Sumba Barat Daya, siletsumba.com - SUMBA BARAT DAYA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui penguatan pendidikan vokasi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Sumba Hospitality Foundation (SHF) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

Kunjungan dipimpin oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita. Turut mendampingi Tenaga Ahli Menteri HAM, Martinus Gabriel Goa, Tim Teknis Subdirektorat Pengelolaan Pengaduan HAM, Taufiqurrahman dan Felicia Yunika, serta Tim Teknis Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, Irma Malinda Suhartono.

Di Sumba Hospitality Foundation, rombongan meninjau langsung proses pembelajaran berbasis praktik yang mempersiapkan peserta didik menjadi tenaga profesional di bidang perhotelan dan pariwisata.

Didirikan pada tahun 2016 oleh Inge De Lathauwer, SHF berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan vokasi yang berkontribusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pulau Sumba. Melalui pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, yayasan ini membuka peluang bagi generasi muda, khususnya perempuan dan kelompok rentan, untuk memperoleh keterampilan, pengalaman kerja, serta akses menuju pekerjaan yang layak.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, memberikan apresiasi atas kontribusi SHF dalam membangun kapasitas masyarakat.

"Kami memberikan dukungan dan semangat kepada Sumba Hospitality Foundation yang telah berperan membekali masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Upaya ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang," ujarnya.

Komisioner KPAI, Dian Sasmita, menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak dan tidak mudah menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan orang.

Usai mengunjungi SHF, rombongan melanjutkan kunjungan ke BLK Don Bosco Sumba di Tambolaka. Mereka meninjau berbagai program pelatihan serta berdialog langsung dengan instruktur dan peserta dari berbagai wilayah di Pulau Sumba.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM mengapresiasi kualitas pelatihan di BLK Don Bosco yang didukung instruktur bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta program pelatihan yang telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK).

Rombongan mengunjungi berbagai unit pelatihan, mulai dari teknik sepeda motor, servis dan instalasi AC, tata rambut, pengelasan, komputer, instalasi listrik, energi surya, hingga produksi furnitur dan kerajinan bambu.

Tenaga Ahli Menteri HAM, Martinus Gabriel Goa, menegaskan bahwa pendidikan vokasi yang dipadukan dengan praktik kerja industri (magang) dan sertifikasi kompetensi merupakan strategi penting dalam melindungi generasi muda dari risiko menjadi korban perdagangan orang.

"Ketika anak-anak muda memiliki keterampilan, sertifikat kompetensi, dan akses terhadap dunia kerja yang layak, mereka akan memiliki daya tawar yang lebih kuat sehingga tidak mudah menjadi sasaran sindikat perdagangan orang," katanya.

Sementara itu, Direktur BLK Don Bosco Sumba, Br. Ephrem Santos, SDB, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian HAM terhadap pengembangan pendidikan vokasi di Pulau Sumba.

"Kami percaya bahwa pendidikan keterampilan merupakan salah satu jalan terbaik untuk membangun masa depan kaum muda. Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kami ingin terus memberikan kesempatan kepada anak-anak muda dari seluruh Pulau Sumba untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang lebih bermartabat," ungkapnya.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen bersama Kementerian HAM, KPAI, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta pemerintah kabupaten di Pulau Sumba dalam mendukung implementasi program Zero TPPO di Nusa Tenggara Timur.

Kementerian HAM menilai model pendidikan vokasi yang dikembangkan SHF dan BLK Don Bosco Sumba merupakan praktik baik dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu memperluas akses pelatihan keterampilan sekaligus menciptakan kesempatan kerja yang aman, layak, dan bermartabat.

Reporter: Tim SiletSumba.com

Editor: Stepanus Umbu Pati