Silet Sumba

SILETSUMBA.COM | Tambolaka – Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mendesak Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dalam aksi demonstrasi pada 17 Juni 2026.Salah satu poin utama yang menjadi perhatian Fraksi Perindo adalah polemik penetapan lokasi penambangan pasir yang hingga kini dinilai belum memberikan kepastian hukum dan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.Dalam pandangan Fraksi Perindo yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apabila tidak segera ditangani secara serius, polemik penambangan pasir dikhawatirkan berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.Selain itu, ketidakjelasan lokasi penambangan pasir juga berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat akan material pasir untuk pembangunan kuburan, MCK, rumah warga, serta berbagai kebutuhan mendesak lainnya.Fraksi Perindo menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah konkret agar persoalan ini tidak semakin melebar dan merugikan masyarakat.Adapun tuntutan yang disampaikan Fraksi Perindo kepada Pemerintah Daerah meliputi:Melakukan evaluasi kembali terhadap izin dan penetapan lokasi penambangan pasir.Melibatkan masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses pengambilan keputusan.Memberikan kepastian hukum serta menghadirkan solusi yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.Fraksi Perindo menilai penyelesaian persoalan penambangan pasir harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan mengedepankan dialog agar tidak menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat."Pemerintah Daerah harus hadir memberikan kepastian. Jangan sampai polemik ini terus berlarut dan menghambat kebutuhan masyarakat sekaligus memicu konflik yang sebenarnya dapat dicegah," tegas Fraksi Perindo.Redaksi SiletSumba.com akan terus mengawal perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah terkait polemik penambangan pasir serta memastikan setiap proses penyelesaiannya berjalan secara transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.