Kadis Peternakan SBD Agustinus Pandak: Bukan SBD yang Keluarkan Rekomendasi, Kami Koordinasi dengan Sumba Timur
Dinas Peternakan, siletsumba.com - TAMBOLAKA, SiletSumba.com — Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Agustinus Pandak, memberikan klarifikasi terkait keberadaan kendaraan pengangkut babi dari Kupang yang diduga menuju wilayah SBD.
Kepada redaksi SiletSumba.com melalui WhatsApp pada Rabu, 26 Agustus 2026, Agustinus Pandak menegaskan bahwa rekomendasi pemasukan ternak tersebut bukan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Karena bukan SBD yang keluarkan rekom, maka kami lakukan koordinasi dengan Disnak Sumba Timur,” demikian penjelasan Agustinus Pandak.
Ia juga menjelaskan bahwa proses bongkar muat ternak semestinya dilakukan di wilayah yang mengeluarkan rekomendasi pemasukan.
“Tentu babi-babi tersebut akan bongkar muat di daerah yang keluarkan rekom,” ujarnya.
Menurut Agustinus Pandak, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berharap seluruh pihak yang terlibat dalam lalu lintas pemasukan ternak dapat mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Kita harap semua patuh dan laksanakan sesuai aturan. Kami bekerja sesuai TUSI,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah sorotan publik terkait pergerakan ternak babi dari luar Pulau Sumba, khususnya dari Kupang, yang disebut-sebut menuju Sumba Barat Daya.
Sebelumnya, beredar informasi mengenai kendaraan pengangkut babi yang disebut ditahan di Kabupaten Sumba Timur. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan publik mengenai dokumen, rekomendasi pemasukan, lokasi bongkar muat, serta kewenangan masing-masing daerah dalam pengawasan lalu lintas ternak.
Dengan adanya klarifikasi dari Kadis Peternakan SBD Agustinus Pandak, publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak yang menerbitkan rekomendasi pemasukan tersebut, termasuk mengenai tujuan akhir ternak, lokasi bongkar muat, serta kesesuaian seluruh dokumen dengan ketentuan yang berlaku.
SiletSumba.com akan terus melakukan penelusuran dan meminta keterangan dari instansi terkait agar persoalan ini terang dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat maupun merugikan peternak lokal.