Stepanus Umbu Pati
Penulis: Stepanus Umbu Pati
18 March 2026 - 23:36 WITA

SILET SUMBA: “DI ATAS BANSOS, DI BAWAH AROGANSI—KETIKA JALAN RAYA DIANGGAP MILIK KEKUASAAN”

SILET SUMBA: “DI ATAS BANSOS, DI BAWAH AROGANSI—KETIKA JALAN RAYA DIANGGAP MILIK KEKUASAAN”
0

Bagikan

Klik untuk menyalin
Link berhasil disalin!

Redapada, siletsumba.com - Rabu, 18 Maret 2026 | Wewewa Barat, Sumba Barat Daya

Di tengah harapan rakyat kecil yang berdesakan menunggu pembagian PKH dan bantuan sosial, justru muncul potret yang melukai akal sehat: sebuah mobil diduga milik Rujab 1 melintas tanpa plat nomor, melaju di tengah kemacetan dari Desa Redapada hingga Weekombaka, seolah jalan raya adalah halaman pribadi.

Bukan sekadar melintas. Mobil itu nyaris melindas pengendara roda dua di tengah padatnya warga dari 7 desa. Ketika ruang publik sedang sesak oleh kebutuhan masyarakat, justru hadir tindakan yang memperlihatkan minimnya empati dan kesadaran hukum.

Lebih memantik emosi, dari dalam mobil tersebut terdengar ucapan bernada arogan dari oknum sopir, yang memperlihatkan sikap seolah kebal aturan. Situasi makin panas ketika kendaraan itu hampir menyerempet motor wartawan siletsumba.com, Stepanus Umbu Pati, yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

BUKAN SEKADAR INSIDEN—INI CERMIN MENTALITAS

Peristiwa ini tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa di jalan raya. Ini adalah cermin mentalitas sebagian oknum yang masih menganggap kekuasaan berada di atas hukum.

Padahal, aturan lalu lintas di Indonesia jelas:

Setiap kendaraan wajib memiliki dan memasang plat nomor resmi

Setiap pengemudi wajib mengutamakan keselamatan pengguna jalan lain

Tidak ada satu pun jabatan yang memberi hak untuk melanggar hukum di jalan raya

Jika kendaraan benar terkait fasilitas negara, maka ada dua hal yang dipertanyakan:

Mengapa identitas kendaraan disembunyikan?

Siapa yang memberi legitimasi untuk bersikap arogan di ruang publik?

EDUKASI PUBLIK: JALAN RAYA ADALAH RUANG BERSAMA

Perlu ditegaskan, jalan raya bukan simbol kekuasaan, tapi ruang kesetaraan. Di sana:

- Pejabat dan rakyat biasa punya hak yang sama

- Keselamatan adalah prioritas utama.

- Etika adalah cermin peradaban.

- Arogansi di jalan bukan hanya melanggar

hukum, tapi juga mengancam nyawa.

Masyarakat berhak bersuara ketika:

Merasa terancam keselamatannya

Menyaksikan penyalahgunaan fasilitas negara

Mengalami intimidasi di ruang publik

Dan pers, seperti yang dilakukan oleh Stepanus Umbu Pati, memiliki peran penting sebagai mata dan suara publik untuk mengungkap fakta di lapangan.

SILET TAJAM: JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK KACA GELAP

Jika benar kendaraan itu membawa nama Rujab 1, maka ini bukan lagi soal sopir—ini soal tanggung jawab moral institusi.

Jangan bawa nama jabatan untuk menakut-nakuti rakyat.

Jangan gunakan fasilitas negara untuk menunjukkan superioritas.

Dan jangan pernah lupa—kekuasaan tanpa etika adalah ancaman bagi rakyatnya sendiri.

PENUTUP: RAKYAT TIDAK BUTUH AROGANSI, RAKYAT BUTUH KETELADANAN

Di hari ketika bantuan sosial dibagikan untuk membantu masyarakat, justru muncul ironi:

bantuan datang, tapi rasa aman dirampas di jalan.

Ini bukan sekadar berita. Ini adalah peringatan keras:

Jika yang kecil harus taat aturan, maka yang besar harus lebih dulu memberi contoh.

KOMENTAR (0)

Belum ada komentar.