Dinas Kesehatan, siletsumba.com - Tambolaka – Polemik pemotongan gaji ke-13 di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, terus menuai sorotan. Sejumlah tenaga kesehatan mengeluhkan adanya pemotongan yang disebut mencapai Rp850.000 hingga Rp1.000.000 per orang, tanpa penjelasan rinci yang mereka terima mengenai dasar pemotongan tersebut.

Sorotan ini semakin menguat karena sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya diketahui telah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat. Namun hingga kini, para pegawai mengaku belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai keterkaitan antara hasil pemeriksaan tersebut dengan pemotongan hak pegawai yang sedang menjadi perbincangan.

Informasi yang dihimpun SiletSumba.com dari berbagai sumber menyebutkan bahwa pemotongan tidak hanya dialami staf biasa, tetapi juga tenaga kesehatan dan dokter yang bertugas di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

"Sampai para dokter juga dapat potongan," ungkap salah satu sumber kepada SiletSumba.com.

Sejumlah sumber mengklaim bahwa pemotongan tersebut berkaitan dengan penyelesaian temuan administrasi perjalanan dinas (SPPD) yang menjadi pembahasan internal di lingkungan Dinas Kesehatan. Namun, informasi tersebut masih berupa keterangan dari sejumlah sumber dan belum memperoleh penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.

Yang menjadi pertanyaan besar di kalangan pegawai adalah mengapa pemotongan dilakukan secara menyeluruh apabila memang terdapat temuan tertentu. Para pegawai berharap adanya keterbukaan mengenai besaran temuan, pihak yang bertanggung jawab, serta dasar hukum yang digunakan dalam kebijakan pemotongan tersebut.

Ketika jurnalis SiletSumba.com berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya di kantor Dinas Kesehatan pada hari ini, keduanya tidak berada di tempat. Berdasarkan keterangan staf yang ditemui di kantor, Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sedang mengikuti rapat bersama Bupati Sumba Barat Daya.

SiletSumba.com akan terus berupaya mendapatkan konfirmasi langsung dari Kepala Dinas Kesehatan maupun Sekretaris Dinas Kesehatan guna memperoleh penjelasan resmi terkait keluhan pemotongan gaji ke-13 yang kini menjadi perhatian para tenaga kesehatan.

Di tengah tuntutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tenaga kesehatan berharap hak-hak mereka tetap mendapat perlindungan dan setiap kebijakan yang menyangkut kesejahteraan pegawai disampaikan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Publik pun menanti penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sebab semakin lama persoalan ini tidak dijelaskan secara terbuka, semakin banyak pertanyaan yang muncul di tengah pegawai dan masyarakat.