Kodi, siletsumba.com - SUMBA BARAT DAYA — Pesta adat di wilayah Kodi kembali menjadi bahan perbincangan. Di satu sisi, pesta adat merupakan bagian penting dari warisan leluhur yang harus dijaga. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan serius ketika pelaksanaannya mulai identik dengan biaya besar, waktu panjang dan kewajiban sosial yang terus berulang.

Kritik yang berkembang bukan berarti menolak adat. Justru muncul dorongan agar masyarakat kembali melihat apakah pelaksanaan pesta adat saat ini masih sejalan dengan nilai dan makna yang diwariskan leluhur, atau telah bergeser menjadi kebiasaan berpesta demi memenuhi tuntutan sosial.

Dalam praktiknya, pesta adat dapat berkaitan dengan kebutuhan perkawinan, persiapan kewajiban adat berikutnya hingga membalas bawaan dari pesta sebelumnya.

Jika pola tersebut terus berlangsung tanpa jeda, persoalannya tidak lagi sekadar urusan budaya, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Perlukah Pemerintah Turun Tangan?

Gagasan intervensi pemerintah mulai muncul, khususnya terhadap kegiatan adat yang dianggap memiliki biaya tinggi, berlangsung lama dan melibatkan banyak orang.

Namun, penataan adat tidak bisa dilakukan secara serampangan. Pemerintah perlu melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat untuk menentukan batas yang jelas antara ritual adat yang sakral dengan kegiatan sosial yang berkembang di masyarakat.

Menurut Imanuel Karango, persoalan pesta adat Kodi tidak semestinya dilihat sebagai upaya untuk menghapus atau melemahkan adat.

“Adat adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Tetapi adat juga perlu terus direfleksikan agar pelaksanaannya tidak kehilangan makna dan berubah menjadi beban sosial. Yang perlu kita pertahankan adalah nilai adatnya, bukan semata-mata kemeriahannya.”

Menurutnya, jika pemerintah hendak melakukan penataan, proses tersebut harus melibatkan tokoh adat dan masyarakat agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah sedang menghapus atau mencampuri tradisi.

“Jangan sampai karena ingin menjaga adat, kita justru kehilangan esensinya. Dan jangan pula karena alasan adat, masyarakat harus terus terbebani tanpa ruang untuk mengevaluasi tradisi.”

Pada akhirnya, perdebatan mengenai pesta adat Kodi bukan sekadar soal boleh atau tidak berpesta, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara warisan leluhur dan kondisi masyarakat hari ini.

Adat jangan kehilangan makna. Tradisi jangan berubah menjadi beban.

Pertanyaannya: perlu ditata melalui regulasi daerah, atau cukup melalui kesepakatan dan kesadaran bersama masyarakat adat?

Penulis: Imanuel Karango