Silet Sumba

Program Dana Desa yang digulirkan pemerintah pusat sejak 2015 telah menjadi salah satu pilar penting pembangunan di tingkat desa. Melalui dana tersebut, berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih berhasil dibangun di banyak wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Sumba Barat Daya.Namun di sisi lain, sejumlah warga masih mempertanyakan sejauh mana prinsip keterbukaan dan transparansi benar-benar dijalankan, termasuk di Desa Lolo Ole, Kecamatan Wewewa Barat.Beberapa warga yang ditemui tim Silet Sumba mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran maupun peruntukan Dana Desa tahun ini. Mereka menyebut, tidak adanya papan informasi kegiatan desa yang terpasang membuat masyarakat sulit mengetahui jenis kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung, maupun status realisasi anggarannya."Kita tidak tahu uang Dana Desa dipakai buat apa. Dulu ada papan informasi, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kita hanya dengar-dengar saja,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.Papan Informasi: Simbol Transparansi yang Mulai HilangPapan informasi desa sejatinya bukan sekadar formalitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah desa wajib mengumumkan rencana dan realisasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat.Informasi tersebut bisa disampaikan melalui papan proyek, papan informasi kegiatan, hingga media digital seperti laman resmi atau grup WhatsApp resmi desa.Namun di lapangan, praktik itu tidak selalu berjalan. Di Desa Lolo Ole, misalnya, papan informasi proyek yang seharusnya menjadi sarana kontrol publik justru tidak lagi tampak di depan kantor desa.Beberapa warga bahkan mengaku tidak pernah melihat pengumuman kegiatan pembangunan secara terbuka sejak dua tahun terakhir.Padahal, keterbukaan ini penting bukan hanya untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa.Pemerintah Desa: Tantangan Administrasi dan Keterbatasan SDMKetika dikonfirmasi secara terpisah, seorang tokoh masyarakat yang juga pernah menjadi perangkat desa mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya kemampuan administrasi sering menjadi kendala utama.“Kadang bukan karena niat tidak transparan, tapi karena perangkatnya tidak semua bisa buat laporan atau update papan informasi. Ada yang masih belajar komputer, ada juga yang belum terbiasa dengan sistem pelaporan digital,” ungkapnya.Pernyataan itu mencerminkan persoalan yang lebih luas: di banyak desa, perangkat belum sepenuhnya siap secara teknis untuk mengelola laporan keuangan secara terbuka dan akurat.Hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menutupi celah dalam pelaporan.Peran Masyarakat dalam MengawasiMeski begitu, tanggung jawab keterbukaan bukan hanya milik pemerintah desa.Masyarakat juga memiliki peran besar untuk aktif bertanya, meminta laporan keuangan, atau sekadar menanyakan kegiatan yang sudah dan akan dilakukan.Sikap kritis ini bukan bentuk perlawanan, melainkan bagian dari kontrol sosial yang sehat. “Kalau warga diam, lama-lama dana itu bisa tidak tepat sasaran. Harusnya semua warga tahu dan ikut awasi,” ujar seorang pemuda di Lolo Ole yang aktif dalam kegiatan karang taruna.Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri beberapa tahun terakhir mulai mendorong desa-desa untuk menerapkan sistem pelaporan berbasis digital dan memperkuat kapasitas bendahara desa agar laporan bisa diakses publik secara transparan.Harapan Baru: Desa yang Jujur, Masyarakat yang PeduliMeski masih ada kendala, banyak warga berharap agar ke depan Desa Lolo Ole dan desa-desa lain di Sumba Barat Daya dapat lebih terbuka dalam mengelola anggaran publik.Transparansi bukan hanya untuk menghindari kesalahan, tapi juga untuk membangun kepercayaan antara warga dan pemerintah.“Kita tidak mau tuduh siapa-siapa, tapi kalau semuanya terbuka, masyarakat juga senang. Biar kita sama-sama tahu apa yang dibangun,” tutup salah satu warga dengan nada berharap.Pada akhirnya, desa yang maju bukan diukur dari banyaknya proyek yang berdiri, melainkan dari tingginya kepercayaan warganya terhadap pemerintahannya sendiri.Dan kepercayaan itu hanya bisa tumbuh dari satu hal sederhana: keterbukaan.