Sumba Barat Daya, siletsumba.com - SUMBA BARAT DAYA, SILETSUMBA.COM — Polemik rencana pemasukan ternak babi dari luar Pulau Sumba ke Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menjadi sorotan.

Pasalnya, di tengah kekhawatiran peternak lokal terhadap ancaman African Swine Fever (ASF), muncul informasi bahwa ternak babi dari luar Sumba disebut akan tiba di Kabupaten Sumba Barat Daya pada Rabu (26/8/2026).

Persoalan yang menjadi pertanyaan adalah rekomendasi pemasukan ternak tersebut disebut berasal dari Kabupaten Sumba Timur, sementara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Peternakan menyatakan hingga Selasa malam (25/8/2026) belum mengeluarkan rekomendasi pemasukan babi dari luar, khususnya dari Pulau Timor dan Flores.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Daya, Agustinus Pandak, kepada Redaksi SiletSumba.com pada Selasa (25/8/2026) sekitar pukul 21.25 WITA, menyampaikan:

“Untuk info bahwa sampai detik ini Pemda Kab. SBD (Disnak SBD) belum mengeluarkan REKOM pemasukan babi dari luar, khususnya dari Pulau Timor & Flores.”

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat, khususnya kalangan peternak lokal.

Yohanes Ngongo: Ada Apa Ini?

Ketua Asosiasi Peternakan Unggas Kabupaten Sumba Barat Daya, Yohanes Ngongo alias Joni Maju Jaya, mempertanyakan bagaimana ternak babi dari luar Sumba dapat diarahkan masuk ke Sumba Barat Daya apabila pemerintah daerah tujuan belum mengeluarkan rekomendasi pemasukan.

“Ada apa ini? Pada hal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya belum mengeluarkan rekomendasi, tetapi kenyataannya rekomendasi dikeluarkan dari Sumba Timur. Mengapa ternak babi bisa masuk ke Sumba Barat Daya, sementara rekomendasi dari SBD sendiri belum ada?” kata Yohanes.

Menurut Yohanes, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan maupun kecurigaan di tengah peternak.

Ia menegaskan bahwa keberatan peternak lokal bukan semata-mata persoalan menolak ternak dari luar daerah. Kekhawatiran terbesar adalah potensi risiko penyakit, terutama ASF, yang selama ini telah menjadi persoalan serius bagi peternak babi di Sumba Barat Daya.

Rekomendasi Sumba Timur, Tujuan SBD?

Jika benar dokumen rekomendasi pemasukan diterbitkan oleh Kabupaten Sumba Timur, sementara tujuan akhir ternak disebut Kabupaten Sumba Barat Daya, maka publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai status, tujuan, dasar administrasi, serta mekanisme pengawasan terhadap ternak tersebut.

Apakah rekomendasi dari daerah asal atau daerah transit dapat menjadi dasar untuk membawa ternak hingga ke kabupaten tujuan?

Ataukah tetap diperlukan rekomendasi atau persetujuan dari daerah tujuan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab oleh instansi terkait secara terbuka agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

Terlebih, sebelumnya Dinas Peternakan Sumba Barat Daya telah menyampaikan kepada Redaksi SiletSumba.com bahwa hingga 25 Agustus 2026 belum mengeluarkan rekomendasi pemasukan babi dari luar, khususnya Timor dan Flores.

Peternak Meminta Jangan Ada Standar Ganda

Yohanes meminta pemerintah memastikan seluruh proses pemasukan ternak benar-benar mengikuti SOP dan ketentuan kesehatan hewan yang berlaku.

“Jangan sampai aturan dibuat untuk peternak lokal, tetapi ketika ternak dari luar masuk justru mekanismenya berbeda. Semua harus jelas dan transparan,” tegasnya.

Menurutnya, apabila pemerintah serius melindungi peternak lokal sekaligus mendorong perkembangan peternakan babi di Sumba Barat Daya, maka aspek kesehatan hewan harus menjadi prioritas.

Jangan sampai setelah ternak tiba di Sumba Barat Daya baru muncul persoalan mengenai dokumen, tujuan pemasukan, pemeriksaan kesehatan maupun prosedur karantina.

SiletSumba.com: Pemerintah Perlu Buka Dokumen dan Jelaskan

Redaksi SiletSumba.com memandang persoalan ini perlu mendapat penjelasan resmi dari pemerintah dan instansi teknis terkait.

Jika benar rekomendasi berasal dari Sumba Timur, sementara ternak tersebut ditujukan ke Sumba Barat Daya, publik berhak mengetahui dasar administrasinya.

Begitu pula jika terdapat dokumen atau persetujuan lain yang menjadi dasar pemasukan, pemerintah perlu menjelaskannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

Pertanyaan publik bukan untuk menghambat perdagangan ternak, melainkan untuk memastikan aturan dijalankan secara konsisten, transparan dan tidak mengorbankan peternak lokal.

Apalagi persoalan ASF masih menjadi kekhawatiran serius di kalangan peternak.

Jangan sampai babinya sudah tiba, sementara rekomendasinya masih menjadi tanda tanya.

Kini bola berada di tangan pemerintah: dokumen dan mekanismenya harus dibuka, bukan sekadar dijelaskan secara lisan.

SILETSUMBA.COM — Berani Mengungkap, Berimbang Memberitakan