Malang, siletsumba.com - Malang, 10 Januari 2026 – Wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2029 yang direncanakan tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menuai penolakan keras dari kalangan mahasiswa. Penolakan tegas ini disampaikan oleh Yohanes Umbu Ate, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi (DPM UNITRI) sekaligus wartawan aktif Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) PAPYRUS.

Dalam pernyataan resminya, Yohanes menegaskan bahwa rencana tersebut merupakan kemunduran serius dalam demokrasi dan bentuk pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998. Menurutnya, pengalihan hak memilih dari rakyat kepada DPRD adalah tindakan yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

"Saya dengan tegas menolak Pilkada 2029 dipilih oleh DPRD. Kepala daerah adalah pemimpin rakyat, maka sudah seharusnya dipilih langsung oleh rakyat. Jika hak ini dicabut, maka yang dirampas bukan hanya suara, tetapi martabat rakyat,” tegas Yohanes.

Yohanes menegaskan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Ia menilai, demokrasi tidak boleh dimaknai sempit sebagai formalitas prosedural, tetapi harus menjamin keterlibatan langsung rakyat.

"Pemilihan oleh DPRD adalah demokrasi sempit dan elitis. Demokrasi sejati adalah ketika rakyat diberi ruang penuh untuk menentukan pemimpinnya, bukan ketika keputusan dipindahkan ke ruang-ruang tertutup kekuasaan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Yohanes mengingatkan bahwa Pilkada langsung merupakan salah satu hasil penting perjuangan Reformasi 1998 untuk memutus otoritarianisme, membuka partisipasi publik, dan mengembalikan hak politik rakyat. Menghapus Pilkada langsung, menurutnya, sama dengan menarik bangsa ini kembali ke masa gelap sentralisasi kekuasaan.

"Jangan bungkus kemunduran dengan dalih efisiensi. Jangan jual demokrasi dengan alasan stabilitas. Reformasi tidak pernah diperjuangkan agar rakyat kembali dibungkam,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi besar membuka ruang oligarki, transaksi politik, dan politik dagang sapi. Kepala daerah yang lahir dari mekanisme elitis akan lebih loyal pada kepentingan elite dan partai daripada kepentingan rakyat.

"Pemimpin yang lahir dari ruang gelap elite tidak akan peka terhadap jeritan petani, nelayan, buruh, dan mahasiswa. Ia akan lebih sibuk menjaga kepentingan kekuasaan daripada melayani rakyat,” ujarnya.

Sebagai representasi mahasiswa, Yohanes menegaskan bahwa DPM UNITRI berdiri di barisan rakyat dan akan terus mengawal isu ini secara kritis. Ia menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan generasi muda untuk tidak diam terhadap kebijakan yang berpotensi merusak fondasi demokrasi.

"Kami mahasiswa bukan pelengkap kekuasaan. Kami adalah penjaga nurani publik. Nurani kami hari ini berkata jelas: Pilkada oleh DPRD adalah penghinaan terhadap kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Yohanes kembali menegaskan:

"Pilkada harus tetap langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bukan lewat ruang tertutup DPRD, tetapi lewat tangan rakyat. Demokrasi bukan hadiah dari kekuasaan, demokrasi adalah hak rakyat. Dan hak itu tidak boleh dirampas oleh siapa pun.”

Sebagai wartawan aktif LPM PAPYRUS, Yohanes menegaskan bahwa pers mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran, mengoreksi kekuasaan, dan membela kepentingan publik.

"Sebagai pers mahasiswa, kami tidak boleh netral terhadap ketidakadilan. Tugas kami bukan menghibur kekuasaan, tetapi mengoreksi kekuasaan. Jika demokrasi dilemahkan, maka pers mahasiswa wajib berdiri di garis depan perlawanan,” tegas Yohanes.

Ia menambahkan bahwa DPM UNITRI dan LPM PAPYRUS akan terus mengawal isu Pilkada 2029 melalui kajian kritis, edukasi publik, dan konsolidasi gerakan mahasiswa agar suara rakyat tidak dibungkam oleh kepentingan elite.