Untuk Masyarakat"Sumber: Humas Polres Sumba Barat Daya Dokumentasi: SiletSumba.com

SILETSUMBA.COM – Dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Lagalete, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan masyarakat setempat.Berdasarkan informasi yang dihimpun jurnalis Siletsumba.com, anggaran pengadaan pralon pipa disebut mencapai Rp100.000.000, sementara pembangunan bak penampung air dianggarkan sebesar Rp125.000.000.Darius Dadi, yang akrab disapa Bapak Jefri, mengaku telah kembali mengangkat dan membawa pulang pralon pipa yang sebelumnya disiapkan untuk pekerjaan tersebut. Menurutnya, tindakan itu dilakukan karena pembayaran dari Pemerintah Desa Lagalete belum diselesaikan sepenuhnya."Saya baru menerima pembayaran sebesar Rp40.000.000, sementara masih ada sisa Rp60.000.000 yang belum dibayarkan. Karena pembayaran belum diselesaikan, saya mengangkat kembali pipa tersebut dan membawanya pulang ke rumah saya di Waimangura," ujar Darius Dadi kepada jurnalis Siletsumba.com.Lebih lanjut, Darius Dadi menjelaskan bahwa untuk pembangunan bak air baru terdapat dua ret pasir yang diturunkan. Namun hingga saat ini, menurut pengakuannya, pembangunan fisik bak air tersebut belum terlihat berjalan.Pantauan jurnalis Siletsumba.com di lapangan juga menunjukkan bahwa pekerjaan fisik yang bersumber dari anggaran tersebut belum tampak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Informasi serupa turut disampaikan sejumlah warga Desa Lagalete yang mempertanyakan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2025.Jurnalis Siletsumba.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Lagalete guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi terkait informasi tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, nomor telepon yang bersangkutan tidak aktif sehingga belum dapat dimintai tanggapan.Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan serta audit terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Lagalete guna memastikan kebenaran informasi yang beredar dan menjamin transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

SILETSUMBA.COM – KODI UTARARumah milik Bapak Kornelis Kanda Toro bersama keluarganya di Kampung Nangga Dolo, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, kini telah selesai dibangun dan siap untuk dihuni.Pembangunan rumah tersebut terwujud berkat bantuan material bangunan yang berasal dari empati dan kepedulian kemanusiaan Dr. Umbu Rudi Kabunang, SH., MH., yang memberikan dukungan kepada keluarga Kornelis Kanda Toro melalui aksi sosial kemanusiaan.Sebelumnya, kondisi rumah yang ditempati keluarga Kornelis Kanda Toro sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Melihat kondisi tersebut, berbagai pihak tergerak untuk membantu, termasuk Pemuda Peduli Kodi Sumba yang menggalang solidaritas dan gotong royong bersama masyarakat setempat.Berkat kerja sama, dukungan para donatur, relawan, dan masyarakat, proses pembangunan rumah dapat diselesaikan dengan baik. Kini keluarga Kornelis Kanda Toro memiliki rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.Keluarga Kornelis Kanda Toro menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Dr. Umbu Rudi Kabunang, SH., MH., Pemuda Peduli Kodi Sumba, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatian sehingga pembangunan rumah dapat diselesaikan.Aksi kemanusiaan ini menjadi bukti bahwa kepedulian sosial dan semangat gotong royong masih tumbuh kuat di tengah masyarakat untuk membantu warga yang membutuhkan."Melihat yang tak terlihat, melayani yang tak terlayani, mengasihi yang tak terkasihi, menolong yang tak tertolong, dan membantu yang tak terbantukan."Sumber: SiletSumba.com

SUMBA BARAT DAYA, NTT – Seorang ibu rumah tangga berinisial MD, warga Dusun 3, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, mengaku menjadi korban dugaan tindak pencabulan yang dilakukan oleh seorang oknum Kepala Dusun berinisial YDN pada 27 Februari 2026.Kepada awak media Siletsumba.com yang menemuinya di kediamannya pada Kamis (11/6/2026), MD mengisahkan peristiwa yang menurut pengakuannya sangat menyakitkan dan meninggalkan trauma mendalam bagi dirinya.Saat kejadian berlangsung, suami MD diketahui sedang berada di Bima, Nusa Tenggara Barat, untuk bekerja sebagai buruh pematah jagung. Menurut pengakuan korban, dalam kondisi tersebut oknum kepala dusun diduga melakukan tindakan tidak senonoh terhadap dirinya.Dengan meneteskan air mata, MD menceritakan bahwa dirinya merasa sangat terpukul dan terhina atas perlakuan yang diduga dilakukan oleh oknum tersebut. Korban mengaku mengalami tindakan yang menyentuh bagian tubuh pribadinya tanpa persetujuan."Lebih baik saya diperkosa daripada diperlakukan seperti itu dengan memasukkan kedua jari tangannya," ungkap MD sambil menangis saat menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya.MD mengatakan bahwa dirinya bersama sang suami merupakan keluarga sederhana yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Menurutnya, sejak menikah dan membesarkan lima orang anak, ia tidak pernah membayangkan akan mengalami peristiwa yang begitu menyakitkan."Kami memang orang kecil, tidak bisa baca tulis, tetapi kami juga punya harga diri dan hak untuk dihormati," tuturnya.Selain mengungkapkan dugaan peristiwa pencabulan yang dialaminya, MD juga memohon perlindungan kepada Kepolisian POLRES Sumba Barat Daya, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sumba Barat Daya, serta para pemerhati perempuan dan anak agar memberikan pendampingan dan perlindungan hukum terhadap dirinya dan keluarganya.Korban berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat ditangani secara profesional dan memberikan rasa aman bagi dirinya serta keluarganya. Ia juga meminta agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku."Saya memohon perlindungan kepada pihak kepolisian, UPTD PPA, dan semua pihak yang peduli terhadap perempuan dan anak. Saya hanya ingin mendapatkan keadilan dan merasa aman," ujarnya.Lebih lanjut, MD mengaku telah dua kali memberikan keterangan kepada penyidik Unit PPA POLRES Sumba Barat Daya terkait laporan yang telah dibuatnya. Ia berharap seluruh keterangan dan bukti yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses hukum yang sedang berjalan.Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setempat karena terduga pelaku merupakan seorang perangkat desa yang memiliki jabatan sebagai Kepala Dusun. Korban berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan dan profesional tanpa membedakan status sosial maupun jabatan seseorang.Hingga berita ini diterbitkan, pihak YDN yang disebut dalam pengakuan korban belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

SILETSUMBA.COM – Bantalan bendungan yang berada di Dusun III, Desa Waimangura, mengalami kerusakan dan patah diduga akibat faktor usia bangunan serta terjangan banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.Kerusakan tersebut berdampak pada pasokan air menuju saluran irigasi yang mengairi area persawahan warga di Dusun IV Kamburoto, Desa Waimangura. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena air irigasi sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pertanian dan menjaga produktivitas lahan sawah.Melihat kondisi tersebut, warga setempat berupaya melakukan penanganan darurat secara swadaya. Dengan peralatan seadanya, masyarakat bergotong royong mengempang aliran air menggunakan kayu serta dedaunan agar air tetap dapat dialirkan ke saluran irigasi dan dimanfaatkan oleh para petani.Warga berharap pemerintah terkait segera turun tangan melakukan perbaikan permanen terhadap bantalan bendungan yang rusak agar distribusi air ke lahan persawahan dapat kembali normal dan tidak mengganggu aktivitas pertanian masyarakat."Untuk sementara kami berusaha menahan dan mengarahkan aliran air dengan kayu serta daun-daunan yang ada. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah agar bendungan ini segera diperbaiki," ujar salah seorang warga.Kerusakan infrastruktur irigasi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius mengingat bendungan memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bagi ratusan hektare lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.