Silet Sumba

Sabtu, 21 Februari 2026 — Di Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, semangat pengabdian terlihat nyata di tepian sungai. Kayu-kayu bulat untuk tiang dan bantal jembatan diangkat, dipikul, didorong dari pinggir bahkan dari dalam sungai yang berlumpur. Medan berat tak menyurutkan tekad.Anggota Brimob PELOPOR C bekerja dengan penuh solidaritas. Kayu-kayu itu ditanam, ditancapkan, dan ditegakkan hingga berdiri kokoh menjadi tiang-tiang jembatan. Proses ini dipimpin langsung oleh Danyon Kompol Denis Y N Laihitu, SH, yang turun langsung memastikan setiap tiang terpasang kuat dan presisi.Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa. Kepala Desa Dikira, Yulius Anggo Ate, hadir bersama masyarakat memberikan dukungan dan bergotong royong di lokasi pembangunan.Dari jajaran pimpinan Polda NTT, Kapolda NTT Rudi Darmoko memantau langsung perkembangan melalui video call. Bersama Dansat Brimob Polda NTT, Afrizal Asri, S.I.K., keduanya terus memberikan motivasi dan semangat kepada anggota Brimob PELOPOR C di lapangan agar tetap solid, profesional, serta mengutamakan keselamatan kerja.Pesan yang ditegaskan jelas: kehadiran aparat di tengah masyarakat adalah untuk memberi solusi dan manfaat nyata. Pembangunan jembatan gantung ini menjadi bukti komitmen bahwa POLRI untuk melayani, bukan dilayani.Menjelang sore, tiang-tiang utama jembatan telah berdiri tegak meskipun keseluruhan konstruksi belum sepenuhnya terpasang. Pekerjaan akan dilanjutkan pada Minggu, 22 Februari 2026, setelah seluruh anggota dan masyarakat menyelesaikan ibadah di gereja.Di Desa Dikira, yang dibangun bukan sekadar jembatan kayu, melainkan jembatan harapan — simbol kebersamaan antara aparat dan rakyat demi keselamatan dan masa depan generasi yang setiap hari melintasi sungai tersebut.

Kota Kupang, NTT – Polemik pemberhentian Kepala SMKN 5 Kota Kupang, Dra. Safirah Cornelia Abineno, kembali menjadi perhatian publik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, S.Sos.,MM sebelumnya menegaskan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).Menanggapi opini yang berkembang, Domi Djami Wadu, Hunce Lapa, dan Mara Djami, mewakili suara mayoritas warga sekolah, menyampaikan klarifikasi resmi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh, jernih, dan tidak terpotong-potong atas peristiwa yang terjadi pada Juni–Juli 2024.Keputusan Bukan Tanpa DasarMereka menegaskan, pencopotan kepala sekolah bukanlah keputusan yang lahir dari ruang hampa. Pada Juni 2024, yang bersangkutan diberhentikan akibat dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang berdampak langsung pada tata kelola sekolah, serta menyentuh hak-hak guru, pegawai, dan siswa.Situasi yang memuncak hingga terjadinya penyegelan sekolah pada Juli 2024 bukanlah peristiwa spontan. Itu adalah akumulasi tekanan psikis berkepanjangan yang dialami guru, pegawai, bahkan siswa. Permasalahan yang disorot antara lain kebohongan dan pengelakan berulang dalam rapat resmi, ketidakjelasan pembayaran gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta keterlambatan pembayaran yang mencapai empat bulan.“Penyegelan sekolah adalah langkah terakhir. Ketika semua pintu komunikasi tertutup, ketika kepastian dan rasa keadilan tak lagi hadir, suara perlawanan menjadi tak terelakkan,” tegas perwakilan warga sekolah.Langkah Korektif Demi Menyelamatkan SekolahWarga sekolah menyampaikan apresiasi atas langkah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT yang mencopot kepala sekolah, menunjuk Pelaksana Harian (PLH), kemudian Pelaksana Tugas (PLT). Kebijakan itu dinilai berhasil memulihkan stabilitas sekolah, menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif, serta menyelamatkan proses pendidikan.Bahkan, berbagai capaian dan prestasi sekolah setelah pergantian kepemimpinan disebut menjadi bukti bahwa keputusan tersebut bersifat korektif dan demi penyelamatan institusi, bukan kesewenang-wenangan.Persoalan yang Belum TuntasNamun demikian, warga sekolah mengungkapkan sejumlah persoalan serius yang belum terselesaikan:1. Pengadaan seragam siswa (praktik/safety, olahraga, dan jurusan) bagi siswa kelas XI dan XII saat itu—yang kini sebagian telah menjadi alumni—yang belum diterima, dengan alasan yang berubah-ubah dan tanpa transparansi yang memadai.2. Setelah diberhentikan dari jabatan kepala sekolah, yang bersangkutan disebut tidak melaksanakan tugas sebagai guru selama kurang lebih dua tahun, namun tetap menerima gaji dan kenaikan berkala. Sementara itu, yang bersangkutan menggugat Dinas Pendidikan Provinsi NTT dengan dalih pencopotan tidak prosedural dan menuntut pemulihan hak-haknya.3. Tunggakan gaji GTT dan PTT yang bersumber dari dana BOS dengan nilai ratusan juta rupiah yang hingga kini belum diselesaikan secara tuntas dan transparan. Kondisi tersebut disebut berdampak pada munculnya SILPA serta memengaruhi jumlah dana BOS pada tahap pencairan berikutnya.Seluruh persoalan tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Namun, proses hukum dinilai berjalan lambat. Warga sekolah juga menyampaikan keprihatinan karena identitas pelapor disebut telah dibuka kepada pihak terlapor saat pengecekan perkembangan laporan - sebuah tindakan yang dinilai berpotensi melanggar prinsip perlindungan pelapor dan menimbulkan intimidasi.Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan profesional agar tidak muncul kesan pembiaran, rasa kebal hukum, atau anggapan bahwa pihak tertentu tidak akan tersentuh proses hukum.Pernyataan ini, tegas mereka, bukan untuk membangun opini sepihak, melainkan untuk meluruskan fakta, menjaga martabat profesi guru, serta memastikan keadilan substantif benar-benar ditegakkan di lingkungan pendidikan.Pernyataan Ketua Forum Guru NTTTerpisah, Ketua Forum Guru NTT, Jusup KoeHoea, S.Pd.,CPA. menegaskan bahwa ada keputusan yang lahir bukan dari meja empuk kekuasaan, melainkan dari jerit sunyi para guru yang hari-harinya dicekik tekanan psikologis.“Keputusan itu sering dilupakan. Padahal saat itu, ia menjadi tameng yang menyelamatkan martabat guru-guru SMK Negeri 5 Kota Kupang dari situasi yang mereka anggap zalim,” tegasnya.Menurutnya, keputusan tersebut bukan kehendak pribadi Kepala Dinas, bukan pula ambisi kekuasaan. Itu adalah respons atas desakan mayoritas guru dan siswa yang merasa menjadi korban tekanan berkepanjangan - yang memuncak pada aksi paling keras: penyegelan sekolah.Pada Juli 2024, di hadapan warga SMK Negeri 5 Kota Kupang, Ambrosius Kodo berdiri dengan segala risiko. Ia mencopot kepala sekolah, menunjuk PLH lalu PLT, sebuah langkah darurat demi menjaga marwah lembaga dan kehormatan profesi guru.“Hari itu, ia tidak sendirian. Ada guru-guru di belakangnya. Ada kegaduhan yang menuntut keadilan. Ada hak siswa dan guru honorer yang harus diselamatkan. Ada keyakinan bahwa negara harus hadir ketika yang lemah terinjak, demi menyelamatkan pelayanan publik,” ujar JK.Ia menutup dengan penegasan yang keras namun menyentuh:“Jika keputusan itu diambil dalam situasi darurat untuk melindungi martabat guru dan mencegah kerusakan yang lebih besar, maka negara seharusnya menghadirkan keadilan yang kontekstual - bukan keadilan yang kaku dan lupa pada sebab-musabab. Hukum memang penting, tetapi nurani publik tidak boleh ditinggalkan.”

Kupang, 21 Februari 2026 – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi di SMA Negeri 3 Kota Kupang memasuki fase krusial. Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Polda NTT memastikan perkara telah berada pada tahap penyidikan dan menunggu finalisasi hasil investigasi tambahan dari Inspektorat Daerah Provinsi NTT (ITDA) sebelum dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.Pada Jumat, 20 Februari 2026, Tim Investigasi ITDA Provinsi NTT melakukan ekspose bersama penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda NTT terkait hasil investigasi dan validasi dugaan kerugian negara. Tahapan ini disebut menjadi penentu arah lanjutan proses hukum.Di tengah proses tersebut, desakan publik menguat agar perkara ini tidak kembali berlarut-larut tanpa kepastian.Sumber Internal: Dugaan Tak Hanya Soal Dana BOSSeorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa laporan yang masuk ke Polda NTT tidak hanya berkaitan dengan dugaan korupsi Dana BOS, tetapi juga mencakup sejumlah proyek dan kegiatan lain di lingkungan sekolah.Laporan yang disebut telah disampaikan secara resmi antara lain meliputi:Dugaan korupsi dan pemalsuan dokumen pembangunan gedung utama dua lantaiDugaan korupsi Dana BOS tahun 2019–2023Dugaan korupsi pengadaan jaringan internetDugaan korupsi pengadaan tablet bersumber dari Dana BOS KinerjaDugaan korupsi pengadaan air bersihDugaan korupsi pengadaan buku perpustakaanDugaan penyimpangan pembangunan toiletDugaan penyimpangan pembangunan gedung teaterDugaan korupsi pembentukan panitia rehabilitasi gedung pasca bencana senilai Rp28 miliarDalam konteks rehabilitasi pasca Siklon Tropis Seroja, bahkan disebutkan terdapat sekitar tujuh gedung aset yang dilaporkan hilang. Informasi ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.Sumber tersebut menegaskan bahwa seluruh dugaan telah disampaikan dan diharapkan ditangani secara menyeluruh, bukan parsial.

Desa Dikira, 21 Februari 2026 – Pembangunan jembatan kedua terus menunjukkan progres signifikan setelah jembatan darurat pertama rampung dikerjakan dan dicat di Dusun 3 Dimu Dede, Desa Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.Berdasarkan pantauan langsung jurnalis Silet Sumba di lapangan, pengerjaan dimulai sejak pukul 10.00 WITA hingga pukul 17.00 WITA. Pekerjaan ini dipimpin langsung oleh Danyon Brimob Pelopor C Kabupaten Sumba Barat Daya, Kompol Denis Y. N. Laihitu, SH, bersama jajaran anggota, berkolaborasi dengan Kepala Desa Dikira Yulius Anggo Ate dan masyarakat setempat.Pada tahap hari ini, tiang-tiang utama jembatan telah berhasil ditanam dan diperkuat dengan sistem gandeng pada pohon besar yang masih berdiri kokoh di pinggir sungai. Proses pemasangan tiang dikerjakan menggunakan tiga buah sensor untuk memastikan posisi dan kekuatan struktur tetap stabil.Dukungan penuh juga datang dari Dansat Brimob Polda NTT KOMBES POL AFRIZAL ASRI, S.I.K, yang terus memonitor dan memberikan motivasi kepada personel di lapangan. Semangat pelayanan kemanusiaan ini turut mendapat atensi dan dukungan dari Kapolda NTT IRJEN POL Dr RUDI DARMOKO, S.I.K., M.Si, sebagai bentuk komitmen Polri dalam hadir membantu masyarakat di wilayah terpencil.Kepala Desa Dikira, Yulius Anggo Ate, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja sama dan kepedulian jajaran Brimob.“Meskipun belum selesai seluruhnya, progres hari ini sudah membuahkan hasil yang luar biasa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan serta topangan dari Brimob,” ujarnya.Rencananya, pekerjaan pembangunan jembatan kedua ini akan dilanjutkan kembali pada hari Minggu, 22 Februari 2026, setelah warga dan personel selesai mengikuti ibadah gereja pada siang hari. Komitmen kebersamaan antara aparat dan masyarakat menjadi kekuatan utama agar jembatan ini segera rampung dan dapat digunakan secara aman oleh warga.Pembangunan jembatan ini bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan wujud nyata gotong royong dan kepedulian terhadap keselamatan anak-anak sekolah serta masyarakat yang setiap hari melintasi sungai tersebut.Semangat yang terbangun hari ini adalah pondasi kuat bagi jembatan kemanusiaan di Desa Dikira.

Sumba Barat Daya, NTT – Dugaan penggunaan plat nomor ED palsu untuk mengakses BBM bersubsidi di SPBU wilayah Sumba Barat Daya kembali mencuat. Sebuah sepeda motor yang terekam kamera warga kini viral, memantik pertanyaan serius: siapa yang bermain, dan sejak kapan praktik ini berlangsung?Informasi yang dihimpun jurnalis SiletSumba dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, kendaraan tersebut diduga menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak sah untuk mempermudah pengisian BBM bersubsidi.Lebih mengkhawatirkan, sumber yang sama mengungkap dugaan adanya kendaraan roda empat berplat luar daerah yang juga menggunakan identitas ED palsu dengan pola serupa. Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran administratif—melainkan indikasi adanya celah pengawasan yang dimanfaatkan secara sistematis.Pertanyaan Publik MenguatPraktik penggunaan plat palsu bukan pelanggaran ringan. Selain berpotensi melanggar ketentuan pidana terkait pemalsuan identitas kendaraan, modus ini juga berpotensi:Menggerus kuota BBM bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat berhak.Merugikan keuangan negara.Mengacaukan data kendaraan dan pengawasan distribusi BBM.Publik kini mendesak Samsat Kabupaten Sumba Barat Daya bersama aparat penegak hukum untuk:Melakukan razia dan pengecekan fisik TNKB secara menyeluruh di lapangan.Menelusuri kemungkinan jaringan atau pola terorganisir.Mengusut dugaan keterlibatan oknum, jika ada.Transparansi menjadi kunci. Jika praktik ini dibiarkan, maka masyarakat kecil kembali menjadi korban—antri panjang, kuota cepat habis, sementara “pemain” leluasa mengambil keuntungan.Siapa Bertanggung Jawab?Apakah pengawasan di SPBU sudah maksimal?Apakah sistem verifikasi kendaraan berjalan efektif?Ataukah ini hanya puncak gunung es dari persoalan distribusi BBM bersubsidi di daerah?Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Samsat maupun aparat terkait. SiletSumba akan terus menelusuri dan membuka ruang klarifikasi bagi semua pihak demi kepentingan publik.Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau ingin memberikan klarifikasi, redaksi membuka ruang hak jawab sesuai kode etik jurnalistik.

Pada 20 Februari 2026, di Jembatan Merah Putih Dusun Dimu Dede, Desa Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, suasana haru dan penuh makna menyelimuti bentangan jembatan darurat yang menjadi simbol pengabdian.Setelah selesai proses pengecatan jembatan tersebut, yang dikerjakan penuh semangat oleh personel Brimob bersama masyarakat, momen menggetarkan pun terjadi. Seorang siswi SMA Devantry Saputri Mude melangkah ke tengah jembatan. Dengan suara yang awalnya pelan namun penuh keyakinan, ia membacakan puisi — mewakili suara hati adik-adiknya dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang setiap hari melintasi jembatan itu untuk menuntut ilmu.Puisi itu dipersembahkan untuk Danyon Brimob PELOPOR C Kompol Denis Y N Leihitu, S.H. beserta seluruh anggota Brimob PELOPOR C Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah bekerja tanpa lelah.Penghormatan khusus juga disampaikan kepada DANSAT BRIMOB POLDA NTT KOMBES.POL Afrizal Asri, S.I.K., yang terus memantau dan memotivasi anggotanya dalam setiap aksi kemanusiaan, serta kepada Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. yang senantiasa mendorong kehadiran Polri di tengah masyarakat.Bait demi bait puisi itu mengalir tentang perjuangan, tentang sepatu-sepatu kecil yang dulu melangkah penuh rasa takut, tentang tas sekolah yang harus dijaga dari derasnya arus, dan tentang harapan yang kini berdiri lebih kokoh di atas jembatan yang telah dicat dan dirawat bersama.Air mata warga tak terbendung. Anak-anak sekolah kini tak lagi sekadar menyeberang sungai — mereka menyeberangi ketakutan menuju masa depan yang lebih terang.Jembatan Merah Putih hari itu bukan hanya penghubung dua tepi, tetapi saksi bahwa pengabdian yang tulus akan selalu menemukan jalannya menuju hati rakyat.

Sumba Barat Daya, 20 Februari 2026 – Kondisi jembatan gantung darurat berbahan bambu di Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, memprihatinkan dan membahayakan keselamatan warga. Jembatan sepanjang kurang lebih 25 hingga 40 meter itu menjadi satu-satunya akses penyeberangan sungai bagi masyarakat.Jembatan tersebut digunakan setiap hari oleh warga Desa Dikira dan warga Desa Dangga Manu untuk beraktivitas—mulai dari anak-anak yang berangkat sekolah, para ibu yang membawa kebutuhan rumah tangga, hingga warga yang menuju kebun dan pasar.Berdasarkan pantauan langsung jurnalis Silet Sumba di lokasi pada Jumat sore (20/2/2026), jembatan tersebut dalam kondisi tidak layak. Pijakan bambu terlihat mulai lapuk, tali pengikat seadanya, serta struktur yang bergoyang saat dilintasi.Saat survei berlangsung yang dilakukan Danyon Brimob PELOPOR C bersama anggota di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, turut hadir Kepala Desa Pada Eweta, Gregorius Dadongo, serta Kepala Desa Dikira, Yulius Anggo Ate.Insiden nyaris terjadi di hadapan rombongan dan warga. Seorang ibu yang menjunjung termos nasi di atas kepalanya melintasi jembatan tersebut, diikuti anaknya dari belakang. Saat berada di tengah bentangan, pijakan bambu yang rapuh membuat sang ibu kehilangan keseimbangan. Situasi menegang. Anak yang berada di belakangnya hampir ikut terjatuh.Anggota Brimob PELOPOR C, Soleman, dengan sigap dan cepat langsung memberikan pertolongan. Ia mengamankan ibu dan anak tersebut hingga kembali stabil di atas jembatan. Kejadian itu mempertegas bahwa jembatan darurat tersebut bukan lagi sekadar tidak nyaman, tetapi berpotensi memakan korban.Melihat kondisi nyata di lapangan, Danyon Brimob PELOPOR C, Kompol Denis Y. N. Laihitu, SH, mengambil keputusan tegas di tempat. Di hadapan kedua kepala desa, ia menyatakan bahwa perbaikan dan pembangunan kembali jembatan darurat tersebut akan segera dimulai pada Sabtu, 21 Februari 2026.Keputusan tersebut menjadi langkah cepat demi keselamatan warga Desa Dikira dan Desa Dangga Manu yang selama ini menggantungkan aktivitasnya pada jembatan bambu tersebut. Warga berharap pembangunan yang direncanakan benar-benar menghadirkan akses yang lebih aman, mengingat jembatan ini merupakan jalur vital penghubung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat.Silet Sumba mencatat, peristiwa nyaris jatuhnya ibu dan anak itu menjadi alarm keras bahwa keselamatan warga tidak boleh lagi bergantung pada bambu yang lapuk dan tali yang menua.

Kupang — Penanganan dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 3 Kota Kupang memasuki fase krusial. Penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT kini menunggu finalisasi hasil investigasi dan validasi kerugian negara sebagai dasar penetapan tersangka.Sumber internal menyebutkan, gelar perkara lanjutan segera dilakukan setelah hasil audit investigatif dari Inspektorat Daerah Provinsi NTT (ITDA) dinyatakan final. Validasi angka kerugian negara menjadi kunci dalam menentukan arah perkara.Kepala Bidang Humas Polda NTT**, Kombes Pol Henry Novika Chandra melalui Kasubdit, membenarkan bahwa perkara telah berada pada tahap penyidikan.“Kami terus berkoordinasi dengan penyidik dan Proses sudah berjalan pada tahap penyidikan. Kami menunggu hasil investigasi tambahan dari ITDA Provinsi NTT untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka,” demikian disampaikan melalui keterangan resmi.Ekspose Tertutup 6 FebruariInformasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pada Jumat, 6 Februari 2026, Tim Investigasi ITDA Provinsi NTT telah melakukan ekspose bersama penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda NTT. Dalam forum tersebut dipaparkan hasil investigasi serta validasi nilai dugaan kerugian negara atas pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Kupang.Ekspose ini dinilai sebagai langkah penting karena menjadi dasar objektif bagi penyidik untuk memastikan apakah telah terpenuhi unsur tindak pidana korupsi, termasuk unsur kerugian keuangan negara.Meski belum ada pernyataan resmi mengenai besaran nilai kerugian, sumber yang mengetahui proses tersebut menyebutkan bahwa temuan audit mengarah pada dugaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.Jejak Persoalan LamaKasus ini bukan kali pertama SMA Negeri 3 Kota Kupang menjadi sorotan. Sebelumnya, dugaan penyimpangan pengelolaan Dana BOS periode berbeda juga sempat mencuat dan menjadi perhatian publik.Letak sekolah yang berada di pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan kasus ini sensitif dan mendapat pengawasan ketat masyarakat. Publik menilai, transparansi penanganan perkara menjadi ujian integritas aparat penegak hukum.Menanti Keberanian Penegakan HukumTahap penyidikan berarti penyidik telah menemukan peristiwa pidana dan tengah mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab. Gelar perkara menjadi momentum penentu: apakah penyidik berani melangkah pada penetapan tersangka atau masih membutuhkan pendalaman lanjutan.Polda NTT menegaskan bahwa proses hukum dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.Kini, perhatian publik tertuju pada hasil gelar perkara berikutnya. Apakah kasus dugaan korupsi Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Kupang akan segera memasuki babak lanjutan dengan penetapan tersangka, atau kembali berproses dalam pendalaman lebih lanjut — waktu yang akan menjawab.

Wewewa Timur, 20 Februari 2026 — Danyon Kompi Pelopor C, Denis Y N. Laihitu, bersama anggota Brimob PELOPOR C Kabupaten Sumba Barat Daya NTT, Kepala Desa Pada Eweta Gregorius Dadongo dan Kepala Desa Dikira Yulius Anggo Ate melaksanakan survei jembatan bambu darurat yang setiap hari dilalui anak-anak sekolah serta warga Desa Dikira dan Desa Dangga ManghuKegiatan ini dilakukan setelah pengecatan jembatan darurat di Dusun 4 Dimu Dede, Desa Pada Eweta, yang menghubungkan Desa Kadiwone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.Dalam pantauan langsung jurnalis Silet Sumba di lapangan, sebuah peristiwa menegangkan terjadi di hadapan Danyon. Seorang ibu bersama anaknya hampir terjatuh saat melintasi jembatan bambu yang cukup ekstrem dan licin tersebut. Melihat langsung kejadian itu, anggota Brimob PELOPOR C dengan sigap dan cekatan segera memberikan pertolongan hingga ibu dan anak tersebut berhasil menyeberang dengan selamat.Menyaksikan kondisi jembatan yang berisiko tinggi, terlebih menjadi akses utama bagi warga Desa Dikira dan warga Desa Dangga Manghu yang berdomisili di seberang sungai, Danyon Denis Y N. Laihitu langsung mengambil keputusan di lokasi. Ia memutuskan bahwa pada Sabtu, 21 Februari 2026, jembatan tersebut akan segera dikerjakan dan diperbaiki agar lebih aman dilalui masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.Keputusan cepat tersebut menjadi bentuk kepedulian dan respons nyata terhadap keselamatan warga. Jembatan darurat itu bukan sekadar akses penghubung, tetapi jalur vital kehidupan masyarakat yang setiap hari harus bertaruh keselamatan demi bersekolah, bekerja, dan memenuhi kebutuhan hidup.Sinergi antara Brimob dan pemerintah desa diharapkan mampu menghadirkan perbaikan yang lebih layak, sehingga warga yang tinggal di seberang sungai tidak lagi dihantui rasa cemas setiap kali menyeberang.

Sumba Barat Daya — Jumat, 20 Februari 2026, suasana kebersamaan tampak di Jembatan Darurat Dimu Dede, Dusun 4, Desa Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.Berdasarkan pantauan jurnalis Silet Sumba di lapangan, Danyon bersama jajaran anggota Brimob Pelopor C, Kepala Desa Pada Eweta, serta masyarakat setempat terlihat kompak bahu membahu melakukan pengecatan jembatan dengan warna merah dan putih. Proses pengecatan dilakukan secara gotong royong dengan penuh semangat kebersamaan.Jembatan darurat ini merupakan akses vital yang setiap hari dilalui warga, termasuk anak-anak sekolah yang menyeberang untuk menuju tempat belajar mereka. Kondisi jembatan yang sederhana membuat perhatian terhadap keselamatan menjadi sangat penting, terutama saat musim hujan ketika debit air meningkat.Dari pengamatan di lokasi, masyarakat menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap perhatian pemerintah dapat berlanjut pada pembangunan jembatan permanen demi keamanan dan kenyamanan pengguna.Rencananya, jembatan tersebut akan diberi nama “Jembatan Merah Putih” sebagai simbol persatuan dan sinergi antara aparat dan masyarakat.Kegiatan ini tidak hanya menjadi aksi pengecatan semata, tetapi juga mencerminkan kuatnya semangat gotong royong yang masih hidup di tengah masyarakat Sumba Barat Daya. 🇮🇩