Jakarta, siletsumba.com -

SILETSUMBA.COM – Alarm bahaya untuk seluruh kepala daerah di Indonesia akhirnya dibunyikan! Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara tegas memperingatkan agar tidak lagi menjadikan jabatan honorer sebagai hadiah politik bagi mantan tim sukses Pilkada.

Praktik lama yang selama ini dianggap biasa ternyata kini menjadi ancaman serius bagi keuangan daerah. Ribuan tenaga honorer yang direkrut tanpa kebutuhan riil dan tanpa kompetensi yang jelas akhirnya menuntut diangkat menjadi PPPK maupun ASN.

Akibatnya, APBD daerah tercekik oleh beban gaji pegawai yang terus membengkak.

"Jangan lagi jadikan tenaga honorer sebagai tempat menampung tim sukses!" tegas Tito dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI.

Menurut Tito, banyak daerah saat ini terjebak dalam lingkaran masalah yang mereka ciptakan sendiri. Setelah Pilkada selesai, tim sukses direkrut menjadi honorer. Beberapa tahun kemudian mereka menuntut status yang lebih tinggi, sementara anggaran daerah semakin terbebani.

APBD TERKUNCI UNTUK GAJI, RAKYAT HANYA MENONTON

Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena menggerus anggaran pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat.

Jalan rusak masih terbengkalai.

Sekolah-sekolah masih membutuhkan perbaikan.

Puskesmas dan tenaga kesehatan di daerah terpencil masih minim.

Namun di sisi lain, belanja pegawai terus membengkak hingga mendekati bahkan melewati batas ideal.

Jika situasi ini terus dibiarkan, maka APBD hanya akan menjadi mesin pembayaran gaji pegawai, sementara pembangunan daerah berjalan di tempat.

MORATORIUM SUDAH JELAS, JANGAN CARI CELAH!

Pemerintah pusat menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer baru sudah dimoratorium. Tidak ada lagi alasan bagi kepala daerah untuk menambah pegawai dengan dalih apa pun.

Kepala daerah yang masih nekat merekrut honorer tanpa perencanaan yang jelas berpotensi meninggalkan bom waktu fiskal bagi pemerintahan berikutnya.

SAATNYA BANGUN DAERAH, BUKAN MEMBAYAR UTANG POLITIK

Tito meminta seluruh kepala daerah fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat investasi, dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.

Rakyat membutuhkan jalan yang baik, sekolah yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, serta lapangan kerja yang nyata.

Bukan penambahan honorer siluman yang hanya menjadi beban APBD dari tahun ke tahun.

Pertanyaannya sekarang:

Masih adakah kepala daerah yang menjadikan APBD sebagai alat balas jasa politik?

Masih adakah honorer siluman yang direkrut bukan karena kebutuhan, tetapi karena kedekatan?

Publik menunggu jawabannya