Silet Sumba

Sebuah video pendek Bupati Sumba Barat Daya yang sedang melakukan latihan beban dengan narasi “anti-baper” mendadak viral dan menyedot perhatian publik. Visualnya rapi, estetik, dan diproduksi layaknya konten motivasi ala influencer kebugaran. Namun bagi warga Sumba Barat Daya, yang sehari-hari menghirup realitas di luar layar, video ini menyodorkan ironi yang sulit diabaikan.Dalam video, sang Bupati tampil bugar, penuh energi, mengangkat beban berat di bawah bimbingan instruktur pribadi. Kita tidak menafikan: pemimpin yang sehat tentu lebih baik. Tetapi jurnalisme tidak berhenti pada tepuk tangan—ia bertanya, menggali, dan menelanjangi makna yang tersembunyi di balik sorot kamera.Dan di situlah letak masalahnya.Narasi “Anti-Baper”: Motivasi atau Pembelaan Diri?Audio latar yang berbunyi, “Bisa mengontrol emosinya dengan baik… gak gampang tersinggung, gak gampang tantrum,” terdengar lebih seperti pembelaan diri ketimbang pesan motivasi. Dalam komunikasi politik, ketika seorang pemimpin merasa perlu menegaskan bahwa dirinya “tidak gampang tantrum” melalui konten medsos, itu justru memancing pertanyaan:Apakah ada kegelisahan dalam dirinya terhadap persepsi publik yang menganggap sebaliknya?Apakah ini respon halus terhadap kritik yang makin nyaring soal gaya kepemimpinan yang dianggap emosional dan reaktif?Konten yang seharusnya membranding citra ketenangan malah membuka ruang dugaan soal kerentanan psikologis sang pemimpin.Kontras Tajam: Fitness Pejabat vs Pembangunan yang “Lemas”Sementara sang Bupati sibuk mengangkat besi di ruangan ber-AC, ribuan warga desa masih sibuk mengangkat jerigen air karena krisis air bersih tak kunjung tertangani.Sementara otot-otot pejabat dibentuk agar semakin kekar, birokrasi di bawahnya justru dianggap makin melemah—pelayanan lambat, penanganan infrastruktur tersendat, dan program-program sosial yang berjalan setengah hati.Di banyak titik, warga masih berkutat dengan:jalan berlubang yang menjadi “kubangan abadi”,sekolah yang rusak tanpa perbaikan berarti,Puskesmas kekurangan tenaga dan obat,anak-anak yang putus sekolah karena ekonomi keluarga yang tercekik.Kontras ini bukan sekadar masalah selera konten, tetapi cermin kedangkalan sensitivitas sosial pejabat publik.Bayang-bayang Korupsi dan Anggaran yang Tak JelasSorotan publik juga mengarah pada isu-isu yang lebih kelam. Sejumlah program pembangunan dilaporkan mangkrak atau berjalan di tempat, sementara gelombang rumor soal dugaan penyalahgunaan anggaran dan transaksi tidak transparan terus bergulir di masyarakat.Belum lagi keluhan warga soal proyek-proyek desa yang diduga “dipotong”, hibah yang tidak jelas penerimanya, serta bantuan sosial yang kabarnya tidak tepat sasaran.Ketika pembangunan tersendat, namun citra kebugaran pejabat justru dipamerkan ke publik, ketimpangan moral itu makin terasa menusuk.Rakyat Butuh Pemimpin Kuat, Bukan Sekadar Pemimpin yang Kuat BerposeTidak ada yang salah dengan berolahraga. Tidak ada yang salah dengan hidup sehat. Yang salah adalah ketika visual kebugaran itu dipertontonkan di tengah rakyat yang masih bergelut dengan perut kosong, jalan rusak, dan air tidak mengalir.Rakyat Sumba Barat Daya tidak butuh pemimpin yang hanya kuat mengangkat barbel.Rakyat butuh pemimpin yang kuat:mengangkat derita kemiskinan,mengangkat kualitas layanan publik,mengangkat keberanian untuk memutus rantai korupsi,mengangkat integritas birokrasi dari lumpur kepentingan pribadi dan kelompok.Jika Keringat itu Bisa Menjadi Air untuk DesaJika keringat yang menetes di gym bisa berubah menjadi air bersih yang mengalir ke desa-desa, atau menjadi jalan yang mulus, atau menjadi transparansi anggaran, barulah publik akan berkata:“Ibu Bupati benar-benar kuat.”Selebihnya?Itu hanya konten.Dan rakyat sudah terlalu sering diberi tontonan tanpa sentuhan.

Tabir dugaan mafia tanah di Desa Karoso, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) semakin tersingkap. Setelah Kuasa Hukum korban melaporkan dugaan penipuan ke Polres SBD, kini giliran para korban, Wilhelmus Maru dan Hendrikus Kondo, yang angkat bicara.​Dalam sebuah wawancara eksklusif di kediaman mereka yang berdinding bambu, kedua pria paruh baya ini tampak bingung dengan mekanisme jual beli tanah warisan mereka yang dinilai penuh rekayasa.​Aneh, Pemberi Uang Bukan Pemegang Kuasa​Dalam rekaman video yang diterima redaksi siletsumba.com, terungkap fakta janggal mengenai alur pembayaran. Korban mengakui secara sadar bahwa mereka diminta menandatangani surat Kuasa Jual kepada oknum pejabat Dinas PUPR SBD berinisial YUD.​Secara logika hukum, seharusnya hasil penjualan tanah diberikan oleh pemegang kuasa JUD kepada pemilik tanah. Namun, fakta di lapangan justru sebaliknya.​"Burhan (oknum anggota Brimob) dan Pak Faisal oknum Polisi POLRES SBD yang kasih uang sama Bapa," ujar salah satu korban dengan nada lirih saat dikonfirmasi siapa yang menyerahkan uang tersebut.​Ketika dipertegas oleh pewarta mengapa uang tersebut diserahkan oleh Burhan padahal kuasa jual ada pada John Umbu Deta, korban hanya bisa terdiam dan membenarkan keanehan tersebut.​"Burhan dengan Pak Faisal yang dikasih dari Pak John Umbu Deta... mereka yang oper itu uang," tambah korban dengan wajah bingung, menggambarkan betapa mereka tidak memahami permainan di balik layar yang merugikan hak mereka.​Dipingpong Antara Oknum​Kesaksian ini memperkuat dugaan Kuasa Hukum bahwa para korban yang merupakan warga desa dengan pendidikan terbatas, telah menjadi objek permainan para mafia tanah.​Mereka digiring untuk menandatangani dokumen yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Alur transaksi dibuat berbelit-belit—melibatkan perantara bernama Pak Peter, lalu ke John Umbu Deta, hingga akhirnya eksekusi uang dilakukan oleh Burhan—diduga untuk mengaburkan jejak nilai asli tanah tersebut.​Seperti diberitakan sebelumnya, tanah seluas dua bidang di lokasi strategis Karoso tersebut ditaksir bernilai hingga Rp 10 Miliar. Namun, para korban diduga hanya menerima sebagian kecil uang (sekitar Rp 500 juta) yang oleh para terlapor diklaim sebagai penyelesaian, padahal nilai tersebut sangat jauh dari harga pasar maupun kesepakatan yang adil.​Pengakuan lugu dari para orang tua ini menjadi bukti petunjuk baru bagi penyidik Polres Sumba Barat Daya untuk menelusuri peran masing-masing terlapor dalam dugaan sindikat mafia tanah ini.

(Narasi Fiksi – Karya Jusup KoeHoea)Ketua umum Forum Guru NTT Pada suatu masa ketika bintang-bintang masih muda dan alam semesta belum mengenal batas, hiduplah sebuah kerajaan ular raksasa yang menguasai seluruh daratan kosmos. Kerajaan itu bernama Asgard Darat, dipimpin oleh raja ular paling masyhur sepanjang zaman, Raja NEPO. Dengan sisik berkilau seperti emas dan tatapan setajam matahari, Raja NEPO memerintah selama ribuan tahun dalam kebijaksanaan. Di tangannya, rakyat hidup makmur, aman, dan dihormati oleh semua makhluk di tujuh penjuru semesta.Namun di sisi lain Asgard, jauh di dasar samudra kosmik yang tak terukur kedalamannya, berdirilah kerajaan ular terbesar kedua: Asgard Laut. Kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Raja KOLU, ular laut purba yang tubuhnya dapat melilit gunung es dan ekornya bisa menggetarkan seluruh lapisan samudra ketika marah.Meski berada di wilayah berbeda—darat dan laut—kedua kerajaan ini tumbuh dan berkembang bersama. Kekayaan, kekuatan, dan pengaruh mereka menyebar luas hingga batas alam semesta. Dan untuk menjaga keseimbangan antara dua kekuatan raksasa ini, leluhur mereka menciptakan tradisi suci: Pesta Navada, sebuah ritual agung yang hanya diadakan setiap seratus tahun sekali.Pesta Navada: Ikatan Seribu TahunUpacara Navada diselenggarakan di wilayah perbatasan tempat daratan menyentuh permukaan laut. Kedua raja membawa persembahan terbaik dari kekayaan kerajaan mereka.Raja KOLU membawa mutiara abadi dan berlian kuno dari dasar lautan.Raja NEPO membawa permata sakral dan berlian matahari dari perut bumi.Prosesi berlangsung megah, diiringi lagu-lagu kuno para pendeta ular. Setelah persembahan, kedua kerajaan menikmati jamuan suci yang telah diwariskan sejak awal penciptaan.Namun pada Navada tahun itu, sesuatu terjadi—sesuatu yang tak pernah tercatat dalam naskah leluhur mana pun.PERTEMUAN TERLARANG Di tengah gemuruh pesta, Pangeran Nepo Junior, putra tunggal Raja NEPO, melihat seorang putri berwujud cahaya biru dari kerajaan laut. Dialah Putri Kolu, anak semata wayang Raja KOLU, terkenal sebagai sang Penjaga Mutiara Waktu.Dalam satu tatapan, dua dunia runtuh.Dalam satu senyuman, garis takdir berubah.Mereka jatuh cinta—cinta yang seharusnya mustahil.Sebab ada hukum purba yang telah disepakati ribuan tahun lalu:Keturunan kerajaan ular darat dan ular laut DILARANG saling jatuh cinta.Jika mereka melanggar, hukumannya hanya satu: Pembuangan abadi dan penghapusan dari sejarah Asgard.SIDANG DUA RAJABerita hubungan rahasia itu sampai ke telinga Raja NEPO dan Raja KOLU. Maka diselenggarakanlah sidang besar di Balairung Perbatasan, dihadiri seluruh panglima, penasihat, dan penjaga suci dari kedua kerajaan.Suasana mencekam.Raja NEPO berkata dengan suara yang menembus batu:“Cinta kalian melanggar sumpah leluhur.”Raja KOLU menggelegar seperti badai:“Jika kalian melanjutkan hubungan itu, kalian akan dibuang. Tidak ada tempat bagi pengkhianat perjanjian.”Namun, kekuatan cinta ternyata jauh lebih besar dari kekuatan hukum mana pun.Pada malam tanpa bulan itu, Pangeran Nepo Junior dan Putri Kolu melarikan diri, memilih sebuah takdir yang penuh bahaya daripada memutuskan cinta mereka. Mereka tahu konsekuensinya:Pengasingan. Kutukan. Kehilangan semua.PENGASINGAN KE BUMIDengan ritual pengusiran yang kejam, kedua kekasih itu dilempar keluar dari dunia Asgard dan dijatuhkan ke sebuah planet primitif bernama Bumi. Mereka dikutuk:“Jika kalian melahirkan seorang anak, keturunan itu akan disebut Ular Beludak, makhluk terkutuk yang tidak diakui oleh darat maupun laut.”Tanpa kekuasaan dan tanpa kerajaan, mereka harus memulai kehidupan dari nol. Mereka membangun generasi baru, bersembunyi dari mata Asgard yang menganggap mereka telah musnah.Hingga suatu hari, lahirlah anak mereka.KELAHIRAN KORUAnak itu diberi nama KORU, sang ular beludak—hasil perpaduan kekuatan darat dan laut. Sisiknya hitam-keemasan, matanya berputar dua warna, dan kekuatannya melampaui apa pun yang pernah ada di Asgard.KETURUNAN YANG DIKUTUK ITU TUMBUH MENJADI LEGENDA.Seribu tahun berlalu.Asgard tak pernah lagi mendengar kabar mereka.Nama mereka terhapus dari sejarah.Namun di bumi…kisah mereka justru menjadi mitos yang hidup, menguasai ruang-ruang kekuasaan, merayap dalam istana, kantor, dan pemerintahan.BANGKITNYA DINASTI NEPO–KOLU DI BUMI Keturunan Pangeran Nepo Junior dan Putri Kolu menyebar dan berkembang pesat. Kekuatannya tidak seperti ular biasa. Mereka mampu menyamar menjadi manusia, menyusup ke setiap jabatan penting dan menguasai 95% kekuasaan di bumi.Dan dari pertemuan terlarang itu lahirlah tiga istilah yang menghantui dunia manusia:NEPOTISME — kekuatan dari Nepo, ular darat.KOLUSI — pengaruh dari Kolu, ular laut.KORUPSI — keturunan mereka, yang dikenal di Asgard sebagai KORU, tetapi di bumi disebut KORUPTOR.Merekalah para penguasa tersembunyi bumi.Merekalah bayangan di balik kekuasaan.Merekalah warisan terkutuk yang masih hidup hingga hari ini.Dan legenda itu menutup dengan satu kalimat “Selama masih ada Nepotisme dan Kolusi, Koru—atau Koruptor—akan tetap berkuasa di bumi.”

Di tengah gemerlapnya tayangan kesuksesan pemerintah dan institusi hukum yang memenuhi ruang-ruang media sosial—dari TikTok, Instagram, hingga Facebook—tersimpan sebuah potret ironi dari sudut kecil Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Jauh dari sorotan kamera dan tepuk tangan netizen, realitas pendidikan justru menampilkan wajah yang jauh berbeda.Di SMP Negeri 2 Kecamatan Laura, sekumpulan kambing terlihat bebas berkeliaran dan bahkan “menguasai” ruang-ruang kelas yang seharusnya menjadi pusat pembentukan karakter dan moral generasi masa depan. Ruang belajar, yang semestinya menjadi simbol penerapan nilai kebenaran, integritas, dan akhlak bagi siswa, kini justru menjadi kandang dadakan.Pemandangan itu menampar kesadaran publik: sementara para pemimpin tampak sibuk menunjukkan prestasi digital mereka, hewan ternak justru memiliki “akses” lebih luas terhadap fasilitas pendidikan dibandingkan pelajar yang seharusnya menjadi subjek utama pembangunan bangsa.Beberapa warga sekitar menyebut ini sebagai metafora paling jujur tentang kondisi tata kelola pendidikan dan pengawasan di daerah.“Kalau kambing sudah belajar di kelas, berarti ada yang tidak beres dengan pemimpin yang seharusnya menjaga sekolah,” ujar salah satu warga dengan nada satir.Dalam narasi yang berkembang, kambing-kambing itu seolah sedang “belajar moralitas” dari para pemimpinnya — pemimpin yang lebih sibuk tampil di layar ponsel ketimbang memastikan ruang belajar anak bangsa layak digunakan.Dari ruang kelas yang dibiarkan kosong dan tak terurus, kita melihat kontras yang mencolok dengan kesuksesan pemimpin yang viral di TikTok. Sebuah kesuksesan yang menghimpun jutaan tanda suka, namun gagal menyentuh persoalan nyata di lapangan.Berita ini bukan sekadar tentang kambing di ruang kelas. Ini tentang kegagalan memastikan bahwa setiap anak di pelosok negeri mendapatkan hak dasar atas pendidikan yang bermartabat. Tentang bagaimana citra digital bisa membungkam persoalan nyata, dan bagaimana simbol-simbol kecil seperti tumpukan kotoran kambing di ruang kelas menggambarkan jurang besar antara realitas dan retorika.Pada akhirnya, biarkan publik yang menilai:Apakah kita sedang membangun masa depan pendidikan,atau sekadar membangun panggung kesuksesan di TikTok?

Komandan Kodim Dandim1629/Sumba Barat Daya (SBD) memberikan atensi serius terhadap profesionalisme media di wilayah SBD. Dalam pertemuan tatap muka di Makodim 1629/SBD pada hari Jumat 5 Desember 2025, Dandim menekankan pentingnya etika jurnalistik, khususnya terkait akurasi dan validasi data sebelum berita dipublikasikan.​Hal ini disampaikan menyusul adanya pemberitaan yang dinilai tidak melalui proses konfirmasi berimbang. Dandim menyayangkan jika ada informasi yang beredar tanpa check and recheck kepada sumber yang kompeten.​"Saya minta rekan-rekan jurnalis, apabila menyampaikan suatu berita, tolong dipegang etika jurnalisnya. Salah satunya adalah akurat dan kebenaran. Cek dulu faktanya sebelum dipublikasikan," tegas Dandim 1629/SBD dalam keterangannya.​Ia menegaskan bahwa Kodim 1629/SBD sangat terbuka terhadap rekan media. Sebagai Kepala Pelaksana Kegiatan untuk berbagai program strategis Nasional di daerah, ia meminta wartawan untuk langsung mengonfirmasi kepadanya jika ditemukan indikasi penyimpangan di lapangan, bukan berasumsi.​"Kalau ada hal yang sedikit melenceng, jangan langsung dipublikasikan. Tanyakan langsung ke sumbernya, dalam hal ini Pak Dandim. Jangan berasumsi," tambahnya.​Langkah ini diharapkan dapat menjaga kondusivitas wilayah serta memastikan masyarakat menerima informasi yang benar dan mendidik.

Kabar gembira bagi pembangunan di Sumba Barat Daya. Kodim 1629/SBD mengonfirmasi akan segera mengeksekusi percepatan pembangunan program Koperasi Desa Koperasi Merah Putih (KDKMP) yang merupakan Program Strategis Nasional.​Dandim 1629/SBD menjelaskan bahwa program ini merupakan mandat pemerintah melalui PT Agrinas yang bekerja sama dengan TNI. Secara nasional, ditargetkan terbangun 80.000 unit koperasi, di mana Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan alokasi sebanyak 96 titik.​"Konsep pembangunan koperasi ini adalah Karya Bakti Padat Karya. Di mana kita memanfaatkan warga lokal sebagai tenaga kerja di lokasi tersebut," ujar Dandim.​Pelibatan TNI dalam proyek ini didasari dua alasan utama, yakni efisiensi biaya dan percepatan pembangunan agar target Presiden dan Wakil Presiden segera tercapai. Peran Kodim 1629/SBD meliputi pendampingan, survei lokasi, hingga mobilisasi masyarakat.​Selain Koperasi Desa, Dandim juga membocorkan rencana pembangunan infrastruktur lain yang tak kalah penting. "Ke depan, ada lagi pembangunan atau rehab jembatan gantung. Ini harus ada, karena sudah disampaikan Presiden ada 300 unit (nasional)," ungkapnya.​Dengan adanya program ini, diharapkan perputaran ekonomi di desa-desa wilayah SBD dapat meningkat signifikan.

Dugaan penipuan dalam jual beli tanah di Desa Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, kasus ini melibatkan transaksi antara pemilik tanah, Hendrikus dan Wilhelmus melalui kuasa jual yang diduga dilakukan oleh oknum ASN berinisial YUD dan beberapa oknum anggota Polri berinisial B, FHD, dan HT kepada pembeli bernama King Kevin dari Jakarta. Dengan harga kedua bidang tanah tersebut Rp. 10 Milyar, namun pemilik tanah Hendrikus dan Wilhelmus hanya diberikan Rp. 500 juta. Catatan sementara menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara harga yang disepakati dengan uang yang diterima pemilik tanah.Advokat Yubilate Pandango bersama Umbu Fajar anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)telah melaporkan kasus ini secara online ke Divisi Propam Polri. "Laporan berhasil diinput. Terima kasih telah menggunakan layanan pengaduan online Divisi Propam Polri, informasi laporan dan kode pengaduan: EMRLEYIF, Nomor Registrasi: 251203000047, tanggal pengaduan: Rabu, 03 - 12 - 2025 pukul 15 : 21 Wita dan status terkirim," ujar Yubilate Pandango kepada Pemimpin Redaksi Silet Sumba melalui sambungan telepon. Kasus ini juga dilaporkan kepada Anggota DPR RI Komisi XIII Rudy Kabunang, dengan harapan dapat membantu masyarakat kecil di Kodi Karoso. Dan Kasus tersebut saat ini sedang bergulir di Polres Sumba Barat Daya.

Kepolisian Resor (Polres) Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah menangani kasus penyerangan terhadap warga Suku Muritana di Susu Wendewa, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, insiden ini terjadi pada 27 September 2025 dan telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan pada 17 November lalu.Terkait penanganan kasus ini, tiga orang tersangka dengan inisial UG, DD, dan MLM telah ditahan di Tahta Polres Sumba Barat sejak Jumat malam, 28 November 2025, setelah diperiksa. Sementara itu, dua tersangka lain dengan inisial HS dan DBD belum ditahan dan surat panggilan kedua telah dikirimkan pada Senin, 1 Desember 2025, untuk diperiksa pada Rabu, 3 Desember 2025. Kuasa hukum para korban, Indah Prasetyari, SH, menyampaikan bahwa kuasa hukum terlapor/tersangka telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kapolres Sumba Barat pada Senin, 1 Desember 2025.Indah Prasetyari, SH, menjelaskan bahwa pengajuan permohonan penangguhan penahanan merupakan hak tersangka yang diatur oleh undang-undang. Namun, ia mengingatkan Kapolres Sumba Barat dan jajarannya untuk memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan penyerangan tersebut terhadap para korban dan warga Suku Muritana. “Negara harus hadir untuk memberikan keadilan kepada kami, negara dalam hal ini Polres Sumba Barat,” tegasnya. Kepada Pemred siletsumba.com yang dihubungi via telepon WhatsApp selasa malam 2 Desember 2025. Lebih lanjut, Indah Prasetyari mendesak penyidik Polres Sumba Barat untuk segera menangkap para pelaku lain yang terlibat, mengingat jumlah pelaku diperkirakan mencapai 60-70 orang, serta menangkap aktor intelektual yang diduga menyusun penyerangan tersebut. " Upaya konfirmasi kepada Kapolres Sumba Barat masih dilakukan redaksi.

Kuasa hukum masyarakat Kodi Karoso, Kabupaten Sumba Barat Daya, Yubylate Pieter Pandango, menyatakan akan melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dalam praktik jual beli tanah di wilayah tersebut ke Propam Polda Nusa Tenggara Timur. Hal ini menyusul adanya dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dan PNS aktif dalam proses jual beli tanah yang dinilai merugikan masyarakat. "Kami sedang menyiapkan dan menyusun strategi baru, dan tentunya sudah mengantongi semua bukti-bukti yang akurat, terkait dugaan keterlibatan oknum aparat Polisi aktif dan PNS dalam proses jual beli tanah masyarakat di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya," ujar Yubylate Pieter Pandango.Menurut Yubylate Pieter Pandango, pihaknya telah mengumpulkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya dugaan keterlibatan oknum polisi berinisial B, FHD, HT, dan PNS aktif berinisial YUD dalam praktik jual beli tanah tersebut. "Kami juga telah mendapatkan dokumen pendukung, termasuk bukti-bukti keterlibatan para oknum, dan kronologi kejadian, untuk kemudian disampaikan secara resmi kepada pihak Propam Polda NTT dan penyidik yang berwenang untuk menindak tegas perbuatan oknum yg d duga terlibat dalam jual beli tanah masyarakat tersebut," tegasnya. Nilai transaksi jual beli tanah ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar rupiah.Yubylate Pieter Pandango menambahkan, langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan hak-hak masyarakat terlindungi. "Kami percaya bahwa institusi kepolisian memiliki komitmen kuat untuk menindaklanjuti setiap laporan secara objektif dan tanpa pandang bulu,"ujarnya ketika menghungi PEMRED siletsumba.com Via Telepon WhatsApp Selasa tanggal 2 Desember 2025

Pasar Elopada yang terletak di Desa Kalembu Dara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan karena kondisinya yang mangkrak. Pembangunan pasar yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana perdagangan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya pada tahun anggaran 2017, kini terbengkalai dan dipenuhi semak belukar. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, kondisi ini memicu kekecewaan di kalangan masyarakat setempat.Malo Ngedongo, WARGA SETEMPAT dari Desa Kalembu Dara Mane, mengungkapkan kekecewaannya. "Kami awalnya merasa senang dan bahagia sekali pasar mulai dibangun untuk menggenjot perkembangan dan kemajuan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Kalembu Dara Mane dan Desa Nyura Lele nyatanya ia merasa kecewa karena pasar tersebut tidak pernah di pakai sampai saat ini bahkan asas manfaatnya tidak ada sama sekali," ujarnya. Warga berharap ada kejelasan mengenai penyebab mangkraknya pasar dan solusi untuk memanfaatkannya. Mangkraknya Pasar Elopada ini menimbulkan dugaan kerugian negara. Beberapa pihak mendesak agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi NTT, dan Kejaksaan Negeri Waikabubak Sumba Barat segera melakukan investigasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban dari kontraktor pelaksana, konsultan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pihak-pihak terkait lainnya. Upaya konfirmasi kepada [PIHAK TERKAIT] masih dilakukan redaksi.