Silet Sumba

Ada harga mahal di balik sebuah ketegasan. Pemandangan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla Ngadu Bonnu, yang berjalan di barisan terdepan menerobos medan sulit dan berhadapan langsung dengan massa yang marah, memang menunjukkan keberanian seorang pemimpin. Namun, di sisi lain, ini membuka pertanyaan kritis tentang fungsi protokoler dan standar keamanan seorang kepala daerah.Dalam situasi dengan eskalasi konflik yang tinggi, di mana emosi warga Desa Werilolo yang tak terkendali, standar operasional pengamanan seharusnya menempatkan pejabat VVIP di zona steril dan aman. Akan tetapi, yang terjadi di Wee Waira justru sebaliknya. Bupati terlihat memimpin rombongan, menempatkan dirinya sebagai "ujung tombak" yang berhadapan langsung dengan potensi bahaya.Meskipun aparat Brimob dan TNI membentuk lingkaran pengamanan, posisi Bupati yang begitu dekat dengan pusat kericuhan adalah sebuah pertaruhan besar. Staf protokoler, yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kelancaran agenda pimpinan, tampak "tertinggal" di belakang, seolah hanya mengikuti dinamika yang sudah tak terkendali.Lantas, bagaimana jika ada oknum yang nekat bertindak jahat? Bagaimana jika sebuah lemparan batu meleset dari penjagaan aparat dan mengenai langsung sang Bupati?Membiarkan seorang kepala daerah berjalan di depan dalam situasi yang belum sepenuhnya kondusif adalah sebuah kelengahan fatal dalam manajemen keamanan. Keberanian seorang pemimpin memang patut diacungi jempol, tetapi tugas utama tim pengamanan dan protokoler adalah memastikan keberanian itu tidak berakhir menjadi tragedi.Insiden di Wee Waira ini harus menjadi evaluasi serius. Protokol pengamanan kepala daerah bukanlah sekadar mendampingi, melainkan mengkalkulasi dan memitigasi setiap risiko. Apa yang terjadi kemarin menunjukkan adanya celah, di mana Bupati justru dibiarkan mengambil risiko terbesar sendirian di garis paling depan.

Suasana penegasan batas wilayah antara Desa Wee Kurra dan Desa Weri Lolo memuncak pada Jumat (10/10/2025). Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla Ngadu Bonnu, terpaksa turun langsung ke titik konflik di bawah pengawalan ketat aparat Polisi, Brimob dan TNI untuk berhadapan langsung dengan sekelompok warga Desa Werilolo yang menolak pemasangan pilar batas.Berdasarkan pantauan langsung jurnalis Siletsumba.com di lokasi, situasi yang semula berupa dialog di bawah tenda berubah menjadi tegang saat tim teknis bergerak untuk memasang pilar batas. Sejumlah warga Desa Werilolo Kecamatan Wewewa Selatan melakukan perlawanan fisik, yang berujung pada kericuhan.Di tengah situasi yang memanas, Bupati Ratu Wulla menunjukkan ketegasannya. Dengan dikelilingi pasukan Polisi, Brimob dan TNI AD, ia berjalan kaki melewati medan yang sulit untuk menemui langsung warga yang menolak."Saya tegaskan, tidak ada yang berubah dari ketetapan yang sudah diputuskan oleh Bupati Sumba Barat Thimotius Langgar tahun 2002. Tidak ada!" seru Bupati Ratu Wulla kepada salah satu warga.Ia menjelaskan bahwa proses ini murni untuk penertiban administrasi dan berdasarkan data titik koordinat yang sah secara hukum, bukan untuk merampas hak pribadi warga."Yang saya urus ini batas administrasi desa, saya tidak urus hak pribadi," tegasnya. "Ini sekarang pakai titik koordinat, tidak bisa kita tipu-tipu lagi. Saya pun tidak berani melawan hukum, karena datanya jelas."Meskipun Bupati telah memberikan penjelasan langsung, penolakan tetap terjadi saat eksekusi pemasangan pilar hendak dilanjutkan. Aparat yang bersiaga terpaksa mengambil tindakan tegas dengan mengamankan beberapa warga yang terus melakukan perlawanan. Suasana pun diwarnai teriakan dan isak tangis dari pihak keluarga yang diamankan.Insiden ini menjadi penutup yang menegangkan dari serangkaian proses mediasi yang telah dilakukan. Sikap tegas Bupati Ratu Wulla menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan keputusan hukum yang sudah final, meskipun harus berhadapan dengan resistensi keras dari sebagian masyarakat di lapangan.

Proses penegasan batas wilayah antara Desa Wee Kurra dan Desa Weri Lolo diwarnai aksi protes pada Jumat (10/10/2025). Sejumlah warga Desa Werilolo Kecamatan Wewewa Selatan yang tidak terima dengan keputusan tersebut terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan saat Bupati bersama tim gabungan hendak melakukan pemasangan pilar batas.Berdasarkan pantauan dan rekaman video langsung oleh jurnalis Siletsumba.com di lokasi, suasana yang semula kondusif berubah menjadi tegang. Terlihat beberapa warga berteriak histeris dan berusaha menghalangi petugas yang akan menanam patok batas."Boleh batas, tapi jangan tanam pilar!" teriak salah seorang warga di tengah kerumunan, menunjukkan penolakan terhadap tindakan fisik penandaan batas di atas tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka.Aparat kepolisian dari satuan berseragam taktis dan anggota TNI yang berjaga di lokasi segera bertindak untuk mengamankan situasi. Beberapa warga yang dianggap sebagai provokator terlihat diamankan dan ditenangkan oleh petugas untuk mencegah eskalasi kericuhan.Insiden ini terjadi setelah acara seremonial dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla Ngadu Bonnu.Kericuhan ini menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan telah dicapai di tingkat elit desa dan pemerintahan, penolakan dari sebagian warga di tingkat akar rumput masih menjadi tantangan serius dalam penyelesaian sengketa ini. Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi masih dalam penanganan aparat keamanan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumba Barat Daya, Simon Lende, memberikan penjelasan teknis terkait dasar hukum penegasan batas wilayah antara Desa Wee Kurra dan Desa Weri Lolo. Ia menegaskan bahwa peta dan titik koordinat yang menjadi acuan bukanlah keputusan sepihak dari pemerintah, melainkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak desa."Peta ini tidak muncul sendiri. Titik koordinat ini sudah disepakati oleh dua desa melalui para tokoh dan aparatnya, bukan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) atau pemerintah yang menentukan," jelas Simon Lende di hadapan masyarakat, Jumat (10/10/2025).Simon Lende memaparkan bahwa kepemilikan peta batas desa yang sah adalah syarat mutlak bagi sebuah desa untuk bisa berdiri atau dimekarkan. Tanpa peta resmi, sebuah desa tidak akan mendapatkan kodifikasi dari pemerintah pusat.Prosesnya, kata dia, dimulai dari kesepakatan di tingkat bawah. Data hasil musyawarah dan kesepakatan antar tokoh desa mengenai batas-batas wilayah kemudian disampaikan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG), lembaga negara yang berwenang menerbitkan peta resmi."Data-data itulah yang disampaikan kepada BIG. Kami dari Pemda hanya memfasilitasi. Peran kami hari ini adalah menegaskan tempat pilar sesuai titik koordinat yang sudah disepakati oleh dua desa ini," tegasnya.Ia menambahkan bahwa BIG adalah satu-satunya lembaga yang sah untuk mengeluarkan peta desa, peta kecamatan, hingga peta batas negara.Sebagai simbol finalisasi dari proses tersebut, Simon Lende menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan menyerahkan secara resmi peta batas desa yang telah dicetak dan disahkan kepada masing-masing kepala desa, yakni Kepala Desa Wee Kurra dan Kepala Desa Weri Lolo. Penjelasan ini memberikan pemahaman kepada warga bahwa keputusan yang ditegaskan hari itu memiliki dasar hukum yang kuat dan legitimasi sosial karena berasal dari kesepakatan mereka sendiri.

Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ratu Wulla Ngadu Bonnu, memberikan arahan tegas saat memimpin prosesi penegasan tapal batas antara Desa Wee Kurra dan Desa Weri Lolo, Jumat (10/10/2025). Di hadapan warga kedua desa, Bupati Ratu Wulla menekankan bahwa semua pihak, termasuk dirinya sebagai kepala daerah, harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku."Hari ini kehadiran saya untuk menegaskan batas administrasi. Perlu diingat, kita semua terikat oleh aturan. Kalau kita melanggar aturan, kita akan berhadapan dengan hukum," tegas Bupati Ratu Wulla dalam sambutannya di Wee Waira.Ia menjelaskan bahwa keputusan yang diambil pemerintah daerah bukanlah untuk menciptakan batas baru, melainkan menegaskan kembali batas yang sudah ada sesuai dengan ketetapan dan regulasi yang sah pada tahun 2002 oleh Bupati Sumba Barat saat itu, Timotius Langgar. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mengakhiri polemik yang selama ini terjadi."Saya tidak menetapkan, tetapi saya menegaskan kembali apa yang menjadi ketetapan. Ini yang akan kita patuhi bersama," ujarnya.Dalam suasana yang dialogis, Bupati Ratu Wulla berulang kali meminta persetujuan langsung dari masyarakat yang hadir."Bapak Ibu, apakah sepakat?" tanya Bupati yang dijawab serentak "Sepakat!" oleh warga. "Ada yang keberatan? Semua setuju?" lanjutnya yang kembali disambut dengan jawaban "Tidak ada!" dan "Setuju!" dari masyarakat.Lebih lanjut, Bupati menjelaskan pentingnya kejelasan batas wilayah untuk kelancaran program pembangunan. Menurutnya, sengketa wilayah seringkali menghambat penyaluran bantuan dan program pemerintah karena ketidakjelasan administrasi."Kalau batas tidak jelas, akhirnya saya pusing mau taruh (program) di titik mana yang aman. Dengan adanya kejelasan ini, pembangunan bisa berjalan dengan baik untuk semua," jelasnya.Setelah mendapat persetujuan penuh dari warga, Bupati Ratu Wulla menginstruksikan tim teknis untuk segera melakukan pemasangan patok atau pilar di titik-titik koordinat yang telah ditentukan sebagai penanda fisik batas kedua desa.

Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ratu Wulla Ngadu Bonnu, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMOPINDA), pada Jumat (10/10/2025), turun langsung untuk memimpin prosesi penegasan kembali batas administrasi pemerintahan antara Desa Wee Kurra di Kecamatan Wewewa Barat dengan Desa Weri Lolo di Kecamatan Wewewa Selatan.Kegiatan yang telah lama dinantikan masyarakat ini dipusatkan di Wee Waira, titik yang menjadi penanda perbatasan kedua wilayah. Kehadiran Ibu Bupati beserta rombongan disambut antusias oleh puluhan warga dari kedua desa, tokoh adat, dan aparat desa setempat.Momen ini menjadi puncak dari upaya penyelesaian polemik perbatasan yang telah berlangsung lama. Dengan ditetapkannya batas administrasi yang jelas, Bupati Ratu Wulla membuktikan komitmen dan menepati janjinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di tengah masyarakat.Dalam suasana yang khidmat, acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Marten Dama Nairo, salah seorang tokoh masyarakat. Dalam doanya, ia menyampaikan rasa syukur atas kehadiran pemerintah untuk menjadi penengah dan membawa solusi damai."Kami berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Ibu Bupati yang kami hormati sebagai ibu kami di daerah ini, karena telah hadir sebagai pengayom. Semoga dengan adanya kejelasan hari ini, masyarakat kedua desa bisa hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera," ungkap Marten dalam penggalan doanya.Berdasarkan pantauan di lokasi, proses penegasan batas ditandai dengan penandatangan dan pembentangan peta wilayah yang disaksikan langsung oleh Bupati, perwakilan dari TNI-Polri, pimpinan OPD terkait, para camat, serta kepala desa dan masyarakat dari Wee Kurra dan Weri Lolo.Dengan adanya penegasan ini, diharapkan tidak ada lagi sengketa atau kebingungan terkait administrasi dan pelayanan publik bagi warga di wilayah perbatasan. Langkah pemerintah daerah ini diapresiasi sebagai wujud nyata negara hadir dalam menyelesaikan persoalan hingga ke tingkat desa.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali terwujud melalui program revitalisasi di SD Masehi Tanggaba. Sekolah yang terletak di Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya ini, kini sedang direhabilitasi total untuk menyediakan fasilitas belajar yang lebih layak bagi para siswa.​Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, proyek ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang didukung oleh Direktorat Jenderal PAUD DASMEN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bantuan pemerintah sebesar Rp. 2.149.066.674 ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dan dikelola langsung oleh pihak sekolah bersama komite.​Proses revitalisasi ini mencakup pembongkaran gedung lama yang sudah lapuk dimakan usia. Dalam sebuah video yang direkam di lokasi, terlihat kondisi bangunan yang dinding dan atapnya sudah roboh dengan sendirinya. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya proyek perbaikan ini.​Saat ini, para pekerja sedang disibukkan dengan berbagai tahap pembangunan, mulai dari pemasangan fondasi hingga perakitan rangka besi untuk tiang-tiang baru.​Menurut keterangan dari kepala sekolah, guru, dan komite, bantuan revitalisasi ini adalah yang pertama kali diterima oleh SD Masehi Tanggaba. Total ada sembilan ruangan yang akan direnovasi, termasuk ruang kelas, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), mes guru, dua unit toilet, dan ruang administrasi. Proyek ini ditargetkan selesai dalam 120 hari kalender.​Dengan adanya revitalisasi ini, diharapkan SD Masehi Tanggaba dapat memiliki bangunan yang kokoh dan fasilitas yang memadai. Hal ini tentu akan berdampak positif pada semangat belajar siswa dan kualitas pendidikan di wilayah Wewewa Tengah.

Sekolah Dasar (SD) Masehi Tenggaba, yang berlokasi di pinggir Jalan Negara, menerima berkah yang tak terduga berupa bantuan dana sebesar lebih dari 2 Miliar Rupiah dari Kementerian Pendidikan. Bantuan ini akan digunakan untuk merenovasi total sembilan ruangan kelas, membangun dua unit toilet dengan delapan bilik, satu ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), satu mess guru, dan satu ruang administrasi.​Kepala SD Masehi Tenggaba, Ibu Yakoba Pora Ramb, S.Th, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan ini. “Kami sangat bersyukur. Sekian purnama, sekian tahun, kami kalau hujan memang sebagian ruangan sudah bocor, sehingga kami harus berurusan dengan air di dalam ruangan belajar,” jelasnya.​Dengan bantuan ini, semua ruangan yang akan direnovasi adalah yang kondisinya paling memprihatinkan, bahkan temboknya rentan roboh akibat guncangan dari kendaraan berat yang melintas di jalan raya.​Proses pengajuan bantuan ini dimulai dengan kejutan. Saat mendapatkan kabar tentang bantuan rehab 9 ruangan, pihak sekolah—yang terdiri dari guru dan staf pendidikan—merasa sangat senang. Namun, saat tim perencanaan dan pengawas dari kementerian melakukan survei langsung, mereka menemukan bahwa kondisi ruangan kelas A dan B sangat tidak layak. Temboknya, yang hanya dibangun dengan batu silang, berisiko runtuh karena guncangan dari lalu lintas di jalan umum.​“Kami tidak mengerti sama sekali masalah teknis. Awalnya kami cukup menolak karena takut, tapi setelah tim perencanaan dan pengawas menjelaskan, kami akhirnya oke,” kata Ibu Yakoba.​Dalam prosesnya, pihak sekolah selalu melibatkan doa dan keyakinan spiritual. "Ini adalah kuasa Tuhan. Kami mengawali dengan ibadah, menyerahkan gedung ini kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan pula yang mengakhirinya. Setelah proyek ini selesai, kami semua akan mengatakan, 'Terpujilah nama Tuhan'," tambah Ibu Yakoba.​Selain dari Kementerian, dukungan luar biasa juga datang dari komite sekolah. Berkat kerja sama ini, SD Masehi Tenggapa berhasil membangun satu unit kantin dan beberapa toilet yang layak digunakan oleh siswa dan guru.​SD Masehi Tenggaba menjadi saksi bahwa dengan niat baik dan kolaborasi, kondisi pendidikan dapat terus ditingkatkan demi masa depan anak-anak.

Veronika Wolla, seorang mahasiswi KKN (Kuliah Kerja Nyata) dari Universitas Stella Maris Sumba, kini berani buka suara setelah menjadi korban pelecehan daring. Didampingi oleh Kepala Desa Reda Pada, Ananias Bulu Bili S.Th., Veronika mengungkapkan kronologi kejadian kepada media Silet Sumba pada Jumat (26/9), setelah foto telanjangnya beredar di media sosial.​Menurut Veronika, kejadian ini terungkap saat adiknya, Maya, menginformasikannya bahwa ada foto tidak senonoh yang menampilkan dirinya. Foto tersebut dikirim melalui pesan dari sebuah akun Facebook dengan nama Kaka Jhee.​"Saya kaget dan langsung menangis. Saya tidak pernah buat masalah dengan siapa pun, tapi tiba-tiba foto saya disebarkan," ungkap Veronika. Ia juga menambahkan bahwa pelaku mengancam akan menyebarkan foto lain jika permintaannya untuk mentransfer sejumlah uang tidak dipenuhi.​Kepala Desa Ananias Bulu Bili S.Th. turut memberikan pernyataan tegas terkait kasus ini. Ia menjamin bahwa selama dua bulan di desa, para mahasiswa KKN selalu berperilaku baik dan fokus pada program mereka.​"Saya tegaskan, apa yang dimuat di media itu tidak dibenarkan. Itu namanya fitnah," ujar Kepala Desa. Ia juga meminta pihak berwajib untuk segera mengusut tuntas kasus ini. "Saya meminta bagi yang berwajib, baik dari Polres atau dari mana saja, untuk menelusuri dan menindaklanjuti. Orang yang bersangkutan harus diadili dan masuk ke ranah hukum. Kejadian ini sangat mengganggu anak-anak saya, hingga mereka tidak lagi fokus pada program di desa."

Kasus dugaan praktik tidak profesional kembali mencoreng nama lembaga keuangan di Sumba Barat. Kornelis Malo Bili, warga Waitabula, mengeluhkan sulitnya pengambilan BPKB kendaraannya di Smart Waitabula, meskipun pinjaman telah lunas."Pada waktu itu kami maju di Smart lewat nama kakak saya. Kami menarik pinjaman sebanyak empat puluh juta. Selama 2 tahun, saya sudah selesaikan pinjaman dan sudah lunas," ungkap Kornelis kepada Silet Sumba, Kamis (25/09/2025).Namun, saat hendak mengambil BPKB, pihak Smart Waitabula menolak dengan alasan adanya denda sebesar Rp 16 juta."Pada waktu lunas Bapak minta BPKB oto, apa alasan dari pihak Bank Smart?" tanya redaksi Silet Sumba. Kornelis menjawab, "Karena masih ada tunggakan denda. Dan sebesar 16 jt, dan saya tidak sanggup 16 jt ini dan saya masih bertanya tanya denda uang 16jt ini dari mana?"Kejadian ini memicu reaksi keras dari tokoh masyarakat, yang juga mantan pegawai asuransi jiwa seraya kabupaten Sumba Barat pada waktu itu."Kalau pendapat saya Gidion Bulu Ngongo sebagai keluarga dan sebagai tokoh masyarakat sangat menyesal. Karena apa? Nasabah sudah selesaikan pinjamannya hanya gara-gara masih ada denda. Akhirnya ditahan BPKB. Dan denda ini enam belas juta ini harus jelas dari mana? Padahal sudah selesaikan pinjamannya dan hanya tunggak harian kok enam belas juta dari mana? yang kami tanya sebagai tokoh masyarakat dan sebagai warga. dari mana? Perhitungan dari mana yang dipakai oleh SMART? Dengan denda sampai 16 juta" ujarnya dengan nada geram.Ia juga mempertanyakan kebijakan potongan denda yang ditawarkan pihak Smart."Yang kedua bilang ada kebijakan dipotong enam juta nah kalau benar-benar sudah enam belas juta kenapa dipotong lagi? Ada apa? Berarti ada sesuatu yg tidak beres didalam SMART ini," tegasnya.Tokoh masyarakat tersebut mendesak pihak Smart Waitabula untuk transparan dan mengedepankan kepentingan rakyat kecil."Saya minta kepada SMART. Artinya harus betul-betul melihat kepada rakyat kecil jangan sampai diperdaya. Saya minta ini sebagai tokoh masyarakat harus jelas sehinggah BPKB tolong dikembalikan sebelum banyak nasabah yang protes. Itu saja harapan kami sebagai tokoh masyarakat sebagai keluarga. Kepada oknum oknum yang disebutkan nama tadi kalau benar-benar menyampaikan 16jt, tolong dikembalikan BPKB, minta pimpinannya tolong dikembalikan sehinggah nama daripada SMART itu tetap dan jangan ada persoalan," pungkasnya.Hingga berita ini diturunkan, pihak Smart Waitabula belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan ini. Silet Sumba akan terus menggali informasi dan berupaya mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.