Kampung Ellu, siletsumba.com - Pernyataan tegas Ratu Wulla Ngadu Bonnu, Bupati Sumba Barat Daya, yang viral di media sosial karena menyebut akan “mencari, menangkap, menampar dan membakar hidup-hidup provokator” menuai sorotan luas dan memicu kontroversi di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan pada bulan Januari 2026 di Kampung Ellu, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, saat kegiatan penyerahan bantuan alat pemadam kebakaran (APAR) kepada warga. Dalam momentum itu, Bupati menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pemerintahan dan tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang dianggap mengganggu jalannya kepemimpinan.

Sebagian masyarakat menilai ucapan tersebut sebagai bentuk ketegasan terhadap provokasi yang dinilai meresahkan. Namun di sisi lain, publik juga menyoroti pilihan diksi yang digunakan karena terkesan keras dan mengandung unsur ancaman kekerasan.

Pernyataan “membakar hidup-hidup” pun memunculkan pertanyaan serius di ruang publik: apakah ungkapan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM)? Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil. Ancaman kekerasan, terlebih yang mengarah pada tindakan di luar mekanisme hukum, dapat dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM serta konstitusi yang menjamin hak hidup dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi.

Di sisi lain, publik dengan nada rendah dan sejuk turut bertanya: siapakah oknum provokator yang dimaksud oleh Bupati Sumba Barat Daya? Apakah ada pihak tertentu yang telah diidentifikasi, ataukah pernyataan tersebut merupakan bentuk peringatan umum? Pertanyaan ini mencuat sebagai bagian dari harapan masyarakat agar ada kejelasan dan transparansi, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun kesalahpahaman di tengah warga.

Sejumlah kalangan berharap ada klarifikasi resmi guna meluruskan maksud pernyataan tersebut agar tidak menimbulkan tafsir beragam serta tetap menjaga kondusivitas daerah. Transparansi dan komunikasi yang bijak dinilai penting untuk meredam polemik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Hingga saat ini, video pernyataan tersebut masih menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan memantik respons pro dan kontra dari masyarakat.