Silet Sumba

Sebuah video pendek Bupati Sumba Barat Daya yang sedang melakukan latihan beban dengan narasi “anti-baper” mendadak viral dan menyedot perhatian publik. Visualnya rapi, estetik, dan diproduksi layaknya konten motivasi ala influencer kebugaran. Namun bagi warga Sumba Barat Daya, yang sehari-hari menghirup realitas di luar layar, video ini menyodorkan ironi yang sulit diabaikan.Dalam video, sang Bupati tampil bugar, penuh energi, mengangkat beban berat di bawah bimbingan instruktur pribadi. Kita tidak menafikan: pemimpin yang sehat tentu lebih baik. Tetapi jurnalisme tidak berhenti pada tepuk tangan—ia bertanya, menggali, dan menelanjangi makna yang tersembunyi di balik sorot kamera.Dan di situlah letak masalahnya.Narasi “Anti-Baper”: Motivasi atau Pembelaan Diri?Audio latar yang berbunyi, “Bisa mengontrol emosinya dengan baik… gak gampang tersinggung, gak gampang tantrum,” terdengar lebih seperti pembelaan diri ketimbang pesan motivasi. Dalam komunikasi politik, ketika seorang pemimpin merasa perlu menegaskan bahwa dirinya “tidak gampang tantrum” melalui konten medsos, itu justru memancing pertanyaan:Apakah ada kegelisahan dalam dirinya terhadap persepsi publik yang menganggap sebaliknya?Apakah ini respon halus terhadap kritik yang makin nyaring soal gaya kepemimpinan yang dianggap emosional dan reaktif?Konten yang seharusnya membranding citra ketenangan malah membuka ruang dugaan soal kerentanan psikologis sang pemimpin.Kontras Tajam: Fitness Pejabat vs Pembangunan yang “Lemas”Sementara sang Bupati sibuk mengangkat besi di ruangan ber-AC, ribuan warga desa masih sibuk mengangkat jerigen air karena krisis air bersih tak kunjung tertangani.Sementara otot-otot pejabat dibentuk agar semakin kekar, birokrasi di bawahnya justru dianggap makin melemah—pelayanan lambat, penanganan infrastruktur tersendat, dan program-program sosial yang berjalan setengah hati.Di banyak titik, warga masih berkutat dengan:jalan berlubang yang menjadi “kubangan abadi”,sekolah yang rusak tanpa perbaikan berarti,Puskesmas kekurangan tenaga dan obat,anak-anak yang putus sekolah karena ekonomi keluarga yang tercekik.Kontras ini bukan sekadar masalah selera konten, tetapi cermin kedangkalan sensitivitas sosial pejabat publik.Bayang-bayang Korupsi dan Anggaran yang Tak JelasSorotan publik juga mengarah pada isu-isu yang lebih kelam. Sejumlah program pembangunan dilaporkan mangkrak atau berjalan di tempat, sementara gelombang rumor soal dugaan penyalahgunaan anggaran dan transaksi tidak transparan terus bergulir di masyarakat.Belum lagi keluhan warga soal proyek-proyek desa yang diduga “dipotong”, hibah yang tidak jelas penerimanya, serta bantuan sosial yang kabarnya tidak tepat sasaran.Ketika pembangunan tersendat, namun citra kebugaran pejabat justru dipamerkan ke publik, ketimpangan moral itu makin terasa menusuk.Rakyat Butuh Pemimpin Kuat, Bukan Sekadar Pemimpin yang Kuat BerposeTidak ada yang salah dengan berolahraga. Tidak ada yang salah dengan hidup sehat. Yang salah adalah ketika visual kebugaran itu dipertontonkan di tengah rakyat yang masih bergelut dengan perut kosong, jalan rusak, dan air tidak mengalir.Rakyat Sumba Barat Daya tidak butuh pemimpin yang hanya kuat mengangkat barbel.Rakyat butuh pemimpin yang kuat:mengangkat derita kemiskinan,mengangkat kualitas layanan publik,mengangkat keberanian untuk memutus rantai korupsi,mengangkat integritas birokrasi dari lumpur kepentingan pribadi dan kelompok.Jika Keringat itu Bisa Menjadi Air untuk DesaJika keringat yang menetes di gym bisa berubah menjadi air bersih yang mengalir ke desa-desa, atau menjadi jalan yang mulus, atau menjadi transparansi anggaran, barulah publik akan berkata:“Ibu Bupati benar-benar kuat.”Selebihnya?Itu hanya konten.Dan rakyat sudah terlalu sering diberi tontonan tanpa sentuhan.

Menanggapi maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa warga Sumba Barat Daya (SBD) di Malaysia, Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T., memberikan pernyataan tegas. Ia menekankan bahwa negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan mendesak seluruh proses pengiriman tenaga kerja harus sesuai prosedur resmi.​"Masyarakat kita harus dilindungi," tegas Bupati Ratu Wulla saat diwawancarai pada (20/10/2025).​Untuk menangani kasus-kasus yang saat ini terjadi, Bupati Ratu Wulla menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).​"Saya akan berkoordinasi dengan BP2MI agar dipastikan mereka (pekerja migran) mendapatkan perlindungan. Bagi tenaga kerja kita yang mungkin sekarang mengalami kasus," ujarnya.​Langkah koordinasi ini, lanjutnya, bertujuan untuk mencarikan solusi secepat mungkin bagi para korban, termasuk opsi repatriasi atau pemulangan kembali ke daerah asal.​Peringatan Keras: "Tidak Boleh Non-Prosedural"​Bupati SBD secara khusus menyoroti bahaya pemberangkatan pekerja migran melalui jalur tidak resmi atau non-prosedural. Ia menegaskan bahwa semua warga yang ingin bekerja di luar negeri wajib mengikuti alur yang telah ditetapkan pemerintah.​"Semua tenaga kerja yang keluar harus prosedural. Itu sudah menjadi kewajiban. Tidak boleh ada yang berangkat non-prosedural, kasihan masyarakat kita," tandasnya.​Ia juga memperingatkan agar masyarakat tidak mudah tereksploitasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Menurutnya, negara menjamin perlindungan bagi warganya, sebagaimana diatur dalam undang-undang.​"Negara pasti akan hadir memberikan perlindungan, baik sebelum bekerja, sedang bekerja, maupun setelah bekerja. Itu ada undang-undangnya," jelas Ratu Wulla.​Himbauan untuk PJTKI dan Skema G-to-G​Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ratu Wulla juga menghimbau seluruh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di wilayahnya untuk patuh pada aturan.​"Kita himbau kepada semua PJTKI yang melakukan pengiriman tenaga kerja harus patuh juga secara prosedural. Jangan sampai anak-anak kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi," katanya.​Sebagai solusi yang lebih aman, ia mempromosikan skema penempatan Government to Government (G-to-G) atau antar-pemerintah, di mana proses penempatan berada langsung di bawah kendali negara.​Kasus TPPO dengan tujuan Malaysia telah lama menjadi masalah kronis di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk SBD. Pernyataan tegas Bupati ini diharapkan dapat menekan angka kasus dan memastikan perlindungan maksimal bagi warga yang mencari penghidupan di luar negeri.

Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ratu Ngadu Bonnu Wulla, memberikan peringatan keras kepada oknum-oknum yang mencoba kembali memperkeruh situasi terkait tapal batas antara Desa Werilolo dan Desa Weekurra.​Ia menegaskan bahwa persoalan batas tersebut telah selesai secara hukum berdasarkan titik koordinat yang sah.​"Pokoknya bagi saya itu sudah beres. Sesuai titik koordinat sudah ditetapkan," tegas Bupati Ratu Wulla saat diwawancarai Siletsumba.com di Wewewa Barat, Senin (20/10/2025).​Pernyataan keras ini disampaikan Bupati menyusul insiden tragis yang dilaporkan memakan korban jiwa pada 13 Oktober 2025. Peristiwa itu terjadi hanya berselang tiga hari setelah Bupati Ratu Wulla bersama jajaran Forkopimda SBD turun langsung untuk melakukan penegasan tapal batas di lokasi pada 10 Oktober 2025.​Bupati menegaskan bahwa masyarakat harus patuh pada keputusan yang telah ditetapkan dan memperingatkan siapa pun yang berani bertindak anarkis.​"Saya berharap masyarakat harus taat terhadap keputusan yang ada. Kalau ada yang berani-berani macam-macam melanggar itu, dia berhadapan dengan hukum. Apalagi sampai anarkis," tandasnya.​Saat disinggung mengenai adanya laporan bahwa pilar batas yang telah dipasang sempat dicabut kembali oleh oknum warga, Bupati Ratu Wulla menyatakan tidak akan mentolerir tindakan provokasi tersebut.​"Kalau ternyata di belakang nanti ada masalah, ya berarti mereka yang provokator-provokator akan saya kejar terus," tegasnya.​Bupati Ratu Wulla menjelaskan bahwa penetapan batas ini bukanlah keputusan baru, melainkan penegasan kembali dari kesepakatan yang telah ada sejak lama ("keputusan Bupati Thimotius Langgar tahun 2002").​"Urusan tapal batas sudah beres. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Kita berpikir sekarang untuk kita bangun daerah," jelasnya.​Menutup wawancara, ia mengimbau agar kedua belah pihak kembali hidup normal dan menjaga situasi tetap aman.​"Himbauan kepada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan antara Weekurra dan Werilolo, tetap jaga situasi kondusif, aman. Masyarakat boleh kembali untuk bekerja," pungkasnya.

Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ratu Ngadu Bonnu Wulla, menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian dengan menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dan ratusan kilogram bibit padi kepada Kelompok Tani Kasumbu Iya Tekki di Dusun 1 Mikku Ate, Desa Waimangura.​Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Ratu Wulla ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda SBD, sejumlah pimpinan OPD, serta masyarakat adat setempat. Acara dilanjutkan dengan penanaman perdana bibit singkong gajah secara simbolis di lahan yang telah disiapkan.​Dalam sambutannya saat penyerahan bantuan, Bupati Ratu Wulla menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah.​"Hari ini saya berkunjung ke Kelompok Tani Kasumbu Iya Tekki untuk memberikan bantuan, yaitu satu unit hand tractor, satu unit kultivator, serta bibit padi 500 kilo," ujar Bupati Ratu Wulla di hadapan kelompok tani.​Beliau menegaskan bahwa bantuan ini adalah wujud kepedulian pemerintah untuk mendorong semangat para petani. "Ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah terhadap kelompok tani yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Harapan saya, Bapak Ibu harus semangat," tambahnya.​Kepala Dinas Pertanian Pak Frid Tukan dari dinas merinci bahwa benih yang diberikan adalah varietas padi unggul untuk lahan tadah hujan. "Bantuan benih padi Situ Bagendit untuk padi tada hujan sebanyak 500 kilo. Ini untuk kita tanam di musim tanam satu, mulai dari Oktober sampai April," jelasnya.​Setelah seremoni penyerahan, Bupati Ratu Wulla bersama rombongan langsung menuju lahan pertanian. Ia memimpin prosesi tanam perdana bibit singkong gajah, yang diikuti oleh pejabat lain dan anggota kelompok tani.​"Semoga [bibit ini] bisa tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang baik bagi petani, bagi masyarakat, dan akan meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ayo kita ramai-ramai tanam!" seru Bupati Ratu Wulla di tengah lahan.​Acara yang mengusung tema multikultura ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memajukan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Sumba Barat Daya.