Silet Sumba

Ada harga mahal di balik sebuah ketegasan. Pemandangan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla Ngadu Bonnu, yang berjalan di barisan terdepan menerobos medan sulit dan berhadapan langsung dengan massa yang marah, memang menunjukkan keberanian seorang pemimpin. Namun, di sisi lain, ini membuka pertanyaan kritis tentang fungsi protokoler dan standar keamanan seorang kepala daerah.Dalam situasi dengan eskalasi konflik yang tinggi, di mana emosi warga Desa Werilolo yang tak terkendali, standar operasional pengamanan seharusnya menempatkan pejabat VVIP di zona steril dan aman. Akan tetapi, yang terjadi di Wee Waira justru sebaliknya. Bupati terlihat memimpin rombongan, menempatkan dirinya sebagai "ujung tombak" yang berhadapan langsung dengan potensi bahaya.Meskipun aparat Brimob dan TNI membentuk lingkaran pengamanan, posisi Bupati yang begitu dekat dengan pusat kericuhan adalah sebuah pertaruhan besar. Staf protokoler, yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kelancaran agenda pimpinan, tampak "tertinggal" di belakang, seolah hanya mengikuti dinamika yang sudah tak terkendali.Lantas, bagaimana jika ada oknum yang nekat bertindak jahat? Bagaimana jika sebuah lemparan batu meleset dari penjagaan aparat dan mengenai langsung sang Bupati?Membiarkan seorang kepala daerah berjalan di depan dalam situasi yang belum sepenuhnya kondusif adalah sebuah kelengahan fatal dalam manajemen keamanan. Keberanian seorang pemimpin memang patut diacungi jempol, tetapi tugas utama tim pengamanan dan protokoler adalah memastikan keberanian itu tidak berakhir menjadi tragedi.Insiden di Wee Waira ini harus menjadi evaluasi serius. Protokol pengamanan kepala daerah bukanlah sekadar mendampingi, melainkan mengkalkulasi dan memitigasi setiap risiko. Apa yang terjadi kemarin menunjukkan adanya celah, di mana Bupati justru dibiarkan mengambil risiko terbesar sendirian di garis paling depan.