Silet Sumba

SUMBA BARAT DAYA —Di tengah kebijakan refocusing anggaran yang seharusnya menekan pemborosan dan memperkuat pelayanan publik, justru terkuak dugaan praktik janggal di tubuh birokrasi kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.Investigasi jurnalis SiletSumba.com menemukan pola pengadaan dokter residen (calon dokter spesialis) yang datang silih berganti setiap bulan ke RSUD Redabolo, namun tidak diimbangi dengan kesiapan fasilitas medis.Fakta di lapangan berbicara lebih keras:alat rusak, dan alat tak ada.FAKTA LAPANGAN — KONTRADIKSI TERBUKADokter residen (calon spesialis paru) didatangkan, namun alat rontgen di RSUD Redabolo sudah lama rusak.Dokter residen (calon spesialis saraf) didatangkan, namun alat CT Scan bahkan tak ada.Akibatnya, pasien dipaksa keluar dari sistem. Mereka harus dirujuk ke RS Karitas hanya untuk pemeriksaan rontgen, lalu kembali lagi ke RSUD Redabolo untuk melanjutkan pengobatan.Satu pasien.Dua fasilitas.Satu kegagalan sistem.TAJAM & KRITIS — “SILET SUMBA”Ini bukan lagi sekadar ketidaksiapan.Ini adalah ironi yang dipelihara.Dokter ada—tapi tak bisa bekerja maksimal.Alat rusak—tak diperbaiki.Alat tak ada—tak diadakan.Namun anggaran tetap berjalan.Sumber terpercaya menyebut, biaya mendatangkan dokter residen setiap bulan sangat besar: insentif, tiket PP, sewa kendaraan, hingga kontrakan. Semua dibayar dengan uang rakyat.Lalu untuk apa, jika alat rusak dan alat tak ada?Pertanyaan ini menggiring pada dugaan yang lebih dalam: adanya praktik mark-up hingga indikasi korupsi oleh oknum di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.Jika benar, maka ini bukan sekadar salah kebijakan — ini adalah penggerogotan sistem kesehatan dari dalam.AMBISI TANPA FONDASIAmbisi menjadikan RSUD Redabolo sebagai rumah sakit rujukan kini terlihat timpang.Rumah sakit rujukan tanpa alat adalah kontradiksi.Label besar, isi kosong.Fakta yang tak bisa dibantah:RSUD Redabolo belum layak menjadi rumah sakit rujukan.PENUTUP — Yang paling dirugikan adalah pasien—yang harus bolak-balik hanya untuk satu pemeriksaan dasar.Publik kini menunggu keberanian Bupati Sumba Barat Daya:apakah akan membiarkan sistem ini terus berjalan, atau berani membongkar hingga ke akar?Karena ini bukan sekadar soal anggaran.Bukan sekadar soal program.Ini soal ketika alat rusak dibiarkan, alat tak ada diabaikan, dan rakyat dipaksa menanggung akibatnya.