Silet Sumba

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengambil langkah tegas untuk menata kembali kawasan Pasar Waimangura Kecamatan Wewewa Barat dan Pasar Radamata. Penertiban ini dilakukan menyusul instruksi langsung dari Bupati SBD Ibu Ratu Ngadu Bonnu Wulla guna mengurai kemacetan di jalur nasional yang kerap dikeluhkan pengguna jalan.​Kasat Pol PP SBD Bapak Agustinus B. Tanggu, menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan yang memakan bahu jalan telah mengganggu arus lalu lintas, mengingat jalur tersebut merupakan akses utama bagi kendaraan dari Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat menuju Bandara.​"Informasi dari kabupaten tetangga, mereka selalu mengeluh. Tiap hari Sabtu itu macet, bahkan ada yang sampai ketinggalan pesawat. Jadi langkah yang diambil pemerintah adalah menertibkan agar tidak ada lagi yang berjualan di bahu jalan," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 9 Desember 2025.​Relokasi ke Dalam Gedung Pasar Waimangura ​Pihak Satpol PP menegaskan bahwa seluruh pedagang, baik sayur maupun sembako, yang sebelumnya menggelar dagangan di pinggir jalan, kini telah diarahkan masuk ke dalam area pasar Waimangura yang disediakan pemerintah. Meskipun ada keluhan terkait lapak yang dinilai kecil, namun perlahan para pedagang mulai menerima dan bersedia direlokasi demi kenyamanan bersama.​"Situasi kemarin di Pasar Waimangura Kecamatan Wewewa Barat teman-teman pedagang semuanya menerima, tidak ada satu pun yang menolak. Ibu Bupati pun turun sendiri untuk sosialisasi," tambahnya.​Ultimatum untuk Penjual Ikan dan Ayam​Sorotan khusus diberikan kepada penjual ikan basah dan ayam potong yang masih berjualan di zona terlarang. Kasat Pol PP memberikan tenggat waktu (deadline) hingga hari Jumat ini 12 Desember bagi para pedagang ikan untuk menempati gedung pasar ikan yang telah disiapkan di Omba Komi.​"Khusus penjual ikan di bawah jalan, sudah ada surat edaran dan disampaikan secara kekeluargaan. Disampaikan supaya hari Jumat 12; Desember 2025 ini mereka sudah harus ke pasar Omba Komi yang disiapkan. Tidak ada pengecualian," tegasnya.​Pemerintah menjamin pendekatan yang dilakukan tetap humanis. Pihak Satpol PP bahkan siap membantu memobilisasi atau mengangkut barang dagangan para penjual menuju lokasi baru jika mereka kesulitan kendaraan.​"Kita akan angkut secara kekeluargaan. Harapan kita, dengan mereka di sana pasar Omba Komi, semua bisa berjalan baik. Infrastruktur yang kurang nanti pemerintah yang akan lengkapi," pungkasnya.​Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi jalan nasional dan menciptakan wajah Kota Tambolaka yang lebih tertib dan asri.

Kekecewaan mendalam dirasakan oleh puluhan penumpang maskapai NAM Air (Sriwijaya Air Group) dengan tujuan penerbangan Denpasar. Mereka telantar di Bandara Bandara Lede Kalumbang Tambolaka setelah penerbangan dibatalkan secara sepihak tanpa adanya kompensasi yang memadai.Berdasarkan rekaman video dan keterangan penumpang di lokasi, ketegangan memuncak ketika petugas maskapai mengumumkan pembatalan penerbangan setelah penumpang menunggu selama kurang lebih dari jam 10 pagi sampai malam hari ini.Alasan Infrastruktur Bandara Dalam perdebatan yang terekam kamera, seorang petugas ground staff NAM Air berdalih bahwa pembatalan disebabkan oleh masalah teknis dan infrastruktur di Bandara Lede Kalumbang Tambolaka yang tidak memungkinkan pesawat untuk mendarat atau lepas landas. Petugas tersebut bahkan menyebutkan adanya aturan atau kondisi bandara yang bermasalah hingga Februari 2026."Ini bukan kesalahan kami, tapi dari pihak bandara. Ada kerusakan teknikal yang membuat pesawat tidak bisa masuk," ujar salah satu petugas saat dikonfrontasi penumpang.Penumpang Merasa Dijebak Para penumpang menolak alasan tersebut dan menilai maskapai tidak transparan. Mereka mempertanyakan mengapa tiket tetap dijual jika pihak maskapai sudah mengetahui adanya kendala infrastruktur di bandara tersebut."Kalau memang bandara rusak atau ada aturan sampai tahun 2026, kenapa tiket dijual kepada kami? Kami merasa dirugikan dan tidak ada tanggung jawab," ungkap salah satu penumpang berinisial Bapak Evan dengan nada kecewa.Tidak Ada Makanan dan Hotel Selain ketidakjelasan jadwal pengganti (reschedule), penumpang juga mengeluhkan tidak adanya service recovery sesuai Peraturan Menteri Perhubungan PM 89 Tahun 2015. Penumpang mengaku tidak mendapatkan kompensasi berupa makanan (snack/makan berat) maupun penginapan (hotel), padahal mereka sudah tertahan berjam-jam di bandara."Kami hanya diputar-putar penjelasannya. Tidak ada makanan, tidak ada hotel. Kami diminta menghubungi bandara, padahal kami beli tiket ke maskapai," tambah penumpang lainnya.Hingga berita ini diturunkan, para penumpang masih bertahan di area bandara menuntut kehadiran pimpinan cabang maskapai untuk memberikan solusi konkret, bukan sekadar alasan operasional.

Sebuah jembatan dan tembok penahan tanah di wilayah Keretana Kelurahan Waitabula, Kota Tambolaka, ambruk total pasca diterjang banjir. Insiden ini membongkar dugaan buruknya kualitas konstruksi proyek pemerintah tersebut. Berdasarkan investigasi lapangan, struktur beton yang patah terlihat tidak memiliki tiang cor (fondasi) penyangga, hanya mengandalkan besi beton yang ditanam seadanya.​Kondisi ini memicu reaksi keras dari warga dan sorotan awak media. Namun, saat Siletsumba.com mencoba mengonfirmasi temuan teknis tersebut kepada kontraktor pelaksana, Ongko Niko (Tokoh Romantis), respons yang diterima justru bernada tinggi dan intimidatif.​Fakta Lapangan vs Bantahan Emosional​Dalam pantauan di lokasi, reruntuhan jembatan memperlihatkan patahan beton yang bersih tanpa adanya jejak tiang penyangga utama di sudut-sudut fondasi. Hal ini diduga menjadi penyebab utama bangunan mudah terpisah dari badan jalan saat tanah di bawahnya tergerus air.​Ketika dikonfirmasi via telepon mengenai ketiadaan tiang cor tersebut, Ongko Niko menampik keras. Ia enggan menanggapi detail teknis yang ditanyakan wartawan dan justru menuduh awak media mengada-ada.​"Ah asal omong saja kau itu," hardik Ongko Niko dengan nada emosi.​Ia bersikeras bahwa proyek tersebut dikerjakan dengan benar dan sudah melalui proses serah terima (PHO) yang disaksikan panitia. Menurutnya, kerusakan itu murni bencana alam dan faktor usia bangunan yang diklaimnya dikerjakan tahun 2013—sebuah klaim yang masih menjadi perdebatan mengingat warga menyebut proyek tersebut belum terlalu tua.​Alih-alih memberikan penjelasan yang tenang sebagai mitra pemerintah, Ongko Niko justru menutup pembicaraan dengan kalimat peringatan kepada wartawan.​"Jangan kau cari masalah bajingan," tegasnya.​Warga Ancam Tutup Jalan​Terlepas dari perdebatan tahun pembuatan, fakta di lapangan menunjukkan lubang besar kini menganga di sisi jalan negara Keretana kelurahan Waitabula, membahayakan pengendara yang melintas. Jembatan yang dulunya dibangun atas aspirasi Almarhum Roby Wodalado (Anggota DPRD) dan Tokoh Agama setempat ini kini menjadi ancaman maut.​Warga sekitar menegaskan akan mengambil tindakan drastis jika pemerintah tidak segera turun tangan.​"Jika tidak cepat ditangani, kami warga setempat akan menutup akses jalan ini. Kondisi tanah terus tergerus air, sangat berbahaya jika dipaksakan untuk dilewati," ujar salah seorang warga di lokasi.​Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) SBD belum memberikan keterangan resmi terkait status pemeliharaan jembatan tersebut maupun spesifikasi teknis yang sebenarnya.​(Tim Redaksi Siletsumba.com)

Ketegangan terjadi di lokasi proyek pembangunan trotoar dan drainase di kawasan Tambolaka, Sumba Barat Daya. Seorang warga setempat, Ongko Peter, meluapkan kekecewaannya dan memprotes keras pihak pelaksana proyek, CV. AASTRAR, yang dinilai tidak bertanggung jawab atas kerusakan properti pribadinya.​Dalam video yang beredar, Ongko Peter tampak berang saat meninjau kondisi jembatan masuk ke halaman rumah/kintalnya yang telah dibongkar oleh pekerja proyek. Ia mengungkapkan bahwa pihak kontraktor sebelumnya berjanji akan memperbaiki kembali akses jalan tersebut setelah drainase selesai dibangun. Namun, hingga kini janji tersebut tidak ditepati dengan alasan klasik: anggaran tidak mencukupi.​"Kalau namanya kintal orang, Pak, kalau dirusak terus tidak diperbaiki dengan janji-janji busuk, itu kan pasti kita juga tidak terima," ujar Ongko Peter dengan nada tinggi di lokasi kejadian.​Peter menegaskan bahwa sejak awal ia hanya memberikan izin pembongkaran karena adanya jaminan perbaikan (pengecoran ulang).​"Kalau dulu seumpamanya diberitahu kalau dibongkar tapi tidak dicor kembali, saya keberatan. Saya bilang biar langgar dulu (tunda dulu). Kalau anggarannya memang tidak cukup, jangan merugikan orang lain," tegasnya.​Kualitas Material Dipertanyakan​Protes Ongko Peter mendapat dukungan dari salah satu pekerja di lapangan bernama Rato. Dalam percakapan di lokasi, Rato membenarkan bahwa memang ada janji dari pihak pelaksana untuk mengecor kembali area yang dibongkar.​"Dia bilang, 'Bapak punya (halaman) nanti saya cor'. Iya, dia bilang iya. Tapi kemarin saya dengar, tidak ada lagi (anggaran), sudah habis," ungkap Rato dengan polos.​Tuntutan Warga​Warga menuntut CV. AASTRAR untuk segera bertanggung jawab mengembalikan kondisi akses jalan warga seperti semula sesuai kesepakatan awal. Alasan kekurangan anggaran dinilai tidak masuk akal dan tidak boleh menjadi pembenaran untuk merusak fasilitas pribadi milik masyarakat yang terdampak pembangunan.​Hingga berita ini diturunkan, kondisi drainase di depan properti Ongko Peter masih terbengkalai dengan akses jembatan darurat seadanya, yang menyulitkan mobilitas pemilik lahan.

Masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), diimbau untuk memahami dan mematuhi prosedur resmi terkait pengambilan material pasir. Aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan telah diatur melalui mekanisme administrasi desa untuk memastikan ketertiban dan prioritas penggunaan.​EdukASI ini penting untuk meluruskan pemahaman di masyarakat bahwa pengambilan pasir bukanlah aktivitas ilegal, melainkan aktivitas yang diatur (diregulasi) secara ketat demi kepentingan bersama.​Berdasarkan informasi yang dihimpun, aturan ini diberlakukan untuk mendahulukan kepentingan sosial, adat, dan keagamaan di atas kepentingan komersial atau pribadi.​Berikut adalah alur dan prosedur resmi yang wajib diketahui masyarakat:​1. Wajib Memiliki Surat RekomendasiSetiap warga atau pihak yang membutuhkan pasir diwajibkan untuk terlebih dahulu mengurus Surat Rekomendasi atau Surat Izin di Kantor Desa setempat. Tanpa surat ini, layanan pengambilan pasir tidak akan diberikan.​2. Mencantumkan Detail KendaraanSurat permohonan tersebut harus mencantumkan detail yang jelas, termasuk nama sopir yang bertanggung jawab dan plat nomor kendaraan (truk) yang akan digunakan untuk mengangkut material.​3. Prioritas Hanya untuk Sosial dan AdatPoin terpenting dari aturan ini adalah peruntukannya. Pemerintah desa hanya akan mengeluarkan izin untuk dua keperluan utama, yaitu:​Keperluan Duka: Seperti untuk prosesi adat atau pembuatan batu kubur.​Pembangunan Rumah Ibadah: Untuk gereja, masjid, atau tempat ibadah lainnya.​4. Tidak untuk Kepentingan Pribadi atau ProyekDengan tegas, layanan ini tidak berlaku untuk pembangunan rumah pribadi ataupun untuk keperluan proyek komersial. Permohonan untuk kedua kategori ini dipastikan akan ditolak.​Aturan ini diberlakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang adil dan bijak. Di lapangan, aktivitas ini juga melibatkan biaya material dan transportasi. Informasi dari warga menyebutkan total biaya pasir beserta transportasi (satu rit truk) bisa mencapai sekitar Rp 1,5 juta, yang mencakup biaya jasa para pekerja—seperti yang terlihat dalam video perjuangan seorang ibu yang menyekop pasir—dan biaya operasional kendaraan.​Masyarakat Sumba Barat Daya diharap dapat menghormati aturan yang berlaku ini demi ketertiban bersama dan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. (***)

Penanganan kasus dugaan keracunan massal Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sumba Barat Daya (SBD) memasuki babak baru. Seorang siswi dari SMA Alfonsus terpaksa harus dirujuk dari Puskesmas Watu Kawula ke RSUD Waikabubak, Sumba Barat, pada Selasa (11/11/2025), karena kondisinya dinilai memburuk dan mengalami sesak napas.Langkah rujukan darurat ke luar daerah ini mengindikasikan dua kemungkinan: kondisi siswa yang kritis sehingga memerlukan penanganan khusus, atau fasilitas kesehatan di SBD (RS Karitas dan RSU Reda Bolo) sudah tidak mampu menampung lonjakan pasien.Dalam rekaman video dan foto yang diperoleh siletsumba.com, siswa tersebut tampak terbaring lemas di atas brankar dengan selang infus terpasang di tangannya. Seorang tenaga medis perempuan dengan sigap mendampingi dan memberikan penanganan di dalam ambulans."Ini salah satu pasien, siswa SMA Alfonsus, yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Sumba Barat," ujar seorang pria dalam rekaman video tersebut.Perekam video juga menegaskan bahwa siswa ini adalah bagian dari insiden keracunan massal yang terjadi."Korban makanan bergizi gratis (MBG). Korban mengalami sesak napas, sehingga ada penanganan lebih lanjut dari dokter untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Waikabubak," jelasnya.Insiden ini mengonfirmasi bahwa korban tidak hanya berasal dari SMA Manda Elu, tetapi juga menimpa siswa dari SMA Alfonsus. Evakuasi siswa ini dari Puskesmas Watu Kawula diawasi langsung oleh beberapa orang yang mengenakan seragam berlogo "ALFONSUS".Dirujuknya korban hingga ke kabupaten tetangga menunjukkan parahnya dampak dari insiden keracunan ini, yang sebelumnya telah membuat RSU Reda Bolo dan RS Karitas kewalahan hingga merawat puluhan siswa di lantai koridor.

Di tengah lantai dingin ruang tunggu Instalasi Gawat Darurat (IGD), amarah, cemas, dan kekecewaan bercampur aduk. Para orang tua siswa SMA Manda Elu memadati koridor rumah sakit, menunggu kabar kondisi anak-anak mereka yang menjadi korban dugaan keracunan massal Makanan Bergizi Gratis (MBG).Bagi mereka, insiden yang menimpa 95 siswa ini bukan sekadar kelalaian, tapi sebuah bukti nyata kegagalan program yang mempertaruhkan nyawa.Suara paling lantang datang dari Rosalia Anastasia Nani. Dengan menahan tangis dan napas yang sesak oleh amarah, ia menceritakan kondisi putrinya, Kiren Jessica Goreti Tana, yang terbaring lemah."Anak saya makan [MBG] kemarin sore. Pulang sekolah dia mencret. Malam dia mencret lagi. Tadi pagi ke sekolah, dia mencret, tambah sakit perut dan muntah. Akhirnya dia pingsan tadi!" ungkap Rosalia dengan nada tinggi, Selasa (11/11).Keke Puti cewaannya memuncak saat mengingat putrinya sudah mengeluhkan kondisi makanan tersebut sejak kemarin. Kiren, putrinya, membenarkan bahwa makanan yang ia terima sudah tidak layak konsumsi."Menunya ayam sambal. Memang sudah mulai bau-bau, kayak model basi begitu. Sayurnya juga ada yang basi," tutur Kiren lirih dari ranjang perawatan.Rosalia pun secara terbuka menyampaikan protes keras yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden. Baginya, program MBG yang justru membahayakan anak-anak lebih baik dihentikan total."Saya minta Bapak Presiden! Saya minta semua pemerintah! Tidak usah kasih makanan gratis! Karena nyawa tidak dijual di toko!" serunya.Ia menawarkan solusi yang menurutnya jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat kecil seperti dirinya: alihkan anggaran MBG untuk membiayai pendidikan."Kalau mau kasih, tidak usah! Lebih baik bayar uang sekolah, kan kami orang miskin! Kami ini orang miskin. Ini nyawa anak ini, tidak gampang kita dapat di toko, ya!" tegasnya.Sentimen serupa disuarakan orang tua lainnya. Seorang ibu dari siswi bernama Ayu, yang juga turut menjadi korban, merasa panik dan kecewa. Menurutnya, jika penyedia tidak sanggup menjamin kualitas, program itu tidak seharusnya dipaksakan."Sebagai orang tua, agak kecewa juga," ujar ibu yang mengenakan baju pink tersebut. "Kalau makanan sudah tidak layak, jangan dipaksakan dikasih ke siswa. Sekarang anak-anak kalau sudah dapat ini sakit, kan kita orang tua juga panik."Sama seperti Rosalia, ia lebih memilih jaminan pendidikan gratis daripada program makanan yang berisiko."Mendingan lebih bagus uangnya itu dikasih lewat... sekolah gratis aja, daripada dikasih makanan bergizi," pungS kasnya.Bagi para orang tua ini, program yang niat awalnya baik kini telah berubah menjadi mimpi buruk. Mereka tidak lagi butuh makanan bergizi yang berujung racun; mereka hanya ingin anak-anak mereka bisa sekolah dengan aman tanpa mempertaruhkan nyawa.

Insiden dugaan keracunan massal kembali mencoreng program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya (SBD), Selasa (11/11/2025). Sekitar 95 siswa dari SMA Manda Elu terpaksa dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah mengalami gejala mual, muntah, dan diare hebat.Uniknya, para siswa tidak langsung menunjukkan gejala. Keluhan sakit perut, mual, dan diare baru dirasakan secara massal pada malam hari dan puncaknya pada pagi hari ini, sehari setelah mereka mengonsumsi jatah MBG di sekolah.Para siswa yang terdampak kini tersebar dan mendapatkan penanganan medis intensif di tiga lokasi, yakni RS Karitas, RSU Reda Bolo, dan Puskesmas Watu Kawula.Kronologi KejadianBerdasarkan informasi yang dihimpun siletsumba.com dari sejumlah korban dan orang tua di rumah sakit, para siswa mengonsumsi jatah MBG pada hari Senin (10/11) sekitar pukul 13.00 - 13.30 WITA.Menu yang disajikan saat itu adalah nasi, ayam sambal, sayuran, dan buah pisang. Namun, sejumlah siswa mengaku sudah curiga dengan kondisi makanan yang mereka terima."Kami makan kemarin sekitar jam setengah dua," ujar Ayu A.S, salah seorang siswi SMA Manda Elu yang ditemui di IGD. "Menunya ada nasi, ayam, sayur, sama pisang. Daging ayamnya itu tercium bau... basi. Tapi tetap kami makan."Keluhan mulai dirasakan para siswa pada waktu yang berbeda. Sebagian mulai merasa mual dan sakit perut pada Senin malam, sementara yang lain baru merasakannya pada Selasa pagi saat tiba di sekolah."Saya mulai rasa [sakit] dari tadi malam, tapi tetap paksa ke sekolah," kata Cika, siswi lainnya.Puncak kejadian terjadi pada Selasa pagi. Banyak siswa yang tumbang dan pingsan di sekolah setelah bolak-balik ke kamar mandi akibat diare dan muntah."Baru tadi pagi [terasa parah]. Sampai di sekolah, bikin sakit lagi, jadi keluar masuk kamar mandi. Habis itu pingsan," jelas Ayu.Melihat banyaknya siswa yang tumbang, pihak sekolah segera mengambil tindakan dan mengevakuasi para korban ke fasilitas kesehatan terdekat.Jeritan Orang Tua: "Nyawa Tidak Dijual di Toko!"Insiden ini memicu kemarahan para orang tua siswa yang memadati ruang gawat darurat. Rosalia Anastasia Nani, salah satu orang tua, dengan nada geram menceritakan kondisi putrinya, Kiren Jessica Goreti Tana."Anak saya makan makanan gratis kemarin. Sorenya begitu dia pulang, dia mencret. Malam lagi dia mencret. Tadi pagi ke sekolah, dia mencret lagi, tambah sakit perut dan muntah. Akhirnya dia pingsan tadi," tutur Rosalia.Kiren, yang terbaring lemah, membenarkan bahwa makanan yang ia konsumsi kemarin dalam kondisi tidak layak."Makannya kemarin jam 1. Menunya ayam sambal. Memang sudah mulai bau-bau, kayak model basi begitu. Sayurnya juga ada yang basi," ungkap Kiren.Rosalia dengan tegas meminta pemerintah pusat, termasuk Presiden, untuk mengevaluasi total program MBG. Ia merasa program ini justru membahayakan nyawa anak-anak dan mengusulkan agar anggaran dialihkan untuk membebaskan biaya sekolah."Saya minta Bapak Presiden, tidak usah kasih makanan gratis! Karena nyawa tidak dijual di toko. Lebih baik bayar uang sekolah, kan kami orang miskin," serunya dengan emosional."Kalau makanan sudah tidak layak, jangan dipaksakan dikasih ke siswa. Sekarang anak-anak sudah sakit begini," timpal orang tua siswa lainnya yang juga menunggu di rumah sakit.

Kasus pencoretan Janda Bernadete Dada Gole (65) dari daftar PKH karena alasan "memiliki WC" berbuntut panjang. Setelah kasus ini viral, Pendamping PKH yang bersangkutan, Ibu Ningsih, diduga "cuci tangan" dan tidak berani menemui korban secara langsung.​Informasi terbaru menyebutkan, Ibu Ningsih telah memerintahkan Aparat Desa Reda Pada untuk memanggil Ibu Bernadete agar hadir di Kantor Desa pada hari Senin, 3 November 2025, pukul 10.00 WITA untuk agenda "klarifikasi".​"Ini adalah bentuk intimidasi halus. Korban yang haknya dirampas, kini diposisikan seolah-olah 'tersangka' yang harus 'diklarifikasi' di kantor desa," ujar seorang sumber yang mendampingi kasus ini (Redaksi Silet Sumba).​Alih-alih datang meminta maaf dan memulihkan hak Ibu Bernadete, Pendamping PKH justru menggunakan Aparat Desa sebagai perisai. Publik menuntut agar pertemuan besok menjadi ajang pertanggungjawaban resmi dari pendamping dan Dinas Sosial, bukan ajang "mengadili" korban.​"Kami akan dampingi Ibu Bernadete. Kami menuntut Ibu Ningsih hadir dan menjelaskan dasar pencoretan di depan publik. Jangan hanya berani pada janda miskin lewat perantaraan," tegasnya.

Keadilan sosial bagi rakyat miskin kembali tercoreng di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Seorang janda, Bernadete Dada Gole (65), warga Desa Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, harus menelan pil pahit. Namanya diduga dicoret dari daftar penerima Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan alasan yang sungguh ironis: karena dianggap telah memiliki closet WC.​Data yang terkonfirmasi menunjukkan ironi ini dengan jelas.​Bernadete, yang berprofesi sebagai petani/pekebun, tercatat dalam surat pemberitahuan PT Pos Indonesia (Nomor Danom: 87100/5318042012/50) sebagai penerima sah PKH Tahap I (Januari-Maret) 2025 sebesar Rp. 600.000. Data NIK pada surat tersebut (531804*******00001) terkonfirmasi identik dengan KTP miliknya.​Namun, memasuki tahap penyaluran berikutnya, nama Bernadete menghilang.​Dalam sebuah wawancara, Bernadete menuturkan kebingungannya saat mempertanyakan hal ini kepada petugas pendamping PKH yang diidentifikasi bernama Ibu Ningsih.​"Alasan [nama saya tidak keluar lagi] karena Mama sudah pakai closet WC," ujar Bernadete, menirukan jawaban yang ia terima.​Alasan ini memicu pertanyaan satir dari Bernadete, yang status perkawinannya "Cerai Mati" di KTP. "Saya tanya, 'Presiden tahu betul kalau WC kami pasang closet?'"​Tragisnya, menurut Bernadete, petugas tersebut mengiyakan dan berdalih bahwa sistem pendataan sudah online. "Ibu Ningsih jawab, 'Iya, Mama. Online soalnya,'" ungkap Bernadete.​Fakta Lapangan: WC Tak Layak Jadi 'Dosa'​Klaim "sudah punya WC" yang dijadikan alasan pencoretan bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Rekaman video di kediaman Bernadete menunjukkan kondisi MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang jauh dari kata layak.​Bangunan itu terbuat dari batako yang belum diplester, tidak beratap, dan sangat sederhana. Kondisi inilah yang diduga oleh sistem 'online' dan petugas pendamping dianggap sebagai tanda "kenaikan status ekonomi" sehingga menggugurkan haknya.​Insiden ini mempertanyakan akuntabilitas sistem verifikasi dan validasi data (Verval) penerima bansos. Apakah memiliki sebuah MCK setengah jadi—yang merupakan kebutuhan dasar—kini menjadi 'dosa' yang membuat warga miskin dan rentan seperti Bernadete Dada Gole kehilangan haknya atas bantuan negara?