Waikabubak, siletsumba.com - Waikabubak, 11 Februari 2026 – Forum Musrenbang Kecamatan Kota Waikabubak tahun ini tak sekadar seremoni. Di hadapan Ketua DPRD, Sekda, pimpinan OPD, kepala desa/lurah hingga warga, Bupati Sumba Barat Yohanis Dade bicara blak-blakan: Rp127 miliar anggaran kembali ke pemerintah pusat karena pembangunan mandek.

Pernyataan itu membuat suasana ruangan mengeras. Tak ada lagi ruang untuk usulan asal jadi.

“Tahun 2026 usulan dipangkas ketat. Rp127 miliar kembali ke pusat karena banyak program tidak berjalan. Kita harus konsisten, berkomitmen, dan serius wujudkan visi-misi,” tegas Bupati.

Tak Boleh Lagi Rapat di Meja, Data Harus dari Lapangan

Bupati menyentil praktik perencanaan yang dinilai tidak berbasis data riil. Ia memerintahkan kepala desa turun langsung bersama Dinas Kesehatan, PUPR, Perumahan Rakyat, dan PMD.

“Jangan seperti kasus-kasus yang sedang viral. Kepala desa wajib turun lapangan. Data harus akurat. Dana desa harus tepat sasaran!”

Pesan ini jelas: tak ada lagi toleransi untuk kerja setengah hati.

Air Bersih Harga Mati

Prioritas utama? Air bersih dan air minum di setiap kampung.

Bupati menyebut ini sebagai target wajib, bukan wacana.

“Kita kerja dengan hati, jujur, dan andalkan Tuhan. Air bersih harus sampai ke masyarakat.”

Zona Hijau, Tapi Jangan Lengah

Sumba Barat disebut masuk 3 besar terbaik pengelolaan APBD di NTT dan menjadi yang terbersih di antara empat kabupaten di Pulau Sumba. Namun Bupati mengingatkan: prestasi bukan alasan untuk santai.

Loyalitas ASN, transparansi dana BOS, hingga rotasi kepala sekolah ditegaskan sebagai langkah menjaga disiplin dan integritas.

Miras & Judi Disorot, Kades Hobi Judi Siap Ditindak.

Nada Bupati makin keras ketika menyinggung miras dan judi.

“Sudah ada aturan. Kepala desa yang hobi judi akan ditindak!”

Tak hanya itu, bantuan sosial seperti PKH diminta benar-benar menyasar warga yang berhak. Ia juga menyoroti persoalan budaya seperti kedde dan patta tana agar tidak memicu konflik sosial.

Musrenbang kali ini menjadi alarm keras bagi seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa. Rp127 miliar yang melayang ke pusat bukan angka kecil. Publik kini menunggu: apakah komitmen ini benar-benar diwujudkan, atau hanya jadi janji di atas podium?