Silet Sumba

Gagal Amankan Acara Resmi, Pemerintah Daerah Disorot Usai Insiden di WeriloloSumba Barat Daya, SiletSumba.com — Upaya penegasan kembali tapal batas antara Desa Wee Kurra (Kecamatan Wewewa Barat) dan Desa Weri Lolo (Kecamatan Wewewa Selatan) pada 10 Oktober 2025 kini menjadi sorotan tajam. Acara kenegaraan yang dihadiri Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Forkompinda berujung pada aksi penolakan terbuka dan potensi kegagalan pengamanan.Rekaman eksklusif jurnalis Silet Sumba menunjukkan beberapa momen krusial yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penanganan konflik oleh otoritas daerah:Provokasi di depan pejabat: Saat pemasangan pilar, sejumlah oknum melontarkan pernyataan provokatif yang terekam jelas, menandakan eskalasi emosi di antara warga.Pilar dicabut dan dibawa pulang: Setelah dipasang, pilar perbatasan langsung dicabut dan dipindahkan oleh sekelompok warga, termasuk kaum ibu-ibu, sebelum acara benar-benar usai.Sinyal bahaya yang terabaikan: Aksi simbolik tersebut semestinya menjadi indikator bagi aparat untuk segera mengamankan situasi, namun respons yang tampak minim memicu kritik publik.Hanya tiga hari setelah acara itu, insiden tragis di perbatasan menewaskan seorang warga. Peristiwa ini memicu tuntutan agar Pemerintah Daerah dan aparat keamanan dievaluasi secara menyeluruh.Tuntutan publik yang mengemuka meliputi:1. Penegakan hukum yang tegas — Usut tuntas pelaku insiden dan provokator yang memicu ketegangan.2. Evaluasi pengamanan acara kenegaraan — Tinjau prosedur pengamanan pada acara yang melibatkan pejabat tinggi.3. Akuntabilitas pejabat terkait — Pertanggungjawaban moral dan administratif apabila ditemukan kelalaian.Silet Sumba menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup hanya diikrarkan pada berita acara; ia harus diimplementasikan melalui komunikasi, sosialisasi, dan pengamanan yang efektif. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya diharapkan menjadikan kasus ini sebagai momentum perbaikan sistem penanganan konflik antarwarga agar tragedi serupa tak terulang.

Fokus akuntabilitas kini menukik tajam pada Kepala Desa Weri Lolo dan Tokoh Masyarakat Marten Dama Nairo pasca-tragedi tapal batas Sumba Barat Daya (SBD). Keduanya dituntut menjelaskan kegagalan fatal mereka meredam konflik setelah sepakat damai di depan Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla di Wee Waira, jumat 10 Oktober 2025 .Peristiwa ini berpuncak pada tewasnya Bapak Stefanus Bili Gaddi (13/10/2025), seorang ayah tiga anak, korban yang jatuh akibat konflik yang seharusnya sudah selesai di meja perundingan.Kontradiksi Fatal Komitmen di Acara KenegaraanJurnalis Silet Sumba merekam jelas kontradiksi antara janji di atas kertas dan realitas di lapangan:Komitmen Tertulis Diabaikan: Kepala Desa Weri Lolo dan Tokoh Masyarakat Marten Dama Nairo telah menandatangani Berita Acara dan menerima Peta Desa. Dokumen resmi ini menjadi komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik secara damai.Provokasi Dibiarkan: Di tengah acara kenegaraan resmi tersebut, ancaman kekerasan terbuka sudah dilontarkan oleh warga: "Besok turun tanam, perang-perang sudah, biar masuk penjara!"Pilar Dicabut Seketika: Bahkan sebelum rombongan Bupati meninggalkan lokasi, pilar batas langsung dicabut dan dibuang oleh ibu-ibu warga desa Weri Lolo. Aksi ini menunjukkan bahwa komitmen yang diteken oleh Kepala desa dan Tokoh Masyarakat Marten Dama Nairo tidak diakui oleh warga yang mereka wakili.Akuntabilitas Moral Atas Tewasnya Sfepanus Bili GaddiTragedi pembunuhan Bapak Stefanus Bili Gaddi tiga hari kemudian adalah konsekuensi langsung dari kegagalan Kepala Desa Weri Lolo dan Marten Dama Nairo dalam mengendalikan situasi dan menegakkan komitmen yang mereka tandatangani.Masyarakat Sumba Barat Daya menuntut kejelasan:Kepala Desa Weri Lolo dan Marten Dama Nairo harus menjelaskan: Mengapa mereka menandatangani kesepakatan damai jika mengetahui warganya sudah siap melakukan provokasi dan penolakan terbuka?Akuntabilitas Moral: Mengapa mereka gagal meredam eskalasi konflik yang sudah terlihat jelas, hingga menyebabkan korban jiwa jatuh di wilayah yang seharusnya mereka jamin keamanannya pasca-kesepakatan?Tanggung jawab ini semakin mendesak mengingat tidak ada satu pun provokator yang ditahan pasca insiden jumat 10 Oktober 2025, yang semakin menegaskan kelalaian di tingkat kepemimpinan lokal dan aparat keamanan.Tuntutan Silet SumbaSilet Sumba mendesak Pemerintah Dearah Sumba Barat Daya untuk tidak lagi bersikap pasif. Kepala Desa Weri Lolo dan Tokoh Masyarakat Marten Dama Nairo harus dimintai pertanggungjawaban kinerja dan moral atas kegagalan ini, sambil aparat penegak hukum wajib mengusut tuntas pelaku pembunuhan.

Tim Identifikasi (Inafis) Polres Sumba Barat Daya telah menyelesaikan pemeriksaan di lokasi insiden yang menewaskan Bapak Stefanus Bili Gaddi pada 13 Oktober 2025.Hasil awal pemeriksaan di lapangan dan keterangan medis mengindikasikan adanya tindak kekerasan serius yang menjadikan konflik tapal batas ini sebagai kasus pidana yang memerlukan penyelidikan mendalam.Korban, seorang ayah tiga anak, dievakuasi dengan pengawalan aparat menuju Kampung Eru Naga untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan.Tim gabungan dari Reserse Kriminal dan Inafis bekerja sama dengan tenaga medis memastikan seluruh bukti di lokasi diamankan secara prosedural.Temuan Awal dari Pemeriksaan LapanganBerdasarkan hasil awal, terdapat sejumlah indikasi yang memperkuat dugaan bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar perkelahian spontan.Tim medis yang berada di lokasi, Dr. Ayer, menyampaikan bahwa pemeriksaan awal menunjukkan adanya luka serius di beberapa bagian tubuh korban yang menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian.Polisi juga tengah mendalami kemungkinan jenis senjata yang digunakan serta posisi kejadian untuk menentukan kronologi pasti insiden tersebut.Aspek Kemanusiaan dan SosialUsai proses pemeriksaan lapangan, keluarga korban bersama warga mengevakuasi jasad dengan cara tradisional melewati jalur perbukitan menuju rumah duka.Momen itu meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat — menegaskan betapa pentingnya menjaga perdamaian di wilayah perbatasan yang telah lama menjadi titik sensitif.Peristiwa tragis ini menjadi refleksi serius terhadap komitmen damai yang sebelumnya telah ditandatangani oleh para pemimpin desa pada 10 Oktober 2025.Pernyataan-pernyataan provokatif serta tindakan simbolik yang terjadi dalam acara kenegaraan tersebut kini dianggap sebagai peringatan yang diabaikan oleh berbagai pihak.Desakan Publik untuk TransparansiMasyarakat mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus ini dan memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.Lebih dari itu, publik berharap hasil penyelidikan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas mekanisme perdamaian antarwilayah.> “Kasus ini harus menjadi pelajaran bersama bahwa perdamaian bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, tapi tanggung jawab moral yang dijaga setiap hari,” tulis redaksi Silet Sumba dalam pernyataan resminya.Tragedi di Wee Kurra–Weri Lolo ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan kesadaran bersama untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.

Laporan Silet Sumba dari dalam ruang kelas SDN Potto Katillu memperlihatkan potret pendidikan yang memilukan. Para siswa harus menerima pelajaran dengan mata tertuju pada plafon yang nyaris roboh. Video yang direkam jurnalis menunjukkan plafon yang terbuat dari rumbia/anyaman telah lapuk, menghitam, dan berlubang, menjadi penanda bahwa kebocoran air adalah ancaman harian.Kontras terlihat jelas: di satu sisi, guru berusaha keras menciptakan lingkungan belajar dengan menempelkan poster dan hiasan sederhana, namun di sisi lain, infrastruktur dasar sama sekali tidak mendukung.“Saat hujan, kami harus menggeser meja dan kursi agar anak-anak tidak basah. Dinding sudah mengelupas, dan lantainya hanya berupa semen kasar yang retak-retak. Tapi kami berusaha yang terbaik,” tutur Ibu Florida Bulu.Kondisi fisik kelas yang jauh dari kata layak ini jelas mengganggu konsentrasi dan kenyamanan belajar. Namun, dedikasi guru untuk terus memberikan ilmu tetap tinggi, membuktikan bahwa semangat pendidik di Sumba tidak padam oleh keterbatasan fasilitas.Silet Sumba mendesak Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten SBD untuk segera merespons kondisi darurat ini. Hak anak-anak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang aman dan layak harus dijamin.

Kepala Sekolah SDN Potto Katillu, Ibu Florida Bulu, angkat bicara mengenai kondisi sekolah yang nyaris roboh. Ia meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) untuk segera melakukan perbaikan, mengingat kerusakan parah ini sudah berlangsung sangat lama.Dalam wawancara eksklusif dengan Silet Sumba, Ibu Florida menjelaskan bahwa salah satu ruang sekolah bahkan mengalami kerusakan yang usianya sudah mencapai puluhan tahun.“Kerusakan di salah satu ruang bahkan sudah terjadi sejak sekitar 30 tahun lalu. Kami sudah berupaya mengajukan permohonan bantuan, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi perbaikan total,” jelas Ibu Florida.Kondisi yang memprihatinkan ini tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga mengganggu kualitas kegiatan belajar-mengajar. Ibu Florida mencontohkan, ruangan yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan ibadah juga kini tidak memadai karena kondisi bangunan yang rusak.“Kami tahu ini sangat berisiko, tapi kami tidak punya pilihan. Proses belajar mengajar harus tetap jalan. Kami memohon perhatian bukan hanya dari Pemerintah Daerah, tetapi juga dari pihak-pihak donatur atau masyarakat yang peduli,” kata Ibu Florida.Ibu Florida berharap, dengan tayangnya berita ini, pihak-pihak terkait di SBD tergerak untuk menjadikan rehabilitasi SDN Potto Katillu sebagai prioritas utama.

Konflik tapal batas wilayah di Sumba Barat Daya kembali memakan korban jiwa, hanya berselang tiga hari setelah upaya penegasan oleh Pemerintah Daerah.Pada Senin, 13 Oktober 2025, sekitar pukul 11.00 WITA, seorang warga bernama Stefanus Bili Gaddi yang dikenal sebagai Bapa Jelita (Warga Desa Weekurra) ditemukan meninggal dunia di area yang disengketakan di Desa Weekura, Kecamatan Wewewa Barat. Dugaan kuat, korban tewas akibat tindak pidana pembunuhan yang dipicu oleh masalah tapal batas.Hanya Tiga Hari Setelah Penegasan Bupati: Peristiwa tragis ini terjadi tak lama setelah Jumat, 10 Oktober 2025, di mana Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, baru saja melangsungkan penegasan tapal batas. Kenyataan bahwa konflik kembali memanas dan memakan korban setelah intervensi pemerintah menunjukkan betapa akutnya masalah ini di tingkat akar rumput.Keterangan dari Pihak Keluarga: Dalam video wawancara yang didapatkan Silet Sumba di lokasi, kerabat korban, Kristo Wirsnto Ate, menjelaskan bahwa sebelum kejadian, korban sempat ditemani oleh adik kandung dan keponakannya. Korban kemudian meminta keduanya untuk kembali, sementara korban sendiri melanjutkan pengejaran terhadap pihak lawan di seberang batas. Korban ditemukan tewas dengan luka parah tak lama setelah itu.Tindakan Aparat Keamanan: Pihak keamanan dari Polsek Wewewa Barat, yang dipimpin oleh Kapolsek bersama anggota, telah tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Aparat saat ini sedang melakukan olah TKP, mengumpulkan bukti, dan berupaya mengamankan situasi untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.Kami menghimbau masyarakat untuk menahan diri, tetap tenang, dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian Polres Sumba Barat Daya agar kasus ini dapat diusut tuntas dan keadilan dapat ditegakkan.Data Korban:Nama: Stefanus Bili Gaddi (alias Bapa Jelita)Tanggal Kejadian: Senin, 13 Oktober 2025, sekitar pukul 11.00 WITALokasi: Desa Weekura, Kecamatan Wewewa BaratPenyebab Dugaan: Konflik Tapal Batas(Redaksi Silet Sumba akan terus memantau dan mengabarkan perkembangan penyelidikan ini.)

Kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Potto Katillu di Desa Lolo Ole, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), saat ini berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dan mengancam keselamatan. Sebagian besar bangunan sekolah mengalami kerusakan parah, menjadikannya sebuah sekolah darurat yang membahayakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).Dari hasil pantauan langsung dan rekaman video eksklusif jurnalis Silet Sumba, kerusakan terlihat jelas pada atap sekolah yang sudah berlubang, dinding-dinding yang retak, dan plafon yang telah lapuk hingga nyaris ambruk.Kepala Sekolah SDN Potto Katillu, Ibu Florida Bulu, dalam wawancara, mengungkapkan bahwa kondisi ini sudah berlangsung lama. Kerusakan parah yang menimpa fasilitas umum, seperti aula sekolah, membuatnya tidak bisa digunakan sama sekali.“Lihat saja sendiri kondisinya. Atapnya sudah bocor, apalagi saat hujan kami sangat khawatir. Bahkan untuk aula yang seharusnya digunakan untuk rapat, juga sudah tidak bisa dipakai karena sudah rusak parah,” ujar Ibu Florida dengan nada prihatin.Meskipun harus berjuang di tengah ancaman bahaya, Ibu Florida memastikan bahwa proses KBM tetap dilakukan setiap hari. Para siswa yang mengenakan seragam cokelat-kuning terlihat tetap semangat belajar di lingkungan sekolah yang seadanya, menunjukkan komitmen mereka pada pendidikan.Pihak sekolah berharap Pemerintah Daerah Kabupaten SBD segera mengambil langkah cepat untuk merehabilitasi total bangunan SDN Potto Katillu.

Situasi di perbatasan Desa Wenda Barat dan Desa Susu Wenda, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, memanas setelah sekelompok warga yang hendak memasang patok batas tanah adat diserang oleh puluhan orang tak dikenal. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu, 27 September 2025 lalu itu mengakibatkan sedikitnya lima orang dari pihak korban mengalami luka-luka, satu di antaranya akibat sabetan senjata tajam.​Kasus ini kini telah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sumba Barat. Pihak korban kembali mendatangi Mapolres Sumba Barat pada Kamis (9/10/2025) untuk menindaklanjuti laporan mereka dan mendesak kepolisian agar segera mengusut tuntas para pelaku.​Kronologi Penyerangan Versi Korban​Menurut David Ngodu Ranja Tatu, salah seorang perwakilan dari pihak korban, kejadian bermula saat rombongannya yang berjumlah sekitar 30 orang berangkat menuju lokasi tanah adat milik suku Murtana dan Anak Soka. Tujuannya adalah untuk melakukan pemasangan patok batas tanah.​"Awalnya kami dari keluarga Murtana berangkat dari rumah besar (Uma Andung) untuk memasang patok batas lokasi. Namun, saat baru tiba dan menurunkan kayu, kami langsung diserbu," ujar David saat diwawancarai di Sumba Barat.​Ia menjelaskan, penyerangan dilakukan oleh kelompok yang diperkirakan berjumlah lebih dari 50 orang. Mereka secara brutal melempari rombongannya dengan batu dan mengejar menggunakan parang. Karena kalah jumlah dan tidak siap untuk berkelahi, pihaknya memutuskan untuk mundur.​"Kami dilempari batu dan dikejar dengan parang. Mereka juga membakar padang. Karena kami hanya niat pasang pagar, kami memilih mundur," tambahnya.​Satu Korban Terkena Sabetan Parang​Akibat serangan mendadak tersebut, salah satu anggota rombongan bernama Sendera Renggi Jermani alias Satir mengalami luka serius di bagian lengan kanannya akibat sabetan parang.​"Satu saudara kami, Sendera Renggi Jermani, ditebas parang di tangan kanan. Menurut hasil visum dari Puskesmas, lukanya cukup dalam dan mendapat sekitar tujuh jahitan," ungkap Daud.​Selain satu korban luka bacok, empat orang lainnya juga dilaporkan menjadi korban akibat lemparan batu. Pihak korban mengklaim bahwa penyerangan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok dari keluarga Deni Dadi.​Polisi Turun Tangan dan Lakukan Olah TKP​Setelah kejadian, pihak korban segera melapor ke Polsek Mamboro, yang kemudian melimpahkan kasus tersebut ke Polres Sumba Barat pada 1 Oktober 2025.​Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Identifikasi Satreskrim Polres Sumba Barat telah turun ke lokasi untuk melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Kamis (9/10/2025). Dari foto yang diterima redaksi, tampak petugas mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk batu-batu yang diduga digunakan saat penyerangan.​Pihak keluarga korban berharap besar kepada Polres Sumba Barat untuk segera menangkap dan memproses hukum para pelaku guna memberikan rasa keadilan.​"Tuntutan kami adalah agar kasus penganiayaan ini diusut tuntas. Kami datang ke sini (Polres Sumba Barat) untuk kedua kalinya, berharap ada kejelasan dan keadilan bagi kami," tutup Daud.

Jumat, 10 Oktober 2025, seharusnya menjadi hari bersejarah bagi penyelesaian sengketa perbatasan dua desa di Sumba Barat Daya. Namun, apa yang dirancang sebagai seremoni damai untuk menegaskan tapal batas administrasi antara Desa Wee Kurra dan Desa Weri Lolo, justru berakhir dengan aksi protes, menghalangi pemasangan pilar batas administrasi dengan amarah yang meluap. Peristiwa di Wee Waira ini menjadi cerminan pahit dari jurang pemisah antara legalitas formal pemerintah dan rasa keadilan di tingkat akar rumput.​Menurut pantauan langsung jurnalis Siletsumba.com, hari itu dimulai dengan penantian panjang di bawah guyuran hujan deras. Aparat gabungan TNI-Polri, Satpol PP, jajaran pemerintah daerah, dan ratusan warga dari kedua kubu telah berkumpul, menanti kedatangan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla Ngadu Bonnu.​Protokol acara dimulai dengan sesi dialog. Para pejabat, mulai dari Kepala Dinas PMD hingga anggota DPRD, silih berganti menjelaskan dasar hukum. Mereka menegaskan bahwa agenda hari itu bukanlah membuat batas baru, melainkan hanya menegaskan kembali keputusan yang telah ditetapkan sejak tahun 2002 di era Bupati Timotius Langgar, yang didasarkan pada kesepakatan para tokoh dan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG).​"Saya mau tegaskan, bukan hari ini saya datang menentukan batas baru! Saya hanya menegaskan kembali kesepakatan yang sudah ada," seru Bupati Ratu Wulla dalam sambutannya, mencoba meyakinkan warga.​Momen kesepakatan di atas kertas pun tercapai. Setelah seorang tokoh masyarakat, Marten Dama Nairo, meminta klarifikasi bahwa batas administrasi tidak akan menghilangkan hak milik pribadi atas tanah, Berita Acara Kesepakatan ditandatangani oleh seluruh perwakilan diiringi tepuk tangan. Di titik ini, solusi damai seolah sudah di depan mata.​Amarah Pecah Saat Pilar Hendak Ditanam​Namun, suasana berubah 180 derajat saat prosesi bergeser dari tenda seremoni ke eksekusi lapangan. Ketika tim teknis hendak memasang pilar batas fisik, sekelompok warga dari Desa Weri Lolo melakukan perlawanan.​"Boleh batas, tapi jangan tanam pilar!" teriak seorang warga, sebuah kalimat yang merangkum seluruh ketakutan mereka.​Bagi warga, pilar beton itu bukan sekadar penanda administrasi. Itu adalah simbol fisik pemisahan mereka dari tanah leluhur dan lahan garapan yang menjadi sumber penghidupan. Argumen bahwa "hak milik tetap dihormati" tidak mampu meredam kekhawatiran bahwa garis batas itu kelak akan membatasi akses mereka.​Kericuhan pun tak terhindarkan. Aksi saling dorong antara warga dan aparat keamanan bersenjata lengkap. ​Melihat eskalasi tersebut, Bupati Ratu Wulla mengambil langkah berani. Di bawah pengawalan super ketat pasukan Brimob, ia berjalan kaki menerobos medan sulit untuk berhadapan langsung dengan warga yang menolak. Dengan tegas, ia kembali menjelaskan posisi pemerintah yang terikat oleh hukum.​Meski demikian, amarah warga Weri Lolo tak surut. Setelah bentrokan dan penangkapan, mereka memilih untuk meninggalkan lokasi secara massal. Bukan dengan kepala tertunduk, melainkan dengan wajah penuh kekecewaan dan amarah yang belum usai.​Satu hari di Wee Waira telah usai. Pilar batas mungkin telah berdiri di bawah paksaan aparat, namun bara konflik di hati masyarakat justru menyala lebih besar. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa penyelesaian sengketa lahan tidak cukup hanya dengan ketukan palu hukum dan tanda tangan di atas kertas, tetapi membutuhkan kepercayaan dan rasa keadilan yang tulus dari masyarakat yang hidup di atas tanah itu sendiri.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumba Barat Daya, Lukas Camma, angkat bicara di tengah panasnya suasana penegasan tapal batas Desa Wee Kurra dan Weri Lolo, Jumat (10/10/2025). Ia dengan tegas meminta semua pihak untuk berhenti menyebarkan isu-isu liar terkait wilayah dan menuding adanya oknum provokator yang sengaja memperkeruh suasana.​"Tolong kami ingatkan kembali, jangan membawa isu-isu wilayah!" tegas Lukas Camma di hadapan hadirin. "Konflik ini bukan antara Wewewa Barat dan Wewewa Selatan secara keseluruhan, tapi ada pihak-pihak tertentu yang bermasalah."​Dalam kesempatan itu, Lukas juga mengklarifikasi tudingan yang menyeret namanya secara pribadi. Ia mengaku banyak mendengar rumor yang menyebut dirinya sebagai salah satu "biang keladi" dalam sengketa tersebut.​"Saya ini dituduh sebagai biang keladinya, entah dari pihak mana. Supaya diketahui, kami sebagai anggota DPRD tidak pernah, saat kami dilantik, menginstruksikan untuk merebut atau menyerang terkait lokasi ini," paparnya.​Pernyataan ini terekam oleh jurnalis Siletsumba.com yang berada langsung di lokasi. Lukas Camma secara khusus memberikan peringatan keras kepada semua pihak agar lebih bijak dalam menyebarkan informasi, terutama di media sosial, mengingat sensitivitas isu sengketa lahan.​"Hati-hati mengekspos, hati-hati memuat di medsos, hati-hati menyampaikan, karena ini sangat-sangat riskan. Ini masalah wilayah," pesannya.​Ia menambahkan, isu liar yang terus berkembang telah menimbulkan kebingungan yang lebih luas, bahkan hingga ke masyarakat di wilayah lain yang tidak terkait langsung dengan sengketa tersebut. Pernyataannya ini mengisyaratkan bahwa di balik ketegangan fisik di lapangan, ada "perang" informasi dan provokasi yang sengaja dimainkan oleh oknum tak bertanggung jawab.