Tambolaka, siletsumba.com - TAMBOLAKA, SiletSumba.com — Rencana masuknya ternak babi dari luar Pulau Sumba ke wilayah Sumba kembali menuai perhatian dan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para peternak lokal.

Persoalan ini dinilai tidak boleh dilihat semata-mata sebagai urusan perdagangan ternak antardaerah, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga peternak, kesehatan hewan, risiko penyebaran penyakit African Swine Fever (ASF), hingga potensi munculnya persoalan sosial apabila ternak masyarakat mengalami kerugian besar.

Salah satu sorotan datang dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumba Timur, Delis H. Wali (Aldy Wali). Kepada redaksi SiletSumba.com saat ditemui di Tambolaka, Senin malam, 24 Agustus 2026 sekitar pukul 23.00 WITA, Aldy Wali meminta pemerintah daerah mencermati secara serius rencana pemasukan ternak dari luar Sumba.

Ia menegaskan bahwa melalui Fraksi Gerindra, pihaknya meminta agar pemerintah sementara menolak pemasukan ternak dari luar daerah, sampai seluruh aspek kesehatan hewan, kebutuhan masyarakat, serta risiko terhadap peternak lokal benar-benar dikaji secara matang.

Menurut Aldy, keresahan masyarakat tidak boleh dianggap sepele karena persoalan ternak dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Kami meminta melalui Fraksi Gerindra untuk mencermati dengan baik dan harus menolak memasukkan ternak dari luar untuk sementara,” ujar Aldy Wali kepada SiletSumba.com.

Ia menjelaskan, masyarakat di Pulau Sumba selama ini menggantungkan sebagian sumber pendapatan keluarga dari usaha peternakan. Bagi masyarakat kecil, ternak babi bukan sekadar hewan yang dipelihara, tetapi merupakan salah satu bentuk tabungan keluarga.

Hasil penjualan ternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar biaya pendidikan anak, bahkan membiayai anak hingga perguruan tinggi.

“Harapannya masyarakat Sumba Timur dan keluarga di Pulau Sumba bisa beternak dengan baik. Dari beternak, masyarakat bisa meningkatkan pendapatan per kapita dan ekonomi keluarga. Lewat beternak juga masyarakat dapat menunjang anak-anak mereka bersekolah sampai perguruan tinggi,” katanya.

Satu atau Dua Ekor Babi Bisa Menjadi Penentu Masa Depan Anak

Aldy menyoroti risiko apabila ternak masyarakat terserang penyakit, terutama ASF.

Ia mempertanyakan langkah yang harus dilakukan keluarga peternak apabila mereka hanya memiliki satu, dua, atau tiga ekor babi sebagai sumber pembiayaan pendidikan anak, kemudian seluruh ternaknya mati akibat wabah.

“Kalau masyarakat memiliki satu, dua atau tiga ekor babi dan tiba-tiba terjadi virus ASF lalu mati, kira-kira langkah apa dan bagaimana untuk membiayai anak-anak kuliah? Pada akhirnya anak-anak Pulau Sumba yang menjadi korban,” tegasnya.

Menurut dia, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebelum mengambil keputusan mengenai pemasukan ternak dari luar Sumba.

Pertanyaan Besar: Mengapa Peternak Baru Diajak Membahas Setelah Ternak Disebut Sudah di Pelabuhan?

Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai proses pembahasan kebijakan tersebut.

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan bahwa ternak babi dari luar Sumba diduga sudah berada di pelabuhan dan bahkan disebut akan diberangkatkan menggunakan kapal, sementara pembahasan bersama para peternak baru dilakukan kemudian.

Jika informasi tersebut benar, maka pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai proses pengambilan keputusan tersebut.

Sebab, masyarakat berhak mengetahui apakah seluruh prosedur telah dilakukan sebelum ternak didatangkan, termasuk perizinan, pemeriksaan kesehatan hewan, dokumen karantina, serta kajian risiko terhadap kemungkinan penyebaran penyakit.

Persoalannya bukan sekadar apakah ternak dari luar Sumba boleh atau tidak boleh masuk.

Yang jauh lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut telah mempertimbangkan nasib peternak lokal yang selama ini membangun usaha dengan modal sendiri.

Kebutuhan Ternak Harus Diakui, tetapi Jangan Abaikan Risiko

Aldy juga mengakui bahwa pemerintah daerah perlu melihat kondisi riil masyarakat.

Menurutnya, apabila memang terjadi kekurangan populasi babi di Sumba sehingga masyarakat membutuhkan pasokan dari luar, maka pemerintah harus menjelaskan kondisi tersebut berdasarkan data yang jelas.

“Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur perlu melihat dan memperhatikan bahwa masyarakat Sumba Timur ada kekurangan babi, sehingga mau tidak mau langkah kita harus mendatangkan dari Kupang,” ujarnya.

Namun, kebutuhan tersebut tidak berarti pemerintah dapat mengabaikan aspek kesehatan hewan dan perlindungan terhadap peternak lokal.

Kebijakan pemasukan ternak harus disertai dengan jaminan biosekuriti, pemeriksaan kesehatan hewan, dokumen karantina yang sah, serta pengawasan ketat di seluruh rantai distribusi.

PETERNAK LOKAL BUKAN PENGHAMBAT PEMBANGUNAN

Pemerintah daerah memang dituntut melakukan efisiensi anggaran, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mencari inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, peningkatan PAD dan perputaran ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan masyarakat yang selama ini menjadi pelaku ekonomi di tingkat akar rumput.

Bagi sebagian keluarga di Sumba, seekor babi bisa menjadi modal untuk membayar uang sekolah. Dua atau tiga ekor bisa menjadi biaya kuliah anak. Karena itu, ketika populasi ternak masyarakat terancam oleh penyakit atau harga ternak jatuh, dampaknya tidak berhenti pada kandang.

Dampaknya bisa sampai ke meja makan, sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, bahkan masa depan keluarga.

Apabila peternak kehilangan sumber pendapatan, tekanan ekonomi dapat meningkat. Dalam kondisi tertentu, persoalan tersebut berpotensi memunculkan kecemburuan sosial, konflik antarmasyarakat, hingga persoalan keamanan seperti pencurian ternak.

Karena itu, pemerintah harus hadir sebelum masalah terjadi, bukan baru turun tangan setelah masyarakat mengalami kerugian.

Pemerintah Diminta Terbuka

SiletSumba.com memandang bahwa pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait rencana pemasukan ternak babi dari luar Pulau Sumba.

Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:

Siapa yang memberikan izin pemasukan ternak tersebut?

Apa dasar hukum dan kebijakan yang digunakan?

Dari daerah mana ternak tersebut didatangkan?

Apakah seluruh ternak telah melalui pemeriksaan kesehatan hewan?

Apakah dokumen karantina telah terpenuhi?

Bagaimana kajian risiko terhadap ASF?

Bagaimana mekanisme pengawasan setelah ternak tiba di Sumba?

Apa bentuk perlindungan pemerintah terhadap peternak lokal apabila terjadi wabah?

Apakah jumlah kebutuhan ternak di Sumba memang mengalami kekurangan dan berdasarkan data apa?

Sejauh mana peternak lokal dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.

SiletSumba.com menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan bukan berarti menolak pembangunan ataupun perdagangan antardaerah.

Sebaliknya, masyarakat membutuhkan kebijakan yang transparan, berbasis data, melibatkan peternak, memperhatikan kesehatan hewan, serta memberikan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat lokal.

Peternak lokal bukan penghambat pembangunan.

Mereka adalah bagian dari kekuatan ekonomi daerah yang selama ini bekerja dengan modal sendiri, memelihara ternak dari rumah, dan menjadikan hasil ternaknya sebagai tumpuan kehidupan keluarga.

Jangan sampai satu kebijakan yang tidak dikaji secara matang justru membuat tabungan hidup masyarakat menjadi korban.

Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka, sebelum keresahan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

SiletSumba.com — Tajam Mengungkap, Berimbang Memberitakan.