Silet Sumba

Penyerahan Aset Belum DilaksanakanBangunan fisik SMP Kristen Weetabula telah selesai dibangun. Namun hingga saat ini belum dilakukan penyerahan aset secara resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada pihak sekolah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab atas pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan gedung sekolah.Perencanaan Toilet Dinilai Tidak Sesuai FungsiPembangunan toilet di sekolah tersebut menjadi sorotan karena diduga tidak sesuai dengan kaidah teknis dan fungsi penggunaannya. Salah satu temuan di lapangan adalah pemasangan keran air di luar ruang toilet, sehingga dinilai mengurangi fungsi, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengguna.Yusuf Bora, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan konsultan pada malam sebelumnya, dalam perencanaan sebenarnya telah terdapat keran air di dalam ruang toilet."Semalam konsultan menyampaikan kalau memang ada keran di dalam toilet. Kalau demikian, berarti ada dugaan kesalahan pada konsultan pengawas dan PPK, dalam hal ini Pak Jamal," ujar Yusuf Bora.Atas dasar itu, Yusuf Bora meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya segera melakukan peninjauan lapangan, mengevaluasi hasil pekerjaan, serta memeriksa kinerja konsultan perencana, konsultan pengawas, PPK, dan pihak pelaksana sesuai tugas dan kewenangannya.Apabila dari hasil evaluasi ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan teknis maupun kontrak, ia mengusulkan agar diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) apabila memenuhi persyaratan hukum.SiletSumba.com akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dengan menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah hingga terdapat hasil resmi dari pihak yang berwenang.Jika akan dipublikasikan, sebaiknya pastikan kutipan tersebut benar-benar merupakan pernyataan langsung Yusuf Bora dan berikan ruang bagi tanggapan dari Dinas Pendidikan, konsultan pengawas, maupun PPK agar pemberitaan tetap berimbang.