RSUD REDABOLO, siletsumba.com - TAMBOLAKA, SILETSUMBA.COM — Kelangkaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Redabolo, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), kembali menjadi sorotan. Sejumlah pengaduan masyarakat yang diterima redaksi SiletSumba.com menyebut kondisi ketersediaan obat di rumah sakit tersebut belum sepenuhnya teratasi sejak awal 2026.

Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun SiletSumba.com, persoalan tersebut tidak hanya dikeluhkan pasien dan keluarga pasien, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman pasien rawat inap yang disebut tidak mendapatkan obat dalam jumlah sebagaimana diharapkan.

Dalam salah satu pengaduan yang diterima redaksi, pasien rawat inap disebut hanya diberikan satu tablet Paracetamol. Sementara untuk kebutuhan obat tertentu, pasien atau keluarganya disebut mendapatkan resep untuk membeli obat di apotek di luar rumah sakit.

Kondisi tersebut disebut telah berlangsung sejak sekitar Januari hingga September 2026, berdasarkan berbagai laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk kepada redaksi.

Persoalan ini tentu perlu mendapat penjelasan resmi dari pihak RSUD Redabolo, terutama mengenai jenis obat yang mengalami kekosongan, penyebab kekosongan, mekanisme pengadaan, serta langkah yang telah dilakukan manajemen rumah sakit untuk memastikan kebutuhan obat pasien tetap terpenuhi.

Bukan Hanya RSUD, Puskesmas Juga Disorot

Keluhan mengenai keterbatasan ketersediaan obat juga disebut terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas di Kabupaten SBD.

Jika informasi tersebut benar dan terjadi secara berkelanjutan, persoalan ini bukan lagi sekadar keluhan individual pasien, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari evaluasi tata kelola ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan di daerah.

Masyarakat tentu berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana pemerintah daerah memastikan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat tersedia di fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Alat Rontgen Disebut Masih Rusak

Selain persoalan obat, SiletSumba.com juga menerima informasi mengenai alat rontgen di RSUD Redabolo yang disebut masih mengalami kerusakan hingga September 2026.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemeriksaan radiologi merupakan salah satu layanan penunjang penting dalam proses diagnosis pasien.

Padahal, beberapa bulan sebelumnya Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST, sempat berkantor di RSUD Redabolo selama tiga hari. Kehadiran kepala daerah di lingkungan rumah sakit tersebut sebelumnya diharapkan dapat mendorong penyelesaian berbagai persoalan pelayanan kesehatan.

Namun, berdasarkan pengaduan yang diterima redaksi dan pantauan lapangan, persoalan ketersediaan obat serta kondisi alat rontgen tersebut disebut belum mendapatkan penyelesaian yang dirasakan masyarakat secara nyata.

Publik Menunggu Penjelasan Pemerintah

SiletSumba.com memandang persoalan ini perlu dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak terkait, bukan untuk menyudutkan tenaga kesehatan maupun manajemen rumah sakit, melainkan untuk memastikan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak tetap terpenuhi.

Beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab antara lain: mengapa terjadi kekosongan obat, obat jenis apa saja yang kosong, sejak kapan kekosongan terjadi, bagaimana mekanisme pengadaan obat, berapa anggaran obat yang tersedia, serta bagaimana solusi pemerintah daerah terhadap pasien yang terpaksa membeli obat di luar rumah sakit?

Demikian pula dengan alat rontgen. Publik perlu mengetahui sejak kapan alat tersebut mengalami kerusakan, apa penyebabnya, apakah sudah dilakukan perbaikan atau pengadaan suku cadang, serta kapan layanan radiologi dapat kembali berfungsi secara normal.

SiletSumba.com akan terus melakukan penelusuran dan meminta konfirmasi kepada pihak RSUD Redabolo, Dinas Kesehatan Kabupaten SBD, serta Pemerintah Kabupaten SBD terkait persoalan tersebut.

Catatan redaksi: Informasi mengenai kelangkaan obat, pemberian satu tablet Paracetamol, resep pembelian obat di luar rumah sakit, serta kondisi alat rontgen masih merupakan informasi berdasarkan pengaduan masyarakat dan pantauan lapangan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak RSUD Redabolo, Dinas Kesehatan, maupun Pemerintah Kabupaten SBD untuk memberikan penjelasan secara utuh.