Silet Sumba

Ada harga mahal di balik sebuah ketegasan. Pemandangan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla Ngadu Bonnu, yang berjalan di barisan terdepan menerobos medan sulit dan berhadapan langsung dengan massa yang marah, memang menunjukkan keberanian seorang pemimpin. Namun, di sisi lain, ini membuka pertanyaan kritis tentang fungsi protokoler dan standar keamanan seorang kepala daerah.Dalam situasi dengan eskalasi konflik yang tinggi, di mana emosi warga Desa Werilolo yang tak terkendali, standar operasional pengamanan seharusnya menempatkan pejabat VVIP di zona steril dan aman. Akan tetapi, yang terjadi di Wee Waira justru sebaliknya. Bupati terlihat memimpin rombongan, menempatkan dirinya sebagai "ujung tombak" yang berhadapan langsung dengan potensi bahaya.Meskipun aparat Brimob dan TNI membentuk lingkaran pengamanan, posisi Bupati yang begitu dekat dengan pusat kericuhan adalah sebuah pertaruhan besar. Staf protokoler, yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kelancaran agenda pimpinan, tampak "tertinggal" di belakang, seolah hanya mengikuti dinamika yang sudah tak terkendali.Lantas, bagaimana jika ada oknum yang nekat bertindak jahat? Bagaimana jika sebuah lemparan batu meleset dari penjagaan aparat dan mengenai langsung sang Bupati?Membiarkan seorang kepala daerah berjalan di depan dalam situasi yang belum sepenuhnya kondusif adalah sebuah kelengahan fatal dalam manajemen keamanan. Keberanian seorang pemimpin memang patut diacungi jempol, tetapi tugas utama tim pengamanan dan protokoler adalah memastikan keberanian itu tidak berakhir menjadi tragedi.Insiden di Wee Waira ini harus menjadi evaluasi serius. Protokol pengamanan kepala daerah bukanlah sekadar mendampingi, melainkan mengkalkulasi dan memitigasi setiap risiko. Apa yang terjadi kemarin menunjukkan adanya celah, di mana Bupati justru dibiarkan mengambil risiko terbesar sendirian di garis paling depan.

Kecamatan Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya - Etika protokoler seorang ASN dipertanyakan dalam acara resmi Tour De Entete, Senin (15 September 2025). Insiden ini terjadi saat seorang ASN mengajak Bupati Sumba Barat Daya untuk naik ke panggung dan berjoget diiringi lagu Tabola Bale, tepat di hadapan Gubernur NTT yang sedang duduk.Kejadian ini memicu beragam reaksi. Akun Facebook Daniel Bata berkomentar, "bukan soal Bupati goyang sebenarnya, tapi soal kelakuan seorang ASN yg merupakan bawahan Bupati yg mengajak Mama bupati utk naik panggung utk joget...". Ia menambahkan, ASN tersebut dinilai tidak memahami tugas, kewenangan, dan etika birokrasi, sehingga berdampak buruk pada citra Bupati.Insiden ini semakin memperkeruh suasana di Sumba Barat Daya. Pasalnya, baru-baru ini, tepatnya tanggal 10 September 2025, Aksi CIPAYUNG PLUS menggelar demonstrasi terkait beberapa isu krusial, termasuk masalah pasir, pemenjaraan dua mahasiswa akibat kasus tersebut, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2025, serta sengketa tapal batas tanah.Dalam aksi demonstrasi tersebut, CIPAYUNG PLUS menyatakan, "Bupati lihai bertiktok namun lupa dengan situasi yang terjadi di Sumba Barat Daya." Pernyataan ini menambah sorotan terhadap kepemimpinan Bupati di tengah berbagai permasalahan yang belum terselesaikan.Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di media sosial dan menjadi catatan penting terkait tata kelola pemerintahan dan sensitivitas terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat Sumba Barat Daya. Insiden ini memicu pertanyaan tentang profesionalitas ASN dan kemampuan pemerintah daerah dalam merespon aspirasi masyarakat.