Silet Sumba

SUMBA BARAT — Arena Pasola yang seharusnya menjadi panggung kehormatan adat justru berubah menjadi medan kekacauan. Tradisi sakral Pasola di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, 10 Februari 2026, tercoreng oleh aksi saling lempar batu serta kemunculan massa yang diduga membawa benda tajam, sebagaimana terekam dalam video siaran langsung yang beredar luas.Salah seorang warga yang menyaksikan langsung jalannya Pasola, Ibu Sherin Dale, mengungkapkan bahwa pesta adat tersebut awalnya berlangsung sangat meriah dan disaksikan oleh seluruh penonton yang memadati arena.Saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp pada pukul 20.00 Wita, Selasa (10/2/2026), Sherin Dale menuturkan bahwa situasi berubah drastis ketika terjadi insiden di dalam arena Pasola.“Pasola hari ini sebenarnya sangat meriah, penonton penuh dan antusias. Tapi kemudian terjadi kekacauan,” ujar Sherin Dale.Menurutnya, kericuhan bermula ketika salah satu peserta Pasola terkena lemparan lembing dan terjatuh di arena. Insiden tersebut kemudian memicu emosi setelah peserta yang terjatuh diduga diolok-olok oleh penonton dari pihak sebelah.“Setelah peserta itu jatuh dan diolok-olok, langsung terjadi saling lempar batu. Massa kemudian saling mengejar, bukan hanya di arena Pasola, tapi sampai ke arah gunung, di luar arena,” jelasnya.Dalam rekaman video yang beredar, Pasola tampak kehilangan ruhnya. Batu beterbangan, teriakan menggema, penonton panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Arena yang seharusnya menjadi simbol kehormatan, keberanian, dan pengorbanan ritual berubah menjadi tontonan yang menyisakan luka batin.Sherin Dale juga menyebutkan bahwa aparat keamanan dari Polres Sumba Barat bergerak cepat untuk meredam situasi yang semakin tidak terkendali.“Pihak kepolisian langsung bertindak cepat dengan membunyikan tembakan peringatan ke udara dan menyemprotkan gas air mata dari mobil taktis water cannon ke arah massa yang saling lempar batu dan saling mengejar,” ujarnya.Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun pemerintah daerah terkait penyebab pasti kericuhan, dugaan penggunaan senjata tajam, serta kemungkinan adanya korban. Namun satu hal tak terbantahkan: Pasola Lamboya tahun ini meninggalkan catatan kelam.Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi panitia, pemangku adat, dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Jika pengamanan longgar dan pengendalian massa diabaikan, maka yang terancam bukan hanya keselamatan manusia, tetapi juga martabat adat itu sendiri.Pasola bukan milik emosi. Bukan panggung kekerasan. Ia adalah warisan leluhur. Dan warisan, bila terus dilukai, perlahan akan kehilangan maknanya.

LAMBoya, Sumba Barat | 10 Februari 2026 — Ritual adat Pasola di Lamboya yang semestinya menjadi ruang sakral budaya dan tontonan bermartabat, berubah menjadi kekacauan terbuka. Aksi saling lempar batu antar peserta terekam jelas dalam siaran langsung Facebook, disaksikan ribuan pasang mata secara real time.Alih-alih menampilkan keindahan tradisi, tayangan tersebut justru memperlihatkan lapangan Pasola berubah menjadi arena ricuh. Massa terlihat berhamburan, lemparan batu melayang tanpa kendali, sementara penonton di pinggir lapangan tampak panik dan kecewa.Kekecewaan Publik Mengalir di Kolom KomentarReaksi warganet pun langsung membanjiri siaran langsung. Sejumlah komentar bernada kecewa hingga sinis muncul di layar:“Tidak asyik kalau sudah balempar.”“Sudah tradisi, tapi jadi kacau.”“Tidak kacau, tapi juga tidak asik.”Komentar-komentar tersebut mencerminkan retaknya harapan publik terhadap Pasola sebagai warisan budaya yang semestinya dijaga marwahnya, bukan dipertontonkan dalam kondisi tak terkendali.Antara Tradisi dan Kekerasan yang Dipertontonkan.Pasola dikenal sebagai ritual adat yang sarat makna spiritual dan simbol perdamaian. Namun kejadian hari ini menimbulkan pertanyaan serius: di mana batas antara tradisi dan kekerasan massal?Siaran langsung yang beredar luas memperlihatkan bahwa situasi di lapangan tidak sepenuhnya terkendali, sementara upaya pengamanan tampak kesulitan meredam eskalasi emosi peserta.Sorotan Tajam untuk Penyelenggaraan dan Pengamanan.Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi semua pihak terkait. Ketika ritual adat disiarkan secara luas ke ruang publik digital, setiap kekacauan tak lagi menjadi urusan lokal—tetapi konsumsi nasional, bahkan global.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak adat maupun aparat keamanan terkait penyebab pasti kericuhan dan langkah lanjutan yang akan diambil.Satu hal jelas:Pasola hari ini bukan hanya dipertontonkan—tetapi juga dipertanyakan.

TAMBOLAKA, 10 Februari 2026 — Langit Tambolaka siang itu tak ramah. Awan tebal menggantung rendah, angin berubah arah, dan jarak pandang menipis. Di atas semua itu, satu pesawat NAM Air dengan nomor penerbangan IN671 terus berputar, seolah diuji kesabaran dan keberaniannya oleh cuaca Sumba.Bukan sekali, bukan dua kali.Tujuh hingga delapan kali pesawat ini memutar di udara, menunda takdirnya untuk menyentuh tanah.Data pemantauan FlightRadar24 mencatat, pesawat tidak bisa langsung masuk ke jalur pendaratan. Cuaca memaksa kokpit memilih jalan paling aman: holding pattern, berputar di udara sambil menunggu langit memberi izin.40 Menit di Antara Awan dan Bahan BakarSelama hampir 40 menit, pesawat bertahan di ruang udara Tambolaka. Di saat penumpang hanya bisa menunggu dengan doa dan harap, pilot harus mengambil keputusan-keputusan sunyi: membaca angin, menghitung sisa bahan bakar, dan terus berkomunikasi dengan ATC Bandara Lede Kalumbang.Tak ada drama yang terdengar, tapi ketegangan itu nyata.Cuaca ekstrem, potensi windshear, serta jarak pandang yang belum aman menjadi alasan pendaratan tak bisa dipaksakan. Dalam dunia penerbangan, satu keputusan keliru bisa berarti segalanya.Ketika Langit MelunakSekitar pukul 12.15 WITA, langit akhirnya memberi celah. Pesawat NAM Air masuk ke jalur akhir dan menyentuh landasan pacu dengan mulus. Roda bertemu aspal, ketegangan luruh.Di apron Bandara Lede Kalumbang, pesawat berdiri tenang. Tak ada sirene, tak ada evakuasi. Hanya napas lega yang tertahan sejak pesawat itu berputar di langit Tambolaka.Sumba dan Cuaca yang Tak Pernah Bisa DiremehkanFebruari memang bukan bulan yang bersahabat bagi penerbangan di Pulau Sumba. Masa peralihan musim kerap melahirkan awan Cumulonimbus secara tiba-tiba—datang tanpa undangan, pergi tanpa aba-aba.Peristiwa ini menjadi pengingat:di udara, keberanian bukan soal memaksa mendarat, tetapi tahu kapan harus menunggu.

Sumba Barat Daya NTT 10 Februari 2026 — Hujan dan banjir yang melanda wilayah Desa Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, tidak menggoyahkan jembatan darurat yang dibangun oleh Danyon dan anggota Brimob PELOPOR C.Laporan terkini yang disampaikan Ketua Komite SD Negeri Dimu Dede, Bapak Sandra, pada Selasa, 10 Februari 2026, menegaskan bahwa meskipun air banjir sempat meluap, jembatan darurat tersebut tetap berdiri kokoh dan aman dilalui oleh anak-anak sekolah serta warga sekitar.Perlu di ketahui bahwa di lokasi tersebut sebelumnya tidak terdapat jembatan permanen. Jembatan darurat ini baru selesai dibangun oleh Brimob PELOPOR C pada tanggal 6–7 Februari 2026, sebagai respons cepat atas kebutuhan akses pendidikan dan aktivitas warga Desa Pada Eweta.Ujian banjir yang datang hanya beberapa hari setelah pembangunan justru menjadi pembuktian nyata atas kualitas kerja dan keseriusan pengabdian Brimob PELOPOR C di wilayah pedesaan. Dalam keterangannya, Bapak Sandra menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam.“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DANSAT BRIMOB NTT, Danyon Brimob PELOPOR C, serta seluruh anggota Brimob PELOPOR C yang telah bekerja dengan tulus dan cepat. Terima kasih juga kepada Ibu Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla Ngadu Bonnu, atas perhatian dan dukungan bagi masyarakat dan pendidikan anak-anak kami,” ujar Bapak Sandra.Di Pada Eweta, jembatan darurat ini bukan sekadar akses sementara. Ia adalah jalur harapan bagi anak-anak sekolah, bukti kerja kolaboratif antara aparat dan pemerintah daerah, serta simbol kehadiran negara yang nyata di tengah tantangan alam.

Di balik barisan langkah tegap dan wajah-wajah penuh kebanggaan pada sebuah pelantikan, terselip satu kisah sunyi yang menggetarkan nurani. Prada Jufri, putra asal Soe, Nusa Tenggara Timur, berdiri di antara rekan-rekannya dengan dada yang menahan haru. Hari itu seharusnya menjadi hari pelukan—hari di mana orang tua dan keluarga hadir untuk menyaksikan buah dari perjuangan panjang. Namun bagi Prada Jufri, ruang itu kosong. Orang tua atau keluarganya tak dapat hadir, kemungkinan karena keadaan yang tidak memungkinkan.Ia memilih diam. Menunduk. Menyimpan rasa dengan caranya sendiri.Di tengah riuh kebahagiaan itu, sepasang Bapak dan Mama dari Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, yang datang untuk menghadiri pelantikan Prada Martinus Tamo Ama, menangkap kesunyian yang berbeda. Mereka melihat bukan sekadar seorang prajurit muda, tetapi seorang anak yang sedang membutuhkan sandaran.Tanpa banyak kata, dengan ketulusan yang lahir dari hati, mereka melangkah mendekat. Sebuah selendang pahikung khas Sumba Lamboya diselempangkan ke pundak Prada Jufri. Pahikung itu bukan sekadar kain adat—ia menjelma pelukan, menjelma doa, menjelma keluarga yang hadir di saat paling dibutuhkan.Tak ada pidato. Tak ada sorotan berlebihan. Hanya sebuah gestur sederhana yang berbicara jauh lebih keras dari kata-kata: kamu tidak sendiri.Momen itu mengajarkan bahwa keluarga tidak selalu ditentukan oleh garis darah, tetapi oleh keberanian untuk berbagi kasih. Bahwa di tanah Nusa Tenggara Timur, perbedaan daerah dan kabupaten tidak pernah menghalangi rasa persaudaraan.Untuk Prada Jufri, hari itu mungkin tak lengkap seperti yang ia bayangkan. Namun ia pulang dengan sesuatu yang tak ternilai—keyakinan bahwa di negeri ini, di antara sesama anak bangsa, selalu ada tangan yang siap merangkul.Kita memang berbeda daerah, berbeda kabupaten.Namun satu NTT.Katong basudara semua. 🕊️

Ruas jalan dari Omba Rotoka, Desa Waimangura menuju Desa Watulabara, Kecamatan Wewewa Barat bukan jalan baru. Beberapa tahun silam, jalan ini pernah dilapen. Namun hari ini, lapisan itu telah terkikis hujan dan usia, menyisakan aspal terkelupas, batu tajam, dan kerikil lepas yang membahayakan pengguna jalan. Jalan inilah yang juga menjadi akses utama menuju tempat peresmian SMP Kristen PALMAD JETKANA di Watulabara.Fakta lapangan pada 30 Januari 2026 memperlihatkan kenyataan yang sulit dibantah. Dua ibu-ibu yang menggunakan satu sepeda motor terpaksa berhenti sejenak di tengah perjalanan menuju lokasi peresmian. Bukan karena kendaraan bermasalah, melainkan untuk mengatur haluan dan menarik napas panjang, memastikan keselamatan di atas jalan yang tak lagi layak dilalui.Peristiwa ini mungkin tampak sepele, namun sesungguhnya menyimpan persoalan besar. Jalan rusak bukan hanya menghambat kegiatan seremonial pendidikan, tetapi juga menyentuh hak dasar masyarakat. Jalan yang sama digunakan warga untuk mengantar anak ke sekolah, menuju puskesmas, dan rumah sakit, termasuk oleh ibu hamil yang membutuhkan akses cepat dan aman ke layanan kesehatan.Pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur dari pernah atau tidaknya sebuah jalan dilapen. Yang jauh lebih menentukan adalah keberlanjutan perawatan. Jalan yang dibangun lalu dibiarkan rusak akan kembali menempatkan masyarakat pada posisi rentan, terutama di wilayah pinggiran seperti Wewewa Barat.Opini ini tidak bertujuan menyalahkan pihak tertentu. Ini adalah seruan kewarasan kebijakan: bahwa infrastruktur adalah urat nadi pendidikan dan kesehatan. Ketika jalan dibiarkan terkelupas, yang dipertaruhkan bukan sekadar waktu tempuh, tetapi keselamatan warga dan kualitas pelayanan publik.Di sinilah kebijakan diuji.Sebab jalan yang rusak oleh hujan dan usia, jika terus diabaikan, akan perlahan mengikis kepercayaan masyarakat—dan kepercayaan publik jauh lebih sulit diperbaiki daripada aspal.

Sumba Barat Daya —Tanggal 6 Februari 2026 menjadi hari yang tak biasa bagi anak-anak SD Dimu Dede. Di atas sebuah kendaraan taktis Brimob bak terbuka, mereka duduk berdesakan, tertawa lepas, dengan wajah polos yang memancarkan kegembiraan. Di tengah mereka, tanpa jarak dan tanpa sekat jabatan, hadir Komandan Batalyon Brimob Pelopor C Sumba Barat Daya, Kompol Denis Y. N. Leihitu, SH.Hari itu, Brimob tidak datang membawa seremoni. Mereka datang membawa solusi.Di saat yang sama, terlihat kendaraan taktis Brimob lainnya melintas perlahan, mengangkut kayu-kayu bulat dan panjang. Kayu-kayu itu akan digunakan untuk pembangunan jembatan darurat di Desa Pada Eweta, yang menghubungkan desa tersebut dengan Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur.Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur sementara. Ia adalah jalan harapan, terutama saat musim hujan tiba, ketika tanah berubah menjadi lumpur licin, jalan menjadi sulit dilalui, dan perjalanan ke sekolah kerap mempertaruhkan keselamatan anak-anak.Di atas kendaraan taktis Brimob yang melaju pelan di jalur berlumpur, senyum anak-anak itu berbicara banyak hal. Mereka mungkin belum mengerti makna pembangunan atau kebijakan negara, tetapi mereka merasakan satu hal yang nyata: kepedulian.Raut wajah mereka adalah wajah Generasi Emas 2045—generasi yang hari ini masih bergelut dengan lumpur dan licin jalan desa, namun tetap berani bermimpi. Di Desa Pada Eweta, Brimob Pelopor C tidak hanya membangun jembatan darurat, tetapi juga menegaskan bahwa negara hadir hingga ke jalur paling sulit, bahkan saat kaki harus menapak lumpur.Karena bagi anak-anak itu, jalan yang aman menuju sekolah adalah awal dari masa depan yang layak diperjuangkan.siletsumba.com

Kupang, 9 Februari 2026, Penanganan laporan dugaan penyelewengan dan penyimpangan dana pensiun enam orang eks pegawai PDAM Kabupaten Kupang kembali menuai sorotan publik. Laporan dengan nilai yang disebut mencapai Rp6 miliar hingga Rp9 miliar tersebut dinilai tidak memiliki kejelasan arah penanganan, menyusul adanya perbedaan pendekatan antara Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT).Situasi ini memunculkan kesan tarik-menarik kewenangan internal, yang oleh para pelapor dinilai menyerupai sengketa penanganan perkara, sehingga berpotensi melemahkan kepastian hukum dan membingungkan masyarakat pencari keadilan.Kronologis Pertemuan di Kejati NTTPada Senin, 9 Februari 2026, sekitar pukul 14.15 WITA, enam orang eks pegawai PDAM Kabupaten Kupang, yakni Timotius Feoh dkk, mendatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati NTT untuk meminta kejelasan atas laporan dugaan penyimpangan dana pensiun yang telah mereka sampaikan.Dalam pertemuan tersebut, para pelapor bertemu dengan:- Agung Raka, SH – Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati NTT- Yoni Malaka, SH, MH – Jaksa Intel Kejati NTT- Edwin – Jaksa Intel Kejati NTTPertemuan ini dilakukan untuk mempertanyakan mengapa laporan yang telah diterima dan ditelaah oleh PIDSUS Kejati NTT justru diarahkan kembali ke Bidang Intelijen.Koordinator tim Eks pensiunan PDAM kabupaten Kupang Timotius Feoh menyampaikan bahwa laporan mereka telah resmi diterima oleh PIDSUS Kejati NTT, dibuktikan dengan tanda terima laporan, serta sebelumnya telah dinyatakan memiliki indikasi dugaan penyimpangan dana pensiun.Koordinasi Terakhir dengan Jaksa PIDSUSTimotius Feoh juga menegaskan bahwa sebelum pertemuan di PTSP Kejati NTT, mereka telah melakukan koordinasi langsung dengan Ajun Jaksa Jecki Franklin Lomi, SH, jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) Kejati NTT yang menangani laporan pengaduan tersebut.Dalam koordinasi tersebut, Ajun Jaksa PIDSUS menyampaikan bahwa: “Laporan bapak-bapak sudah saya telaah dan telah dilakukan gelar bersama pimpinan di PIDSUS. Pada prinsipnya laporan ini akan ditangani oleh PIDSUS. Saat ini kami masih menunggu perintah pimpinan serta penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dari pimpinan, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Bapak Rochadi Wibowo, SH, MH.”Pernyataan tersebut memperkuat keyakinan pelapor bahwa secara internal PIDSUS telah menilai laporan ini layak ditindaklanjuti, sehingga muncul tanda tanya ketika laporan justru diarahkan kembali ke Bidang Intelijen.Penjelasan Pihak Kejati NTTDalam pertemuan di PTSP, Kasipenkum Kejati NTT, Agung Raka, SH, menyampaikan beberapa poin penjelasan, antara lain:1. Laporan tersebut disebut telah lebih dahulu ditangani oleh Bidang Intelijen, sehingga PIDSUS mengarahkan pelapor kembali ke Intel karena dianggap sebagai laporan yang sama.2. Menurut penjelasan yang diterima pelapor, perkara tersebut dinilai bukan merupakan tindak pidana korupsi, dan disarankan untuk dilaporkan ke kepolisian, dengan alasan PIDSUS hanya menangani perkara yang menimbulkan kerugian negara atau daerah.3. Pihak Kejati NTT berjanji akan memberikan jawaban tertulis atas dua surat yang telah disampaikan pelapor melalui GN-PK Kota Kupang, berupa permintaan legal opinion dan SP2HP, dalam waktu 1–2 hari.Sementara itu, Jaksa Intel Kejati NTT, Yoni Malaka, SH, MH, menyampaikan bahwa dari hasil puldata dan pulbaket belum ditemukan kerugian negara, serta menyebut adanya selisih sekitar Rp6 miliar, bukan Rp9 miliar.Perbedaan Data dan Pengakuan Adanya Dokumen PentingTimotius mengungkapkan bahwa dalam pertemuan sebelumnya pada Desember 2025, pihak Intel Kejati NTT menyampaikan adanya Surat Keputusan (SK) Penyetoran Kekurangan PHDP yang berlaku sejak tahun 2011 hingga 2019.Dokumen tersebut diakui:- Ada dan sah- Dibuat dan disaksikan oleh pihak Direktur PDAM Kabupaten Kupang, pengelola dana pensiun (Dapenma Pansi), tim Intel Kejati NTT, serta saksi dari PDAMNamun, menurut pelapor:SK tersebut tidak pernah diturunkan atau disampaikan kepada para pensiunanPenyetoran hanya dilakukan untuk pegawai aktif, bukan eks pegawai yang telah pensiun pada 2020–2023Dokumen penting tersebut tidak terbuka dalam proses puldata dan pulbaketKondisi ini dinilai pelapor justru menguatkan dugaan adanya penyimpangan dana pensiun.Sorotan terhadap Unsur Keuangan NegaraPDAM Kabupaten Kupang merupakan BUMD yang mengelola keuangan daerah dan penyertaan modal pemerintah, sehingga dana pensiun pegawai tidak dapat dilepaskan dari unsur keuangan negara/daerah. Tegas Timotius Bahkan, menurut Feoh, tim pemeriksa dan investigasi BPKP pernah mempertanyakan dasar hukum perhitungan dana pensiun, karena:Pegawai yang pensiun pada 2020–2023 justru dihitung menggunakan dasar peraturan tahun 2010Hingga berita ini diturunkan, pihak PDAM Kabupaten Kupang belum dapat menunjukkan dasar regulasi yang digunakanPenegasan dan Tuntutan PelaporPada akhir pertemuan, para pelapor kembali menegaskan sikap agar:1. Kejaksaan Tinggi NTT bertindak tegas, profesional, dan transparan dalam menangani laporan dugaan penyelewengan dan penyimpangan dana pensiun pegawai PDAM Kabupaten Kupang2. Penanganan laporan dilakukan oleh PIDSUS Kejati NTT, sesuai fungsi dan kewenangannya3. Tidak lagi terjadi bolak-balik penanganan laporan antara Intel dan PIDSUS4. Dua surat resmi yang telah ditujukan kepada Kepala Kejati NTT segera diberikan jawaban tertulis“Kami masyarakat kecil hanya meminta kepastian hukum. Jika ini bukan korupsi, sampaikan secara resmi dan terbuka. Jika ini korupsi, tangani sampai tuntas. Jangan kami dibingungkan,” tegas para pelapor.Hingga rilis ini diturunkan, para pelapor menyatakan tetap menunggu sikap dan keputusan resmi pimpinan Kejaksaan Tinggi NTT, khususnya terkait penerbitan Sprindik oleh Kepala Kejati NTT, demi menjamin kepastian hukum, transparansi, dan keadilan.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki pendataan warga miskin serta memastikan seluruh program bantuan sosial tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pendataan dan Program bagi Orang Miskin secara daring dari Ruang Rapat Gubernur, Jumat (6/2/2026).Rapat ini diikuti Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi, para bupati se-NTT, perwakilan perbankan, serta pimpinan instansi vertikal.Dalam kesempatan itu, Gubernur Laka Lena menyoroti masih adanya warga miskin yang tidak menerima bantuan, sementara yang tidak miskin tercatat sebagai penerima. “Saya sangat prihatin karena hingga hari ini masih ditemukan warga yang benar-benar miskin justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak miskin masih terdata sebagai penerima. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal kemanusiaan, keselamatan, dan martabat warga kita. Kondisi seperti ini tidak boleh terus berulang,” tegasnya.Menurut Gubernur, perbaikan data kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah desa. Semua unsur harus terlibat aktif, mulai dari RT/RW, kader Posyandu, pendamping PKH, Dukcapil, Babinsa, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pendataan harus divalidasi langsung di lapangan dengan pendekatan jemput bola.Gubernur menambahkan, siapa pun yang terbukti mempermainkan data kemiskinan, baik karena kepentingan politik maupun keuntungan pribadi, akan diproses hukum. “Tidak ada yang kebal. Memasukkan orang tidak miskin atau menyingkirkan orang miskin dari data adalah kejahatan kemanusiaan,” ujarnya.Selain itu, di sektor pendidikan, Gubernur meminta persoalan Program Indonesia Pintar (PIP) yang terkendala administrasi segera dibenahi. “Tidak boleh ada pungutan yang memberatkan siswa dari keluarga tidak mampu. Layanan konseling di sekolah juga harus diaktifkan kembali sebagai ruang aman bagi anak-anak,” jelasnya.Di bidang kesehatan, Gubernur mendorong verifikasi cepat kepesertaan PBI BPJS agar tidak ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan.Gubernur Laka Lena menegaskan, meski masih ada kekurangan, pemerintah provinsi berkomitmen memperbaiki kesalahan dan memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan seluruh masyarakat NTT. “Kami sadar masih ada kekurangan, tapi komitmen kami jelas: mengakui yang salah, memperbaiki bersama, dan memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan seluruh masyarakat NTT,” pungkasnya***

Tepat satu bulan berlalu sejak HS ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Satreskrim Polres Sumba Barat. Namun hingga kini, rasa aman warga belum juga pulih. Seorang tersangka kasus kekerasan masih terlihat leluasa di ruang publik, sementara korban justru harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan.Peristiwa intimidasi itu dialami langsung oleh Ibu Indah Prasetyari, SH., MH., yang juga merupakan korban dalam kasus ini. Kejadian terjadi pada 8 Januari 2026 sekitar pukul 06.00 Wita, di kawasan Lapangan Mandaelu, Kompleks Mall Pelayanan Publik Sumba Barat.Saat hujan deras turun, Indah bersama adik-adiknya memilih berteduh di Gedung Karya Siaga, sebuah fasilitas umum. Namun tanpa alasan yang jelas, HS mendatangi mereka dan melarang berteduh. Cara HS datang—dengan hoodie menutup kepala, masker, kacamata, sambil membawa helm dan kunci—menciptakan suasana intimidatif dan mengancam, terutama bagi adik-adik korban yang merupakan perempuan.Pertanyaan publik tak terelakkan:sejak kapan berteduh di ruang publik menjadi alasan intimidasi, terlebih oleh seseorang yang berstatus DPO?HS sendiri merupakan tersangka dalam perkara LP/B/21/IX/RES 1.24/2025/SEK MAMBORO RES. SB/POLDA NTT, dan telah resmi masuk DPO berdasarkan Surat DPO Nomor: DPO/41/XII/RES 1.24/2025/Satreskrim, tertanggal 3 Desember 2025, yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan diperkirakan masih berada di wilayah hukum Polres Sumba Barat.Sebagai korban, Indah Prasetyari, SH., MH. menegaskan bahwa yang ia alami bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan menyangkut rasa aman warga dan wibawa hukum.“Ketika seseorang yang sudah berstatus DPO masih bebas melakukan intimidasi di ruang publik, maka korban tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kepercayaan pada negara,” tegasnya.Menurut Indah, penetapan DPO tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif.“Status DPO seharusnya menjadi dasar tindakan cepat dan nyata. Jika dibiarkan berlarut, maka korban akan terus hidup dalam ketakutan, sementara pelaku merasa hukum bisa dihindari,” ujarnya.Editorial ini mencatat dengan jujur: slogan ‘no viral, no justice’ memang tidak ideal. Namun dalam banyak kasus, suara korban baru didengar ketika ia berani bicara ke ruang publik. Pro dan kontra pasti muncul, tetapi diam justru memperpanjang ketidakadilan.Tulisan ini bukan penghakiman, melainkan alarm keras ujar Indah Prasetyari, SH.MH kepada Redaksi siletsumba.comJika satu bulan berlalu tanpa langkah nyata, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus, melainkan kehadiran negara bagi korban dan keberanian hukum menegakkan dirinya sendiri.Masyarakat yang mengetahui keberadaan HS diharapkan segera melapor kepada pihak berwenang.Sebab hukum yang membiarkan korban menunggu terlalu lama, sedang mengajarkan pelaku bahwa ketakutan bisa dikalahkan dengan pembiaran.