RT 3 Dusun 1 Mikku Ate Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, siletsumba.com - SUMBA BARAT DAYA, SiletSumba.com – Pelaksanaan pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diduga mendapat hambatan serius. Sejumlah petugas lapangan dikabarkan mengalami penolakan bahkan dugaan intimidasi saat menjalankan tugas resmi yang dibekali surat tugas dari BPS.

Informasi yang dihimpun SiletSumba.com pada Minggu (2/8/2026) menyebutkan, salah satu peristiwa terjadi di RT 3, Dusun I, Desa Waimangura. Seorang warga berinisial ALB diduga menolak didata oleh petugas BPS, Hizkia Malo, saat pelaksanaan pendataan pada Jumat (31/7/2026).

Menurut Pengawas Lapangan BPS, Timotius Adi Branikanris Bulu, petugas Hizkia Malo kemudian dipanggil ke rumah responden lain dan diminta untuk menghapus data milik ALB yang telah diinput. Demi menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, petugas akhirnya menghapus data tersebut.

Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang diterima SiletSumba.com, ALB juga diduga menyampaikan pernyataan bahwa dirinya tetap tidak bersedia didata, bahkan apabila yang datang melakukan pendataan adalah Bupati Sumba Barat Daya maupun Presiden Republik Indonesia.

Persoalan ini tidak berhenti pada satu kasus. Berdasarkan hasil penelusuran SiletSumba.com, sedikitnya tiga petugas BPS yang bertugas di wilayah Kecamatan Wewewa Barat dilaporkan mengalami dugaan intimidasi dan penolakan dari masyarakat maupun sejumlah tokoh masyarakat saat menjalankan tugas pendataan. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pelaksanaan kegiatan statistik yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan pemerintah.

Pengawas Lapangan BPS, Timotius Adi Branikanris Bulu, mengaku telah berupaya melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Waimangura, Yakub Malo, agar membantu menyelesaikan persoalan di lapangan. Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Waimangura disebut belum memberikan respons atas komunikasi yang dilakukan.

SiletSumba.com juga memperoleh informasi adanya dugaan pihak tertentu yang mengimbau masyarakat agar tidak memberikan data kepada petugas BPS, meskipun petugas tersebut telah membawa surat tugas resmi. Informasi ini masih terus didalami dan akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan agar pemberitaan tetap berimbang.

Pendataan yang dilakukan BPS merupakan kegiatan resmi negara untuk memperoleh data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan, penyusunan kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan daerah. Karena itu, tindakan yang menghambat pelaksanaan pendataan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas apabila mengakibatkan data yang dihasilkan tidak akurat.

Hingga berita ini dipublikasikan, SiletSumba.com masih membuka ruang hak jawab dan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari ALB, Kepala Desa Waimangura Yakub Malo, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan guna memenuhi asas keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila terdapat klarifikasi, SiletSumba.com akan memuatnya secara proporsional pada pemberitaan berikutnya.