SPBU Sumba Barat Daya, siletsumba.com - Sumba Barat Daya, NTT – Dugaan penggunaan plat nomor ED palsu untuk mengakses BBM bersubsidi di SPBU wilayah Sumba Barat Daya kembali mencuat. Sebuah sepeda motor yang terekam kamera warga kini viral, memantik pertanyaan serius: siapa yang bermain, dan sejak kapan praktik ini berlangsung?

Informasi yang dihimpun jurnalis SiletSumba dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, kendaraan tersebut diduga menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak sah untuk mempermudah pengisian BBM bersubsidi.

Lebih mengkhawatirkan, sumber yang sama mengungkap dugaan adanya kendaraan roda empat berplat luar daerah yang juga menggunakan identitas ED palsu dengan pola serupa. Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran administratif—melainkan indikasi adanya celah pengawasan yang dimanfaatkan secara sistematis.

Pertanyaan Publik Menguat

Praktik penggunaan plat palsu bukan pelanggaran ringan. Selain berpotensi melanggar ketentuan pidana terkait pemalsuan identitas kendaraan, modus ini juga berpotensi:

Menggerus kuota BBM bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat berhak.

Merugikan keuangan negara.

Mengacaukan data kendaraan dan pengawasan distribusi BBM.

Publik kini mendesak Samsat Kabupaten Sumba Barat Daya bersama aparat penegak hukum untuk:

Melakukan razia dan pengecekan fisik TNKB secara menyeluruh di lapangan.

Menelusuri kemungkinan jaringan atau pola terorganisir.

Mengusut dugaan keterlibatan oknum, jika ada.

Transparansi menjadi kunci. Jika praktik ini dibiarkan, maka masyarakat kecil kembali menjadi korban—antri panjang, kuota cepat habis, sementara “pemain” leluasa mengambil keuntungan.

Siapa Bertanggung Jawab?

Apakah pengawasan di SPBU sudah maksimal?

Apakah sistem verifikasi kendaraan berjalan efektif?

Ataukah ini hanya puncak gunung es dari persoalan distribusi BBM bersubsidi di daerah?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Samsat maupun aparat terkait. SiletSumba akan terus menelusuri dan membuka ruang klarifikasi bagi semua pihak demi kepentingan publik.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau ingin memberikan klarifikasi, redaksi membuka ruang hak jawab sesuai kode etik jurnalistik.