RSUD Redabolo, siletsumba.com - SUMBA BARAT DAYA — Pelayanan kesehatan di RSUD Reda Bolo kembali menjadi sorotan publik. Dugaan kelangkaan obat hingga sering kehabisan oksigen sejak Januari hingga Mei 2026 memicu keresahan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi siletsumba.com dari sumber terpercaya, sejumlah pasien dikabarkan terpaksa membeli obat sendiri di luar rumah sakit karena stok obat di instalasi farmasi RSUD tidak tersedia.

Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena terjadi di tengah besarnya anggaran kesehatan yang digelontorkan pemerintah.

“Pasien masuk rumah sakit, tetapi keluarga masih disuruh cari obat di luar. Bahkan oksigen juga disebut sering kosong. Ini sangat memalukan,” ungkap salah satu sumber kepada redaksi.

Ironisnya, di saat masyarakat mengeluhkan pelayanan yang tidak maksimal, pemerintah pusat justru sedang menggelontorkan program besar untuk peningkatan kualitas RSUD Reda Bolo dari tipe D menjadi tipe C melalui program Quick Win Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia + 2

Program tersebut mencakup pembangunan gedung baru tiga lantai, ruang ICU, laboratorium lengkap, ruang operasi modern hingga pengadaan alat kesehatan canggih. Bahkan pemerintah pusat menegaskan peningkatan rumah sakit bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga harus didukung tata kelola dan pelayanan yang optimal. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia + 1

Namun fakta di lapangan justru menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa rumah sakit yang sedang diprioritaskan pemerintah malah diterpa isu kelangkaan obat dan oksigen? Kemana sebenarnya anggaran operasional kesehatan dialokasikan? Apakah ada masalah dalam pengelolaan obat, distribusi logistik, atau manajemen rumah sakit?

Publik kini mendesak manajemen RSUD Reda Bolo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya hingga pemerintah daerah untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat.

Jangan sampai rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat penyelamat nyawa justru membuat pasien dan keluarga semakin terbebani.

Jika persoalan ini benar terjadi berulang dalam waktu lama, maka pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Pelayanan kesehatan bukan proyek pencitraan, melainkan kebutuhan dasar rakyat yang harus dijamin setiap saat.

Masyarakat Sumba Barat Daya membutuhkan pelayanan nyata, bukan sekadar bangunan megah dan seremoni peletakan batu pertama.