Puspem Kadula, siletsumba.com - Puspem Kadula, Senin 16 Maret 2026 — Isu dugaan pungutan liar tanpa karcis di kawasan Kuliner Center Tambolaka yang sempat ramai diperbincangkan akhirnya menemukan titik terang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Agustinus B. Tanggu, memberikan klarifikasi resmi setelah melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Saat ditemui jurnalis siletsumba.com di ruang kerjanya di Puspem Kadula, Agustinus menjelaskan bahwa informasi awal yang menyebut petugas Satpol PP melakukan pungutan parkir tanpa karcis ternyata tidak benar.

“Setelah kami lakukan kroscek, yang bersangkutan bukan anggota Satpol PP, melainkan petugas dari Dinas Perhubungan. Dugaan awal muncul karena adanya kemiripan pakaian dengan seragam Satpol PP,” jelasnya.

Isu ini sebelumnya mencuat setelah disampaikan oleh Mentry Paul, salah satu praktisi hukum di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba pada umumnya. Ia mengungkapkan bahwa pada Kamis, 12 Maret 2026 sekitar pukul 21.00 WITA, dirinya diminta membayar parkir di area Kuliner Center Tambolaka namun tidak menerima karcis sebagai bukti pembayaran.

Temuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan retribusi parkir di kawasan yang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di Tambolaka.

Namun pada 15 Maret 2026, Mentry Paul juga telah meluruskan informasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa dugaan awal muncul karena adanya kemiripan pakaian dengan seragam Satuan Polisi Pamong Praja SBD, sehingga menimbulkan persepsi bahwa petugas tersebut merupakan anggota Satpol PP.

Klarifikasi ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam kehidupan sosial, setiap informasi perlu diverifikasi dengan cermat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kasat Pol PP SBD juga menyampaikan apresiasi kepada media yang selama ini berperan sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah.

“Media adalah mitra penting pemerintah. Kritik, kontrol sosial, dan informasi yang disampaikan kepada publik merupakan bagian dari upaya bersama membangun Kabupaten Sumba Barat Daya yang lebih transparan dan maju,” ujarnya.

Peristiwa ini sekaligus mengingatkan bahwa pengawasan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah hal yang sehat dalam demokrasi, selama tetap disertai dengan klarifikasi, keterbukaan, dan itikad baik dari semua pihak.

Di balik dinamika yang sempat terjadi, satu pesan penting muncul:

Sumba Barat Daya membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, media, dan pemerintah untuk menjaga transparansi, keadilan, dan kepercayaan publik.