Kupang, siletsumba.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki pendataan warga miskin serta memastikan seluruh program bantuan sosial tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pendataan dan Program bagi Orang Miskin secara daring dari Ruang Rapat Gubernur, Jumat (6/2/2026).

Rapat ini diikuti Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi, para bupati se-NTT, perwakilan perbankan, serta pimpinan instansi vertikal.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Laka Lena menyoroti masih adanya warga miskin yang tidak menerima bantuan, sementara yang tidak miskin tercatat sebagai penerima. 

“Saya sangat prihatin karena hingga hari ini masih ditemukan warga yang benar-benar miskin justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak miskin masih terdata sebagai penerima. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal kemanusiaan, keselamatan, dan martabat warga kita. Kondisi seperti ini tidak boleh terus berulang,” tegasnya.

Menurut Gubernur, perbaikan data kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah desa. Semua unsur harus terlibat aktif, mulai dari RT/RW, kader Posyandu, pendamping PKH, Dukcapil, Babinsa, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pendataan harus divalidasi langsung di lapangan dengan pendekatan jemput bola.

Gubernur menambahkan, siapa pun yang terbukti mempermainkan data kemiskinan, baik karena kepentingan politik maupun keuntungan pribadi, akan diproses hukum. 

“Tidak ada yang kebal. Memasukkan orang tidak miskin atau menyingkirkan orang miskin dari data adalah kejahatan kemanusiaan,” ujarnya.

Selain itu, di sektor pendidikan, Gubernur meminta persoalan Program Indonesia Pintar (PIP) yang terkendala administrasi segera dibenahi. 

“Tidak boleh ada pungutan yang memberatkan siswa dari keluarga tidak mampu. Layanan konseling di sekolah juga harus diaktifkan kembali sebagai ruang aman bagi anak-anak,” jelasnya.

Di bidang kesehatan, Gubernur mendorong verifikasi cepat kepesertaan PBI BPJS agar tidak ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan.

Gubernur Laka Lena menegaskan, meski masih ada kekurangan, pemerintah provinsi berkomitmen memperbaiki kesalahan dan memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan seluruh masyarakat NTT. 

“Kami sadar masih ada kekurangan, tapi komitmen kami jelas: mengakui yang salah, memperbaiki bersama, dan memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan seluruh masyarakat NTT,” pungkasnya***