Silet Sumba

KUPANG, SILETSUMBA.COM — Nama Nusa Tenggara Timur kembali dibawa ke panggung internasional. Sebanyak delapan personel Polda NTT dipercaya menjadi bagian dari Formed Police Unit (FPU) 8 MINUSCA, dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah.Kedelapan personel tersebut yakni Brigpol Alviyude Y. Mooy, Brigpol Yenardoano Kefi, Brigpol Rion A. C. Tampubolon, Brigpol Jeksi A. Sinlaeloe, S.Ak., Brigpol Melky J. Lado, S.H., Brigpol Jessica D. R. Yuliastri, Brigpol Patrisia G. Menggo, S.H., dan Brigpol Lois T. Kase.Keikutsertaan mereka dalam misi internasional tersebut menjadi bagian dari penugasan Polri dalam mendukung upaya pemeliharaan perdamaian dunia melalui mandat PBB.Sebelum menjalankan tugas, para personel telah melewati proses seleksi dan latihan prapenugasan. Tahapan tersebut menjadi bekal untuk menghadapi berbagai tantangan selama menjalankan tugas di wilayah misi.Penugasan ini juga menjadi momentum bagi personel Polda NTT untuk menunjukkan profesionalisme, disiplin, kemampuan, serta dedikasi dalam menjalankan tugas kepolisian di lingkungan internasional.Di balik seragam yang dikenakan, terdapat nama besar yang mereka bawa. Bukan hanya institusi Polri, tetapi juga Nusa Tenggara Timur dan Republik Indonesia.Misi perdamaian PBB menuntut setiap personel untuk mampu bekerja secara profesional, menjaga integritas, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, serta membangun kerja sama dengan personel dari berbagai negara.Kehadiran delapan personel Polda NTT dalam FPU 8 MINUSCA menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah dan keluarga yang melepas mereka menjalankan tugas internasional.Dari tanah Nusa Tenggara Timur, mereka melangkah menuju Afrika Tengah dengan satu amanah: menjalankan tugas dan menjaga nama baik Indonesia.SELAMAT BERTUGASSiletSumba.com menyampaikan apresiasi dan doa terbaik kepada delapan personel Polda NTT yang akan menjalankan misi perdamaian tersebut.Jalankan tugas dengan disiplin. Jaga integritas. Bawa nama baik Polda NTT, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia.Dari NTT untuk dunia. Dari Indonesia untuk perdamaian. SiletSumba.com — Tajam, Aktual dan Terpercaya.

KUPANG, NTT — Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan hingga tingkat kewilayahan. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), posisi Kapolda juga berganti setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan rotasi sejumlah Kapolda pada 2 Oktober 2026.Dalam rotasi tersebut, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto ditugaskan sebagai Kapolda NTT menggantikan Irjen Pol. Rudi Darmoko, yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Pergantian itu tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026. Pergantian tersebut kemudian mendapat perhatian dari elemen masyarakat di NTT.Dalam materi yang beredar dan menjadi perhatian SiletSumba.com, Ketua Forum Guru NTT, Jusup Koehoea, S.Pd., CPA, menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan penegakan hukum di daerah.Ia menyoroti pentingnya kehadiran aparat penegak hukum yang tidak hanya menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki perhatian serius terhadap persoalan dugaan tindak pidana korupsi.“NTT Butuh Eksekutor Korupsi”Pernyataan yang ditampilkan dalam materi tersebut menyebut bahwa NTT membutuhkan “eksekutor korupsi, bukan sekadar pegiat sosial.”Pernyataan tersebut merupakan pandangan Jusup Koehoea dan bukan kesimpulan hukum mengenai pihak atau kasus tertentu.Pesan itu muncul bersamaan dengan momentum pergantian Kapolda NTT. Karena itu, publik tentu dapat melihat pergantian kepemimpinan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat ekspektasi terhadap kinerja penegakan hukum, termasuk dalam menangani laporan maupun dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian masyarakat.Di sisi lain, Polri menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, kebutuhan organisasi, pembinaan karier serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas. Secara nasional, Kapolri melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah, termasuk pergantian 19 Kapolda. Publik Menunggu Kerja NyataPergantian pimpinan tentu tidak berhenti pada pergantian nama dan jabatan.Di tengah berbagai persoalan hukum yang muncul di NTT, masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi bagaimana institusi penegak hukum menjalankan tugasnya secara profesional, transparan dan sesuai ketentuan hukum.Data pemberitaan menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Mei 2026, Polda NTT mengungkap 76 kasus kejahatan konvensional dan mengamankan 87 tersangka. Sementara dalam isu korupsi, sejumlah perkara di wilayah NTT juga masih menjadi perhatian aparat penegak hukum. Karena itu, sorotan Forum Guru NTT tersebut dapat ditempatkan sebagai aspirasi masyarakat, bukan sebagai penilaian terhadap pejabat baru sebelum yang bersangkutan menjalankan tugasnya.SiletSumba.com memandang bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana kepemimpinan baru Polda NTT akan menjawab berbagai persoalan penegakan hukum di bumi Flobamora.Bukan soal siapa yang paling keras berbicara.Tetapi siapa yang mampu memastikan laporan masyarakat ditangani, dugaan penyimpangan diperiksa secara profesional, dan hukum berjalan tanpa pandang bulu—tentunya berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.Kini perhatian publik tertuju kepada Irjen Pol. Reza Arief Dewanto yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Polda NTT.NTT menunggu bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi pembuktian melalui kerja dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.Catatan redaksi: Pernyataan Jusup Koehoea dalam berita ini disajikan sebagai pandangan/aspirasi yang disampaikan dalam materi publik. SiletSumba.com tidak menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi oleh pihak tertentu tanpa bukti dan proses hukum yang sah. Setiap pihak yang disebut atau berkepentingan tetap memiliki hak jawab sesuai prinsip keberimbangan dan praduga tak bersalah.

SUMBA BARAT DAYA, NTT — Suasana duka menyelimuti Kampung Bulu Kogha, Desa Kawango Hari, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (3/10/2026).Seorang warga bernama Lorensius Loghe Barada dilaporkan meninggal dunia dalam sebuah peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana pembunuhan.Peristiwa tersebut sontak menggegerkan warga Desa Kawango Hari dan wilayah sekitarnya.Bermula dari Pesta di Rumah KorbanBerdasarkan informasi yang dihimpun SiletSumba.com dari rumah duka korban pada Sabtu (3/10/2026), peristiwa tersebut diduga bermula dari sebuah acara pesta yang berlangsung di rumah korban.Dalam acara tersebut, terjadi perselisihan yang kemudian berkembang menjadi insiden kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.Namun, kronologi lengkap serta motif pasti kejadian tersebut masih menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian.Keluarga Sebut Diduga Melibatkan Enam OrangAnak kandung korban berinisial DM saat ditemui media di lokasi menyampaikan bahwa peristiwa tersebut diduga dipicu persoalan atau ketidakcocokan dalam satu rumpun keluarga.Menurut keterangan DM, terdapat enam orang yang disebut-sebut berkaitan dengan peristiwa tersebut, yakni:DWR. MHBAPT NDENDOFERDIDRPT NDENDOCatatan redaksi: penyebutan inisial tersebut merupakan bagian dari keterangan keluarga dan belum dapat dimaknai sebagai penetapan seseorang sebagai pelaku. Status hukum masing-masing pihak masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi kepolisian.“Terjadinya pembunuhan ini bermula dari ketidakcocokan dalam satu rumpun keluarga,” ujar DM kepada media di lokasi kejadian.Polsek Kodi Turun ke LokasiAparat Polsek Kodi telah berada di Kampung Bulu Kogha untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengamankan lokasi serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari kepolisian mengenai status hukum pihak-pihak yang disebut dalam keterangan keluarga maupun mengenai motif pasti peristiwa tersebut.Proses penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap secara terang kronologi, motif, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas meninggalnya Lorensius Loghe Barada.SiletSumba.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berupaya mengonfirmasi keterangan resmi dari pihak kepolisian serta memberikan ruang bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab.Praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip utama hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.

SUMBA BARAT DAYA, SiletSumba.com — Kasus dugaan kekerasan terhadap dua tenaga kesehatan di wilayah Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT, menjadi perhatian setelah perkara tersebut dilaporkan kepada kepolisian.Peristiwa ini disebut terjadi di Puskesmas Walla Ndimu pada 30 September 2026, ketika kedua tenaga kesehatan sedang menjalankan tugas pelayanan kesehatan.FAKTA YANG TERKONFIRMASIBerdasarkan dokumen laporan yang diterima, perkara tersebut telah dilaporkan kepada Polres Sumba Barat Daya.Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LP/B/227/IX/2026/SPKT/POLRES SUMBA BARAT DAYA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tertanggal 30 September 2026.Kedua tenaga kesehatan juga disebut telah mendapatkan penanganan medis dan menjalani pemeriksaan serta visum di RSUD Redabolo pada 30 September 2026.Dari informasi yang diperoleh SiletSumba.com, kedua nakes disebut mengalami luka, termasuk memar dan gigi patah, serta mengalami trauma setelah peristiwa tersebut.Perkara tersebut kini berada dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Penentuan siapa yang bertanggung jawab atas dugaan kekerasan serta bagaimana rangkaian kejadian sebenarnya berlangsung merupakan kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.KETERANGAN KELUARGASementara itu, Marthen Niha, orang tua kedua tenaga kesehatan tersebut, memberikan keterangan kepada jurnalis SiletSumba.com saat ditemui di kediamannya di Waladimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Jumat (2/10/2026).Menurut Marthen, pihak keluarga untuk sementara mempercayakan penanganan persoalan tersebut kepada Kepala Puskesmas Kodi Bangedo, Kepala Dinas Kesehatan SBD, dan Bupati Sumba Barat Daya.“Kami sebagai keluarga mempercayakan sepenuhnya kepada Kepala Puskesmas Kodi Bangedo, Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati Sumba Barat Daya karena kejadian terjadi di puskesmas dan sedang menjalankan tugas sebagai perawat,” ujar Marthen.Marthen mengatakan, keluarga berharap ada perhatian dan tanggung jawab dari pemerintah daerah karena kedua anaknya disebut menjadi korban ketika sedang menjalankan tugas pelayanan kesehatan.Ia juga menyampaikan sikap keluarga apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan perhatian sebagaimana yang diharapkan.“Apabila dari Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati Sumba Barat Daya lepas tangan, maka kami dari pihak keluarga akan mengambil sikap,” tegasnya.INFORMASI YANG MASIH PERLU DIKONFIRMASIDalam keterangannya kepada SiletSumba.com, pihak keluarga juga menyebut adanya dugaan keterkaitan antara peristiwa tersebut dengan meninggalnya seorang pasien bernama Jakarias.Menurut keterangan keluarga, Jakarias sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal menggunakan sepeda motor di sekitar Jembatan Waiha dan kemudian meninggal dunia setelah mendapat penanganan di Puskesmas Walla Ndimu.Keluarga juga menyebut bahwa orang-orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan dan pengeroyokan berasal dari Desa Waikadada, Kecamatan Kodi Bangedo, serta diduga memiliki hubungan keluarga dengan Jakarias.Keterangan tersebut masih merupakan keterangan dari pihak keluarga dan belum dapat diposisikan sebagai fakta hukum. SiletSumba.com masih membutuhkan konfirmasi dari pihak yang disebut, saksi-saksi, pihak Puskesmas Walla Ndimu, keluarga Jakarias, maupun Polres Sumba Barat Daya untuk memastikan hubungan dan motif yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.PUBLIK MENUNGGU KEJELASANDua hal kini menjadi perhatian: perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas dan pengungkapan secara utuh rangkaian peristiwa yang terjadi di Puskesmas Walla Ndimu pada 30 September 2026.Apakah dugaan pengeroyokan benar terjadi sebagaimana dilaporkan? Apa yang menjadi pemicu? Siapa saja yang terlibat? Dan apakah terdapat hubungan dengan meninggalnya pasien Jakarias?Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan dapat terungkap melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan aparat penegak hukum.SiletSumba.com akan terus melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

SUMBA BARAT DAYA, SILETSUMBA.COM — Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Gollu Sapi, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, mendapat sorotan khusus SiletSumba.com, Rabu, 30 September 2026.Sorotan tersebut muncul setelah jurnalis SiletSumba.com melakukan pantauan langsung di lokasi dan menemukan kondisi pengisian Pertalite yang dinilai perlu mendapat perhatian, terutama terkait keteraturan antrean serta keberadaan sejumlah oknum yang terlihat melakukan tap BBM bersubsidi.Dalam pantauan jurnalis, akses masuk menuju jalur pengisian Pertalite terlihat didominasi kendaraan roda dua. Sementara kendaraan roda empat dan roda enam terlihat berada pada jalur pengisian BBM jenis Solar.Kondisi tersebut menjadi perhatian karena BBM bersubsidi merupakan bagian dari pelayanan publik yang semestinya dapat diakses masyarakat melalui mekanisme yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.Jurnalis Dilarang Mengambil GambarSaat melakukan peliputan di lokasi, jurnalis SiletSumba.com juga mengalami situasi yang dinilai menghambat kerja jurnalistik.Sejumlah orang yang berada di lokasi dan melakukan tap BBM disebut melarang jurnalis mengambil gambar maupun video.Bahkan, salah seorang oknum yang berada di lokasi menuding wartawan hanya mencari FYP di Facebook.Jurnalis SiletSumba.com tetap berupaya melakukan dokumentasi dan peliputan secara profesional dengan menjaga situasi agar tidak terjadi keributan.Hendak Temui Manajer, Jurnalis Didatangi Pria yang Mengaku SatpamUntuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi tersebut, jurnalis kemudian berupaya menemui manajer SPBU Gollu Sapi.Namun, salah seorang pegawai yang sedang melayani pengisian BBM menyampaikan bahwa manajer belum berada di kantor.Ketika jurnalis hendak meninggalkan lokasi, seorang pria kemudian menghampiri dan mengaku sebagai satpam Pertamina Gollu Sapi.Namun, berdasarkan pantauan jurnalis, pria tersebut tidak mengenakan seragam satpam. Pria itu terlihat mengenakan pakaian biasa dengan selendang yang melingkar di leher.Dalam pertemuan tersebut, jurnalis SiletSumba.com mengaku mendapatkan perlakuan yang dinilai bernada ancaman.Situasi tersebut kemudian menjadi perhatian warga yang berada di lokasi. Salah seorang warga yang sedang melakukan pengisian BBM bahkan meminta agar jurnalis tidak terlalu lama berada di lokasi dan segera meninggalkan tempat karena khawatir terjadi tindakan kekerasan.“Jangan lama-lama, nanti dong pukul,” demikian peringatan warga tersebut sebagaimana didengar jurnalis SiletSumba.com di lokasi.SiletSumba.com mencatat seluruh kejadian tersebut sebagai hasil pantauan langsung di lapangan dan tidak menyimpulkan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Identitas serta status pria yang mengaku sebagai satpam tersebut juga masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak pengelola SPBU maupun Pertamina.Polres Sumba Barat Diharapkan Turun LangsungMencermati kondisi tersebut, Polres Sumba Barat diharapkan dapat melakukan pemantauan secara langsung di SPBU Gollu Sapi, khususnya terhadap mekanisme pengisian dan antrean kendaraan yang melakukan tap Pertalite bersubsidi.Pemantauan kepolisian dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.Polres Sumba Barat juga diharapkan dapat melakukan penertiban terhadap kendaraan maupun pihak yang melakukan tap Pertalite bersubsidi, apabila berdasarkan pemeriksaan di lapangan ditemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan mekanisme atau ketentuan yang berlaku.Selain persoalan antrean dan mekanisme tap, kehadiran aparat juga diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat maupun jurnalis yang menjalankan tugas peliputan.Pertamina Diminta Beri PenjelasanSiletSumba.com selanjutnya akan meminta konfirmasi kepada manajemen SPBU Gollu Sapi dan pihak Pertamina terkait sejumlah persoalan yang ditemukan dalam pantauan lapangan.Di antaranya:Bagaimana mekanisme resmi pengisian Pertalite bersubsidi di SPBU Gollu Sapi?Siapa pihak yang memiliki kewenangan melakukan tap atau mengatur antrean?Apakah terdapat pihak tertentu yang secara resmi ditugaskan mengatur kendaraan yang melakukan tap?Apakah pria yang mengaku sebagai satpam tersebut merupakan petugas resmi SPBU/Pertamina?Bagaimana SOP SPBU terkait aktivitas dokumentasi oleh wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik?Apa tanggapan manajemen terhadap dugaan intimidasi yang dialami jurnalis SiletSumba.com?Apakah pihak SPBU melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan tap Pertalite secara berulang atau dalam jumlah tertentu?SiletSumba.com menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan berdasarkan pantauan langsung jurnalis di lapangan.Publik tidak membutuhkan keributan di SPBU. Publik membutuhkan kepastian: siapa yang berwenang, bagaimana mekanisme tap BBM bersubsidi, serta apakah seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan secara tertib dan sesuai ketentuan.SiletSumba.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi manajemen SPBU Gollu Sapi, Pertamina, pihak kepolisian, maupun pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan dengan pemberitaan ini.Berita ini akan terus dikembangkan berdasarkan hasil konfirmasi dan informasi resmi dari pihak terkait.SILETSUMBA.COMTajam, Aktual dan Terpercaya.

TAMBOLAKA, SILETSUMBA.COM — Kelangkaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Redabolo, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), kembali menjadi sorotan. Sejumlah pengaduan masyarakat yang diterima redaksi SiletSumba.com menyebut kondisi ketersediaan obat di rumah sakit tersebut belum sepenuhnya teratasi sejak awal 2026.Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun SiletSumba.com, persoalan tersebut tidak hanya dikeluhkan pasien dan keluarga pasien, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman pasien rawat inap yang disebut tidak mendapatkan obat dalam jumlah sebagaimana diharapkan.Dalam salah satu pengaduan yang diterima redaksi, pasien rawat inap disebut hanya diberikan satu tablet Paracetamol. Sementara untuk kebutuhan obat tertentu, pasien atau keluarganya disebut mendapatkan resep untuk membeli obat di apotek di luar rumah sakit.Kondisi tersebut disebut telah berlangsung sejak sekitar Januari hingga September 2026, berdasarkan berbagai laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk kepada redaksi.Persoalan ini tentu perlu mendapat penjelasan resmi dari pihak RSUD Redabolo, terutama mengenai jenis obat yang mengalami kekosongan, penyebab kekosongan, mekanisme pengadaan, serta langkah yang telah dilakukan manajemen rumah sakit untuk memastikan kebutuhan obat pasien tetap terpenuhi.Bukan Hanya RSUD, Puskesmas Juga DisorotKeluhan mengenai keterbatasan ketersediaan obat juga disebut terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas di Kabupaten SBD.Jika informasi tersebut benar dan terjadi secara berkelanjutan, persoalan ini bukan lagi sekadar keluhan individual pasien, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari evaluasi tata kelola ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan di daerah.Masyarakat tentu berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana pemerintah daerah memastikan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat tersedia di fasilitas kesehatan milik pemerintah.Alat Rontgen Disebut Masih RusakSelain persoalan obat, SiletSumba.com juga menerima informasi mengenai alat rontgen di RSUD Redabolo yang disebut masih mengalami kerusakan hingga September 2026.Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemeriksaan radiologi merupakan salah satu layanan penunjang penting dalam proses diagnosis pasien.Padahal, beberapa bulan sebelumnya Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST, sempat berkantor di RSUD Redabolo selama tiga hari. Kehadiran kepala daerah di lingkungan rumah sakit tersebut sebelumnya diharapkan dapat mendorong penyelesaian berbagai persoalan pelayanan kesehatan.Namun, berdasarkan pengaduan yang diterima redaksi dan pantauan lapangan, persoalan ketersediaan obat serta kondisi alat rontgen tersebut disebut belum mendapatkan penyelesaian yang dirasakan masyarakat secara nyata.Publik Menunggu Penjelasan PemerintahSiletSumba.com memandang persoalan ini perlu dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak terkait, bukan untuk menyudutkan tenaga kesehatan maupun manajemen rumah sakit, melainkan untuk memastikan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak tetap terpenuhi.Beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab antara lain: mengapa terjadi kekosongan obat, obat jenis apa saja yang kosong, sejak kapan kekosongan terjadi, bagaimana mekanisme pengadaan obat, berapa anggaran obat yang tersedia, serta bagaimana solusi pemerintah daerah terhadap pasien yang terpaksa membeli obat di luar rumah sakit?Demikian pula dengan alat rontgen. Publik perlu mengetahui sejak kapan alat tersebut mengalami kerusakan, apa penyebabnya, apakah sudah dilakukan perbaikan atau pengadaan suku cadang, serta kapan layanan radiologi dapat kembali berfungsi secara normal.SiletSumba.com akan terus melakukan penelusuran dan meminta konfirmasi kepada pihak RSUD Redabolo, Dinas Kesehatan Kabupaten SBD, serta Pemerintah Kabupaten SBD terkait persoalan tersebut.Catatan redaksi: Informasi mengenai kelangkaan obat, pemberian satu tablet Paracetamol, resep pembelian obat di luar rumah sakit, serta kondisi alat rontgen masih merupakan informasi berdasarkan pengaduan masyarakat dan pantauan lapangan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak RSUD Redabolo, Dinas Kesehatan, maupun Pemerintah Kabupaten SBD untuk memberikan penjelasan secara utuh.

KUPANG, NTT — Musyawarah Anggota Ke-XI Komunitas Studi Welieti (KSW) Kupang yang berlangsung selama dua hari, Jumat, 25 September hingga Sabtu, 26 September 2026, menetapkan Umbu Retang Lada Awang sebagai Ketua Umum KSW–Kupang terpilih.Penetapan tersebut menjadi bagian penting dari proses regenerasi kepemimpinan sekaligus menandai dimulainya periode baru dalam perjalanan organisasi KSW–Kupang.Dalam musyawarah yang berlangsung tersebut, turut ditetapkan Jekson Pajaru Himbir sebagai Sekretaris Umum terpilih dan Julian Djati Oy sebagai Bendahara Umum terpilih. Ketiganya dipercaya untuk melanjutkan kepemimpinan serta menjalankan roda organisasi KSW–Kupang pada periode kepengurusan berikutnya.Musyawarah Anggota Ke-XI menjadi forum organisasi untuk membahas berbagai agenda kelembagaan, mengevaluasi perjalanan organisasi, sekaligus menentukan arah kepemimpinan KSW–Kupang ke depan.Proses musyawarah berlangsung pada 25–26 September 2026 dengan melibatkan anggota dan unsur organisasi sesuai mekanisme yang berlaku di KSW–Kupang. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang bagi anggota untuk menyampaikan gagasan, pandangan, serta harapan terhadap keberlanjutan organisasi.Regenerasi dan Estafet KepemimpinanKepemimpinan baru ini menggantikan kepengurusan sebelumnya yang telah menyelesaikan masa baktinya. Adapun pengurus demisioner terdiri dari Saldy Welfrimus Damu Lodu selaku Ketua Umum, Richard Hina Wunu Tenggu selaku Sekretaris Umum, serta Dinasti Rambu Puti selaku Bendahara Umum.Pergantian kepengurusan tersebut menjadi bagian dari proses regenerasi organisasi sekaligus momentum untuk melihat kembali perjalanan kepengurusan sebelumnya dan menyusun langkah organisasi pada periode berikutnya.Estafet kepemimpinan diharapkan tidak hanya menjadi pergantian struktur, tetapi juga menjadi momentum untuk meneruskan berbagai hal positif yang telah dibangun sekaligus membuka ruang bagi gagasan dan program baru.Sebagai organisasi yang menjadi wadah kebersamaan dan pengembangan mahasiswa/anggota KSW–Kupang, kepengurusan baru diharapkan dapat menjalankan amanah organisasi dengan mengedepankan kebersamaan, tanggung jawab, komunikasi, kaderisasi, serta keterlibatan aktif anggota dalam setiap agenda organisasi.Memasuki Fase Kepengurusan BaruTerpilihnya Umbu Retang Lada Awang bersama Jekson Pajaru Himbir dan Julian Djati Oy menandai dimulainya fase baru kepengurusan KSW–Kupang.Kepengurusan terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai ketentuan yang berlaku serta hasil keputusan Musyawarah Anggota Ke-XI.Tantangan kepengurusan ke depan tidak hanya berada pada Ketua Umum dan jajaran pengurus, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh anggota. Soliditas, komunikasi, dan partisipasi anggota menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi.Dengan semangat kebersamaan, kepengurusan baru diharapkan mampu membangun ruang organisasi yang terbuka bagi anggota untuk belajar, mengembangkan kapasitas, menyampaikan gagasan, serta mengambil bagian dalam berbagai kegiatan KSW–Kupang.Memperkuat Solidaritas dan KaderisasiMusyawarah Anggota Ke-XI sekaligus menjadi ruang bagi seluruh unsur organisasi untuk menjaga kesinambungan kaderisasi dan memperkuat solidaritas internal KSW–Kupang.Proses regenerasi menjadi bagian penting dalam memastikan organisasi tetap berjalan dari satu periode kepengurusan ke periode berikutnya. Karena itu, keberadaan kader dan keterlibatan anggota menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan organisasi.Dengan berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya, tongkat estafet organisasi kini diteruskan kepada kepengurusan yang baru terpilih.Kepengurusan baru diharapkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga komunikasi internal, merawat kebersamaan, serta melibatkan seluruh anggota dalam proses pembangunan organisasi.Musyawarah telah selesai, keputusan telah ditetapkan, dan fase kepengurusan baru kini dimulai.Selamat menjalankan amanah kepada Umbu Retang Lada Awang sebagai Ketua Umum KSW–Kupang terpilih, Jekson Pajaru Himbir sebagai Sekretaris Umum terpilih, dan Julian Djati Oy sebagai Bendahara Umum terpilih.Semoga kepengurusan baru mampu menjaga amanah, memperkuat solidaritas, melanjutkan kaderisasi, dan membawa KSW–Kupang terus bertumbuh sebagai wadah kebersamaan bagi seluruh anggotanya.Teriring salam dan Motto KSW-Kupang“Nin'da La Mbuala Mapa Mbulung Lipitu Pakahang.”(Umbu Sandi)

SUMBA BARAT DAYA — Pesta adat di wilayah Kodi kembali menjadi bahan perbincangan. Di satu sisi, pesta adat merupakan bagian penting dari warisan leluhur yang harus dijaga. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan serius ketika pelaksanaannya mulai identik dengan biaya besar, waktu panjang dan kewajiban sosial yang terus berulang.Kritik yang berkembang bukan berarti menolak adat. Justru muncul dorongan agar masyarakat kembali melihat apakah pelaksanaan pesta adat saat ini masih sejalan dengan nilai dan makna yang diwariskan leluhur, atau telah bergeser menjadi kebiasaan berpesta demi memenuhi tuntutan sosial.Dalam praktiknya, pesta adat dapat berkaitan dengan kebutuhan perkawinan, persiapan kewajiban adat berikutnya hingga membalas bawaan dari pesta sebelumnya.Jika pola tersebut terus berlangsung tanpa jeda, persoalannya tidak lagi sekadar urusan budaya, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat.Perlukah Pemerintah Turun Tangan?Gagasan intervensi pemerintah mulai muncul, khususnya terhadap kegiatan adat yang dianggap memiliki biaya tinggi, berlangsung lama dan melibatkan banyak orang.Namun, penataan adat tidak bisa dilakukan secara serampangan. Pemerintah perlu melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat untuk menentukan batas yang jelas antara ritual adat yang sakral dengan kegiatan sosial yang berkembang di masyarakat.Menurut Imanuel Karango, persoalan pesta adat Kodi tidak semestinya dilihat sebagai upaya untuk menghapus atau melemahkan adat. “Adat adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Tetapi adat juga perlu terus direfleksikan agar pelaksanaannya tidak kehilangan makna dan berubah menjadi beban sosial. Yang perlu kita pertahankan adalah nilai adatnya, bukan semata-mata kemeriahannya.”Menurutnya, jika pemerintah hendak melakukan penataan, proses tersebut harus melibatkan tokoh adat dan masyarakat agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah sedang menghapus atau mencampuri tradisi.“Jangan sampai karena ingin menjaga adat, kita justru kehilangan esensinya. Dan jangan pula karena alasan adat, masyarakat harus terus terbebani tanpa ruang untuk mengevaluasi tradisi.”Pada akhirnya, perdebatan mengenai pesta adat Kodi bukan sekadar soal boleh atau tidak berpesta, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara warisan leluhur dan kondisi masyarakat hari ini.Adat jangan kehilangan makna. Tradisi jangan berubah menjadi beban.Pertanyaannya: perlu ditata melalui regulasi daerah, atau cukup melalui kesepakatan dan kesadaran bersama masyarakat adat?Penulis: Imanuel Karango

WEWEWA TIMUR, SILETSUMBA.COM — Dugaan pungutan liar (pungli) mencuat di SD Rita Kaka, Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Sejumlah orang tua siswa dan masyarakat mengadukan dugaan adanya pungutan terhadap siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) hingga pembayaran untuk layanan administrasi sekolah.Pengaduan tersebut diterima redaksi SiletSumba.com melalui sambungan telepon seluler pada Jumat, 25 September 2026 sekitar pukul 21.30 WITA.Menurut informasi yang disampaikan kepada redaksi, setiap siswa-siswi yang menerima bantuan pendidikan atau PIP disebut dikenakan potongan sebesar Rp20.000.Tidak hanya itu, pengadu juga menyebut adanya pungutan Rp25.000 untuk pengambilan rekomendasi dari pihak sekolah.Dugaan pungutan tersebut disebut tidak hanya menyasar siswa yang masih aktif. Alumni SD Rita Kaka yang membutuhkan legalisir ijazah SD, termasuk untuk keperluan mengikuti tes Tentara, disebut harus membayar setiap kali melakukan legalisir.Disebut Berlangsung LamaPengadu kepada redaksi menyebut dugaan pungutan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan muncul berulang, terutama ketika siswa menerima PIP maupun saat membutuhkan rekomendasi atau dokumen administrasi sekolah.Informasi yang diterima redaksi juga menyebut dugaan pungutan tersebut diduga berkaitan dengan oknum kepala sekolah dan oknum wakil kepala sekolah.Namun, SiletSumba.com belum menyimpulkan bahwa pungutan tersebut benar merupakan pungutan liar ataupun bahwa pihak tertentu terbukti melakukan pelanggaran.Sampai berita ini disusun, redaksi masih melakukan verifikasi dan belum memperoleh bukti pembayaran maupun dokumen resmi yang menjelaskan dasar setiap pungutan sebagaimana diadukan masyarakat.Pertanyaan Dasarnya: Untuk Apa Uang Dipungut?Jika benar terdapat pungutan, pertanyaan publik bukan hanya mengenai nominal Rp20.000 atau Rp25.000, tetapi juga mengenai dasar pungutan, siapa yang menetapkan, kepada siapa uang disetorkan, untuk apa digunakan, dan apakah terdapat bukti atau kuitansi pembayaran.Begitu pula dengan legalisir ijazah. Publik berhak mengetahui apakah pembayaran setiap kali legalisir memang memiliki dasar resmi dan ketentuan yang berlaku, atau justru merupakan pungutan yang tidak memiliki dasar.Redaksi juga akan meminta penjelasan apakah pungutan tersebut diketahui oleh komite sekolah dan apakah pernah dibahas dalam rapat sekolah maupun komite.SiletSumba.com Buka Ruang KlarifikasiSiletSumba.com akan meminta konfirmasi kepada Kepala SD Rita Kaka, Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Daya terkait pengaduan tersebut.Pihak sekolah diberikan ruang untuk menjelaskan secara terbuka apabila informasi yang disampaikan masyarakat tidak benar, tidak lengkap, atau memiliki konteks lain.Apabila terdapat dasar resmi atas pungutan tersebut, pihak sekolah juga dapat menjelaskan aturan, mekanisme, nominal, peruntukan dan pertanggungjawaban dana kepada publik.Sebaliknya, apabila hasil verifikasi menemukan adanya pungutan yang tidak memiliki dasar, informasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam pendalaman lebih lanjut.SiletSumba.com menempatkan informasi ini sebagai dugaan berdasarkan pengaduan masyarakat dan masih dalam proses verifikasi. Asas praduga tak bersalah, keberimbangan, serta hak jawab tetap menjadi bagian dari proses jurnalistik redaksi.

SUMBA TIMUR, NTT — Kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah kembali ditunjukkan oleh Tim Resort Peternakan Kecamatan Nggaha Ori Angu. Kepala Resort Peternakan Kecamatan Nggaha Ori Angu, Aprisal Huki Wolutana, S.Pt., bersama tim turun langsung menemui warga yang menjadi korban musibah kebakaran rumah di Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur.Kegiatan berbagi kasih tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kepada Aleks, warga Desa Praihambuli yang mengalami musibah kebakaran rumah pada 23 September 2026.Kehadiran Tim Resort Peternakan di tengah keluarga korban bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi juga menghadirkan dukungan moral bagi warga yang sedang menghadapi masa sulit setelah rumahnya dilanda kebakaran.Turun langsung menemui korban menjadi bentuk nyata bahwa kepedulian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tugas pelayanan, tetapi juga melalui kepekaan terhadap kondisi sosial dan kemanusiaan warga di wilayah kerja.Musibah kebakaran yang menimpa keluarga Aleks tentu meninggalkan kesedihan yang mendalam. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung, tempat berkumpul bersama keluarga, serta tempat menyimpan berbagai kebutuhan kehidupan sehari-hari harus mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut.Dalam situasi seperti itu, kehadiran orang-orang yang datang memberikan perhatian memiliki arti yang besar. Sebab, korban musibah tidak hanya membutuhkan bantuan secara materi, tetapi juga membutuhkan dukungan, penguatan, dan keyakinan bahwa mereka tidak menghadapi cobaan tersebut seorang diri.Melalui kunjungan tersebut, Tim Resort Peternakan Kecamatan Nggaha Ori Angu menunjukkan bahwa semangat kepedulian dan kemanusiaan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat.“Berbagi kasih tidak selalu harus dalam jumlah yang besar. Yang terpenting adalah kepedulian dan kehadiran kita untuk saudara yang sedang mengalami musibah. Semoga apa yang kami berikan dapat sedikit membantu dan memberikan kekuatan bagi keluarga yang mengalami musibah.”Bagi keluarga Aleks, perhatian yang diberikan Tim Resort Peternakan Kecamatan Nggaha Ori Angu diharapkan dapat menjadi penyemangat untuk perlahan-lahan bangkit dan menata kembali kehidupan setelah musibah.Kepedulian tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya membangun hubungan yang dekat antara petugas pelayanan dengan masyarakat. Kehadiran langsung di tengah warga menjadi salah satu bentuk empati yang dapat memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan.Musibah memang tidak pernah dapat diprediksi. Namun, ketika musibah datang, semangat gotong royong dan kepedulian dari lingkungan sekitar dapat menjadi kekuatan bagi mereka yang terdampak.Apa yang dilakukan Tim Resort Peternakan Kecamatan Nggaha Ori Angu menjadi bagian dari semangat tersebut. Kepedulian tidak hanya berbicara mengenai bantuan yang diberikan, tetapi juga tentang kehadiran untuk mendengarkan, menemui, dan menguatkan mereka yang sedang berada dalam kesulitan.Tim Resort Peternakan Kecamatan Nggaha Ori Angu berharap keluarga Aleks diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan tersebut. Dukungan dari berbagai pihak juga diharapkan terus mengalir sehingga keluarga korban dapat kembali menata kehidupan mereka.Musibah yang dialami warga Desa Praihambuli ini menjadi pengingat bahwa kehidupan bermasyarakat tidak hanya dibangun melalui hubungan administratif, tetapi juga melalui persaudaraan, kepedulian, gotong royong, dan rasa kemanusiaan.Sebab, ketika rumah seseorang terbakar dan meninggalkan kehilangan, yang dibutuhkan bukan hanya tangan untuk membantu, tetapi juga hati yang mau hadir dan mengatakan bahwa mereka tidak sendirian.Dari Desa Praihambuli, sebuah pesan kemanusiaan kembali ditegaskan: ketika sesama mengalami musibah, kepedulian sekecil apa pun dapat menjadi kekuatan besar untuk membantu mereka bangkit kembali.Kepedulian untuk sesama. Gotong royong untuk kemanusiaan. Karena dalam setiap musibah, tidak seorang pun seharusnya berjalan sendirian.