Silet Sumba

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6/2026) pagi. Penggeledahan tersebut dibenarkan oleh pihak Kejagung melalui penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).Proses penggeledahan berlangsung sejak dini hari dan menyebabkan sejumlah pegawai BGN tidak dapat memasuki ruang kerja mereka. Para pegawai terlihat menunggu di area luar gedung hingga lobi kantor selama kegiatan penyidikan berlangsung. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pimpinan BGN pada Selasa (2/6/2026) malam. Presiden resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai penggantinya. Selain itu, dua wakil kepala badan juga turut diganti dalam restrukturisasi tersebut. Hingga saat ini, Kejagung belum mengungkap secara resmi perkara yang menjadi dasar penggeledahan di kantor BGN. Publik masih menunggu penjelasan lebih lanjut terkait dugaan kasus yang sedang ditangani penyidik.

Sumba Barat Daya, SiletSumba.com – Langkah cepat dan tegas jajaran Polres Sumba Barat Daya dalam mengamankan dugaan penyelundupan minyak tanah dan minyak goreng bersubsidi di Pelabuhan Waikelo patut diapresiasi. Penindakan yang dilakukan pada 1 Juni 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga keadilan distribusi barang-barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat.Aparat Polres Sumba Barat Daya mengamankan dugaan penyelundupan 20 jerigen minyak tanah ukuran 20 liter dan 100 dos Minyak Kita yang diduga hendak dikirim ke Nusa Tenggara Barat menggunakan Kapal Sumber Surya GT.31 No.55/LLJ melalui Pelabuhan Waikelo.Kapten kapal, Rahman, membenarkan adanya penindakan tersebut.“Benar, tadi malam terjadi penangkapan. Barang buktinya berupa minyak tanah sebanyak 20 jerigen ukuran 20 liter dan Minyak Kita sebanyak 100 dos. Semuanya sudah diamankan oleh kepolisian di ruang Tindak Pidana Tertentu Polres Sumba Barat Daya,” ujarnya.Menurut Rahman, 100 dos Minyak Kita tersebut disebut milik seseorang berinisial G, sementara minyak tanah diterima oleh kru kapal asal Sape.“Pembelinya ada dua orang, yakni berinisial A dan R. Saya bersama enam orang kru sudah memberikan keterangan kepada penyidik Tipidter Polres SBD,” ungkapnya.Kepala Syahbandar Pelabuhan Waikelo, Tonny E. Bokti, juga membenarkan adanya pengamanan barang bukti dan terduga pelaku.“Barang bukti sudah diamankan bersama terduga pelaku penyelundup,” katanya.Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya, Misna, mengaku langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait penangkapan tersebut.“Saya langsung ke Polres sekitar pukul 00.00 WITA untuk memperoleh informasi lebih lanjut,” katanya.Misna memberikan apresiasi atas kerja keras Polres SBD dalam mengawasi distribusi barang subsidi yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah.“Selama ini kami berkolaborasi dengan Polres dalam pengawasan BBM dan bahan pokok bersubsidi. Namun dalam pengawasan yang kami lakukan, kami belum menemukan adanya indikasi penyelundupan seperti yang terjadi kali ini,” jelasnya.Menurutnya, informasi yang diterima menyebutkan dugaan transaksi dilakukan pada malam hari sehingga sulit terpantau dalam pengawasan rutin.Ia menegaskan bahwa minyak tanah bersubsidi maupun Minyak Kita merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat dan menekan laju inflasi daerah.“Pemerintah pusat memberikan subsidi agar masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Karena itu, penyalahgunaan distribusi barang subsidi sangat merugikan masyarakat dan harus ditindak tegas,” tegasnya.Kasus ini kini masih ditangani Unit Tipidter Satreskrim Polres Sumba Barat Daya. Penyidik tengah mendalami asal-usul barang, jalur distribusi, dokumen perizinan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.Penindakan ini menjadi momentum penting dalam semangat Hari Lahir Pancasila, bahwa negara hadir untuk memastikan subsidi yang berasal dari uang rakyat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.Penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dapat dijerat ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sementara penyelewengan minyak goreng bersubsidi dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perdagangan dan perlindungan konsumen yang berlaku.

SUMBA BARAT DAYA — Kunjungan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, dalam agenda kegiatan di SMP Negeri 1 Kodi Utara menjadi sorotan publik setelah memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.Sejumlah warga menyoroti momen kunjungan tersebut yang dinilai tidak disertai peninjauan langsung ke rumah warga di Desa Hameli Ate, yang sebelumnya ramai diperbincangkan karena kondisi sosialnya.Rumah warga yang dimaksud disebut berada di sekitar wilayah kegiatan dan menjadi perhatian publik karena dinilai masih membutuhkan penanganan melalui program sosial dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.Dalam agenda resmi tersebut, Bupati diketahui hanya menghadiri kegiatan di lingkungan SMP Negeri 1 Kodi Utara tanpa informasi mengenai kunjungan lanjutan ke rumah warga yang dimaksud.Kondisi ini kemudian memicu diskusi di ruang publik, dengan sebagian masyarakat mempertanyakan apakah momentum kunjungan kerja di wilayah Kodi Utara dapat sekaligus dimanfaatkan untuk melihat langsung kondisi sosial warga di sekitar lokasi kegiatan.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak sekolah terkait sorotan publik tersebut. Masyarakat berharap pemerintah tetap membuka ruang transparansi dan memastikan setiap agenda kunjungan kerja memberi dampak langsung bagi warga, khususnya di wilayah yang menjadi perhatian sosial seperti Desa Hameli Ate.

SILETSUMBA.COM | Kodi Utara, Sumba Barat DayaKondisi memprihatinkan dialami keluarga Nikodemus Niha Bombo, warga Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Rumah yang menjadi tempat tinggal mereka diketahui telah tumbang dan rubuh, namun hingga saat ini keluarga tersebut masih bertahan menempati lokasi yang sama karena keterbatasan ekonomi dan belum memiliki tempat tinggal pengganti.Fakta tersebut menjadi perhatian dan sorotan masyarakat yang berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk membantu keluarga tersebut mendapatkan hunian yang layak dan aman.Di tengah berbagai program pembangunan yang terus berjalan, kondisi yang dialami keluarga Nikodemus Niha Bombo menjadi gambaran bahwa masih ada warga yang hidup dalam keterbatasan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun para pihak yang memiliki kepedulian sosial.Warga sekitar berharap Pemerintah Desa Hameli Ate, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, hingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat turun langsung melihat kondisi yang sebenarnya dan memberikan bantuan melalui program Rumah Layak Huni (RLH) atau program bantuan sosial lainnya."Rumahnya memang sudah tumbang dan rubuh. Keluarga ini tetap bertahan karena tidak memiliki pilihan lain. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah," ungkap salah seorang warga setempat.Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan segera agar keluarga yang bersangkutan tidak terus hidup dalam situasi yang membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka.Masyarakat berharap jeritan hati keluarga Nikodemus Niha Bombo dapat didengar oleh para pemangku kebijakan. Kehadiran negara melalui program bantuan perumahan sangat dinantikan agar keluarga tersebut dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan manusiawi.SILETSUMBA.COM mengajak seluruh pihak terkait untuk melihat kondisi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih membutuhkan uluran tangan dan perhatian nyata.Reporter : Tim Silet SumbaEditor : Redaksi SiletSumba.com

Representasi DPP GRIB JAYA Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) di NTT, Jusup KoeHoea, S.Pd.,CPA. (JK)Delapan puluh satu tahun setelah Bung Karno memperkenalkan Pancasila pada 1 Juni 1945, pertanyaan yang layak diajukan kepada seluruh pemimpin di Nusa Tenggara Timur adalah: sudah sejauh mana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan dan budaya kepemimpinan di daerah ini?Pertanyaan tersebut penting karena realitas yang dihadapi masyarakat NTT hari ini masih menyisakan ironi yang menyakitkan. Di satu sisi, para pejabat dan elite politik berlomba-lomba berbicara tentang pembangunan, kesejahteraan, dan kemajuan daerah. Namun di sisi lain, masyarakat masih berhadapan dengan kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan yang belum merata, pelayanan publik yang sering dikeluhkan, serta berbagai kasus korupsi yang terus bermunculan dari waktu ke waktu.Lebih ironis lagi, NTT masih kerap dicap sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Stigma itu bukan sekadar persoalan statistik, tetapi cermin dari kegagalan kolektif dalam mengelola potensi daerah yang sesungguhnya sangat kaya.Pertanyaannya sederhana: mengapa daerah yang kaya sumber daya, kaya budaya, kaya pariwisata, dan kaya sumber daya manusia justru masih bergulat dengan kemiskinan?Jawabannya tentu tidak sesederhana satu faktor. Namun kita tidak boleh menutup mata bahwa salah satu akar masalah yang terus menghambat kemajuan NTT adalah budaya kepemimpinan yang belum sepenuhnya bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang dari kas negara. Korupsi adalah pencurian masa depan rakyat. Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, yang dicuri adalah masa depan anak-anak NTT. Ketika anggaran kesehatan diselewengkan, yang dipertaruhkan adalah nyawa masyarakat. Ketika proyek pembangunan dimainkan oleh kepentingan kelompok tertentu, yang menjadi korban adalah rakyat kecil yang menunggu perubahan.Sementara itu, nepotisme adalah penyakit yang lebih berbahaya karena sering dianggap biasa. Jabatan diberikan karena kedekatan, bukan kompetensi. Kesempatan dibuka untuk keluarga dan kelompok tertentu, sementara putra-putri terbaik daerah hanya menjadi penonton. Akibatnya, birokrasi kehilangan profesionalisme dan pembangunan berjalan tanpa arah yang jelas.Hari Lahir Pancasila 2026 harus menjadi momentum untuk mengatakan dengan tegas bahwa NTT tidak membutuhkan lebih banyak slogan. NTT membutuhkan keberanian untuk berubah.Sudah terlalu lama masyarakat disuguhi narasi keberhasilan, tetapi masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan. Sudah terlalu lama elite politik berbicara tentang persatuan, tetapi masih ada praktik-praktik eksklusif yang meminggirkan partisipasi publik. Sudah terlalu lama jargon anti-korupsi dikumandangkan, tetapi integritas sering kali berhenti pada baliho dan pidato resmi.Yang dibutuhkan hari ini adalah revolusi budaya kepemimpinan.Pemimpin harus berhenti melihat jabatan sebagai alat kekuasaan dan mulai melihatnya sebagai amanah pelayanan. Birokrasi harus berhenti menjadi tempat berbagi pengaruh dan mulai menjadi ruang pengabdian profesional. Politik harus berhenti menjadi arena transaksi kepentingan dan kembali menjadi instrumen perjuangan rakyat.Pancasila tidak pernah mengajarkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Pancasila tidak pernah mengajarkan bahwa jabatan adalah hak istimewa keluarga atau kelompok tertentu. Pancasila mengajarkan keadilan sosial, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat.Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momen evaluasi terbuka bagi seluruh pejabat publik di NTT. Masyarakat berhak bertanya:Mengapa kemiskinan masih menjadi persoalan utama?Mengapa pelayanan publik belum maksimal?Mengapa praktik nepotisme masih sering dikeluhkan?Mengapa kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tertentu terus menurun?Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini?Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan bentuk cinta terhadap NTT. Sebab daerah ini tidak akan berubah jika kritik dianggap musuh dan pengawasan publik dianggap ancaman.Masa depan NTT tidak boleh ditentukan oleh segelintir elite. Masa depan NTT harus dibangun melalui kolaborasi semua pihak: pemerintah, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, dan generasi muda. Tidak ada satu kelompok pun yang mampu menyelesaikan persoalan daerah sendirian.Sudah waktunya NTT keluar dari politik pencitraan menuju politik karya. Keluar dari budaya loyalitas buta menuju budaya meritokrasi. Keluar dari praktik nepotisme menuju kompetisi yang sehat. Keluar dari ketergantungan bantuan menuju pembangunan yang berkelanjutan.Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 harus menjadi titik balik.Jika para pemimpin masih nyaman dengan budaya lama, maka kemiskinan akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi jika ada keberanian untuk memutus rantai korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka NTT memiliki peluang besar menjadi salah satu provinsi yang paling maju di kawasan timur Indonesia.Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah. Pancasila adalah alat ukur moral bagi setiap pemegang kekuasaan.Maka pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, rakyat NTT patut menyampaikan pesan yang tegas kepada seluruh pemimpin:Jangan hanya menghafal Pancasila. Jalankan Pancasila. Jangan hanya berbicara tentang rakyat. Bekerjalah untuk rakyat. Jangan hanya menjanjikan perubahan. Jadilah perubahan itu sendiri.Karena NTT tidak kekurangan potensi.Yang sering kurang adalah keberanian untuk memutus mata rantai korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini menghambat kemajuan daerah.Penulis: Jusup KoeHoea

Wewewa Barat, SiletSumba.com – Warga melaporkan adanya suara ledakan keras yang diduga berasal dari jaringan listrik PLN di jalur Tenateke – Pertigaan Lagalete – Deogloriam, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Minggu malam.Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti ledakan tersebut belum diketahui dan masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait. Sejumlah warga mengaku mendengar suara ledakan yang cukup keras dari arah jaringan listrik di lokasi kejadian.Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak mendekati kabel maupun peralatan listrik yang diduga mengalami gangguan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.Tim SiletSumba.com masih berupaya menghimpun informasi lebih lanjut dari warga setempat dan pihak berwenang terkait kondisi terkini di lokasi kejadian. Informasi akan diperbarui setelah ada keterangan resmi.

SUMBA BARAT DAYA – Komitmen Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, untuk memperketat pengawasan dan melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa kini mulai diuji oleh fakta-fakta yang muncul di lapangan.Sorotan publik mengarah ke Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, setelah terungkap kondisi salah satu warga yang masih menempati rumah tidak layak huni. Temuan tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah besarnya alokasi Dana Desa yang diterima desa tersebut dalam dua tahun terakhir.Berdasarkan data yang dipublikasikan media, Desa Hameli Ate menerima Dana Desa sebesar Rp1.511.664.000 pada tahun 2024 dan Rp1.461.737.000 pada tahun 2025. Dengan demikian, total Dana Desa yang diterima dalam periode dua tahun mencapai Rp2.973.401.000.Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran desa dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.Sebelumnya, Bupati SBD menegaskan pentingnya audit dana desa sebagai langkah untuk memastikan anggaran yang dikucurkan pemerintah benar-benar menghasilkan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Pernyataan itu bahkan menjadi perhatian publik karena menyoroti fenomena desa yang menerima anggaran besar namun belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.Kini, perhatian masyarakat tertuju pada implementasi komitmen tersebut. Sejumlah kalangan menilai audit yang direncanakan pemerintah daerah harus mampu menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk terkait prioritas pembangunan dan manfaat anggaran bagi kelompok warga yang masih hidup dalam kondisi rentan.Pengamat tata kelola pemerintahan menilai audit dana desa tidak cukup hanya berfokus pada kelengkapan administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Evaluasi juga perlu melihat dampak langsung program terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama pada sektor-sektor dasar seperti perumahan, sanitasi, dan kesejahteraan sosial.Kasus yang mencuat di Hameli Ate dinilai menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana desa. Di satu sisi, desa menerima anggaran miliaran rupiah. Namun di sisi lain, masih ditemukan warga yang hidup dalam kondisi yang memerlukan perhatian serius.Karena itu, publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam menindaklanjuti komitmen audit yang telah disampaikan. Transparansi hasil audit dan keterbukaan informasi dinilai akan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.Pada akhirnya, keberhasilan audit dana desa tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang diperiksa atau laporan yang disusun, tetapi dari kemampuannya menjawab pertanyaan mendasar masyarakat: apakah dana yang dialokasikan negara benar-benar telah memberikan manfaat yang nyata bagi warga yang paling membutuhkan.

SUMBA BARAT DAYA, 30 Mei 2026 — Kepedulian terhadap keluarga Bapak Kornelis Kanda Toro, warga Kampung Nangga Dolo, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, terus mengalir. Setelah kondisi rumah keluarga tersebut menjadi perhatian publik, bantuan kemanusiaan mulai berdatangan dari berbagai pihak.Pada Sabtu (30/05/2026), bantuan berupa seng disalurkan dari DR. Umbu Rudi Yanto Hunga atau yang akrab disapa Rudi Kabunang, melalui perwakilan Cristopel Katupu kepada keluarga Kornelis Kanda Toro di Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi rumah keluarga Kornelis yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Rumah yang ditempati keluarga itu sebelumnya menjadi perhatian publik karena kondisinya yang sangat memprihatinkan dan dinilai tidak layak huni.Dalam keterangannya, Rudi Kabunang menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan dan panggilan hati untuk hadir membantu masyarakat kecil yang sedang mengalami kesulitan.“Kita tidak boleh tutup mata terhadap saudara-saudara kita yang hidup dalam keterbatasan. Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi saya berharap bisa sedikit meringankan beban keluarga Bapak Kornelis. Semangat gotong royong dan kepedulian harus terus hidup di tengah masyarakat,” ujar Rudi Kabunang.Penyerahan bantuan ini juga mendapat dukungan dari Gerakan Pemuda Peduli Kodi Sumba yang selama ini aktif bergerak membantu warga membutuhkan dan menggalang donasi kemanusiaan.Kehadiran bantuan ini menjadi secercah harapan bagi keluarga Kornelis Kanda Toro. Di tengah keterbatasan hidup dan kondisi orang tua yang sudah lanjut usia, kepedulian berbagai pihak menjadi bukti bahwa solidaritas sosial masih hidup di tengah masyarakat.

Kabupaten Sumba Barat Daya, aksi kemanusiaan mulai bergerak. Pemuda Kodi Peduli Kemanusiaan menyalurkan donasi awal berupa seng, paku, dan sembako untuk membantu meringankan beban keluarga yang hidup dalam keterbatasan.Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari anggota DPR RI, DR. Umbu Rudi Kabunang dari Fraksi Golkar, setelah kondisi keluarga Kornelis mendapat perhatian dari berbagai pihak.Turut hadir dalam penyaluran bantuan itu yakni Stefanus Mete, Silvester Homba, dan Christofel Katupu, bersama tim Pemuda Kodi Peduli Kemanusiaan, sebagai bentuk solidaritas terhadap warga yang membutuhkan perhatian bersama.Silvester Homba mengatakan bahwa langkah ini lahir dari rasa kemanusiaan setelah melihat langsung kondisi tempat tinggal Kornelis yang dinilai sangat memprihatinkan.“Kami hanya mencoba menjadi jembatan kepedulian. Ketika melihat langsung kondisi Bapa Kornelis, hati kami tergerak untuk berkoordinasi dan menyampaikan kondisi ini kepada Bapak DR. Umbu Rudi Kabunang. Syukur, respons beliau sangat cepat. Bantuan hari ini mungkin belum besar, tapi kami berharap ini menjadi awal agar lebih banyak tangan terbuka membantu keluarga ini,” ujar Silvester.Menurutnya, bantuan tahap awal ini belum mampu menjawab seluruh kebutuhan keluarga. Karena itu, Pemuda Kodi Peduli Kemanusiaan masih terus melakukan penggalangan dana untuk penyediaan kayu dan kebutuhan lainnya, serta mengajak tenaga sukarelawan guna membangun gubuk sederhana yang lebih layak untuk ditempati keluarga Kornelis.“Kadang orang kecil terlalu lama menunggu proses. Karena itu kami memilih bergerak, mengetuk pintu-pintu kepedulian. Sekarang kami masih berjuang mengumpulkan dana untuk kayu dan mengajak tenaga sukarelawan agar Bapa Kornelis bisa punya tempat berteduh yang lebih layak,” tambahnya.Sementara itu, Christofel Katupu menyampaikan bahwa kepedulian terhadap sesama tidak boleh berhenti pada rasa prihatin semata.“Kami percaya bahwa kemanusiaan tidak boleh menunggu terlalu lama. Karena itu, kami berinisiatif berkoordinasi agar kondisi Bapa Kornelis bisa mendapat perhatian. Terima kasih kepada Bapak DR. Umbu Rudi Kabunang yang telah merespons dan menunjukkan kepedulian nyata. Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban keluarga,” ungkap Christofel.Ia berharap semakin banyak pihak ikut tergerak membantu. Menurutnya, perjuangan saat ini bukan untuk menghadirkan rumah mewah, melainkan sekadar tempat berteduh yang lebih aman dan layak.“Harapan kami sederhana, semoga semakin banyak pihak yang tergerak membantu. Karena yang sedang kami perjuangkan bukan rumah mewah, tapi sekadar tempat berteduh yang lebih aman dan layak bagi seorang bapa tua yang selama ini hidup dalam keterbatasan,” tutupnya.Saat ini, proses penggalangan bantuan masih terus berlangsung. Pemuda Kodi Peduli Kemanusiaan berharap solidaritas masyarakat dapat terus tumbuh, agar keluarga Kornelis Kanda Toro bisa segera memiliki tempat tinggal sederhana yang lebih aman dan layak huni.Pemuda Kodi Peduli Kemanusiaan Bersama Kita Bisa, Bersatu Kita Peduli

SILETSUMBA.COM – Tim Yayasan CSR GUNARITA dari Jakarta menggelar pelatihan bagi para guru SD Anugerah di Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Jumat (29/5/2026).Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berbasis praktik sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan.Dalam pelatihan tersebut, para guru diberikan pendampingan mengenai cara membuat berbagai media dan alat peraga sederhana yang memungkinkan siswa melakukan eksperimen secara langsung, baik di dalam kelas maupun di luar ruangan.Tim CSR GUNARITA menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis praktik dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta keterampilan memecahkan masalah sejak usia dini.Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi pelatihan. Mereka tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga mempraktikkan pembuatan alat peraga edukatif yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar sehari-hari.Pihak SD Anugerah menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing.Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Yayasan CSR GUNARITA dalam mendukung pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Sumba Barat Daya.