RSUD REDABOLO, siletsumba.com - RSUD Reda Bolo, Senin 16 Maret 2026 — Sumba Barat Daya kembali diguncang. Dugaan penyunatan honor dan insentif tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) SBD kini tak lagi sekadar bisik-bisik—ia berubah menjadi sorotan publik yang kian tajam.

Keluhan demi keluhan datang dari para tenaga kesehatan dan staf. Mereka menyuarakan hal yang sama: hak yang seharusnya diterima utuh, diduga tidak sampai sepenuhnya. Isu ini bahkan disebut telah berlangsung cukup lama.

Di tengah pusaran dugaan ini, nama Margaretha H. Selan ikut disebut dalam berbagai pengaduan. Selain itu, peran bendahara dalam alur pencairan dana juga mulai dipertanyakan publik.

Namun yang membuat sorotan semakin tajam bukan hanya soal dugaan pemotongan,

melainkan sikap yang terkesan “alergi” terhadap lensa kamera wartawan.

Saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung di RSUD Reda Bolo, ruang klarifikasi terasa tertutup. Kamera seolah dihindari, pertanyaan tak dijawab tuntas. Situasi ini justru memantik kecurigaan lebih besar di tengah masyarakat.

Publik pun bertanya:

Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus menghindar?

Jika semua sesuai aturan, mengapa transparansi terasa sulit?

Perlu ditegaskan, seluruh informasi yang beredar saat ini masih dalam tahap dugaan dan belum ada keputusan hukum yang menyatakan adanya pelanggaran. Namun, dalam kondisi seperti ini, keterbukaan informasi menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Karena yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran—

tetapi juga kepercayaan terhadap institusi pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah garda terdepan.

Hak mereka harus dilindungi, dan suara mereka harus didengar.